PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Riau mencapai 95 persen. Saat ini, berdasarkan data per Februari 2023, UHC Riau masih mencapai 86,77 persen dari target.
Gubernur Riau Drs H Syamsuar mengatakan, secara umum Jaminan Kesehatan Semesta atau UHC merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dapat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.
"Terdapat dua elemen inti dalam UHC yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan," katanya.
Gubri juga menjelaskan, jumlah penduduk di Riau mencapai 6.646.390. Di mana, jumlah peserta JKN telah mencapai 5.767.395 dan nonpeserta JKN 878.995 orang. "Artinya persentase kepesertaan JKN di Riau telah mencapai 86,77 persen dari target kepesertaan 95 persen UHC Riau. Selebihnya, 13,23 persennya belum terdaftar JKN," sebutnya.
Untuk mencapai target JKN 2024, Gubri juga berharap dukungan penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kabupaten/kota. "Kami tentunya berharap dukungan penguatan DTKS oleh kabupaten/ kota untuk memperbesar porsi JKN. Kontribusi pemerintah sendiri dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mencapai 1.850.000 jiwa dan PBI APBD 850.000 jiwa," jelasnya.
Dipaparkan gubri, saat ini sebanyak lima kabupaten/kota di Provinsi Riau, telah sukses mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta. Adapun lima daerah tersebut yakni, Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Kuantan Singingi dan Kota Dumai.
Atas capaian itu, Gubri Syamsuar mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di beberapa pemerintah daerah kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS kesehatan dan OPD terkait yang telah bekerja keras agar masyarakat Provinsi Riau bisa terjamin ke dalam program JKN.
Tercapainya UHC di lima kabupaten atau kota tersebut tidak lepas dari dukungan penganggaran oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Riau dengan menjamin masyarakat Riau melalui budget sharing sebesar 55 persen pembiayaan APBD Provinsi Riau dan 45 persen pembiayaan APBD pemerintah kabupaten atau kota, untuk kuota 750 ribu jiwa peserta segmen PBPU Pemda. Adapun alokasi anggaran APBD Provinsi Riau tabun 2023 untuk iuran JKN segmen PBPU Pemda saja sebesar Rp173 miliar.
"Dengan telah tercapainya UHC di lima kabupaten/kota tersebut maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Kedepan, kami pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten atau kota akan terus memastikan seluruh penduduk Provinsi Riau tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui program JKN-KIS," ujarnya.
Gubri berharap tujuh kabupaten/ kota lainnya juga menyusul dalam waktu dekat menjadi UHC, sehingga tahun 2023 seluruh daerah di Bumi Lancang Kuning bisa mencapai UHC. "Kami harapkan tujuh kabupaten/kota lainnya dapat segera menggesa program UHC tersebut," harapnya.(sol)
