JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melantik Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, pada Senin (17/10/2022) besok. Pelantikan akan digelar di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
“Rencana pelantikan pukul 08.30 WIB, bertempat di Ruang Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 kantor Kemendagri,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan melalui siaran pers, Ahad (16/10/2022).
Selain melantik Pj Gubernur DKI Jakarta, Tito juga dikabarkan akan melantik Pj Bupati Yapen dan Pj Bupati Tolikara. Sejumlah pejabat direncanakan hadir dalam pelantikan tersebut.
“Yang diundang Forkopimda Provinsi DKI dan Papua, serta Forkopimda Kabupaten Yapen dan Tolikara,” ucap Benny.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Sekretariat Presiden mengaku diberikan sejumlah arahan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Heru mengungkapkan, terdapat tiga hal khusus yang diarahkan Presiden Jokowi.
“Jadi Pak Presiden menitipkan, menyampaikan kepada saya secara garis besar ada tiga hal. Yang pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas,” kata Heru sebagaimana dikutip dari laman sekretariat kabinet, Kamis (13/10).
Terkait dengan lalu lintas dan transportasi, Heru menyampaikan akan terus melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh para Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
“Terkait dengan kemacetan lalu lintas sebenarnya DKI itu sudah memiliki blueprint yang bagus mulai dari Pak Wiyogo, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan sampai dengan gubernur sekarang. Tentunya program itu kita lanjutkan,” tutur Heru.
“Terkait dengan lainnya, lalu lintas tentunya transportasi terpadu seperti MRT harus dilanjutkan bukan hanya dari Lebak Bulus sampai Kota, tetapi ada dari Pulogadung sampai ke Dukuh Atas,” lanjutnya.
Selain itu, terkait dengan penanggulangan banjir, Heru juga mengatakan akan melanjutkan program-program penanggulangan banjir yang sebelumnya telah dijalankan. Heru mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Semua program gubernur itu mungkin cukup baik tinggal nanti volumenya atau penempatannya kita lihat dan yang memprogramkan itu kan dinas-dinas yang sudah berpengalaman,” pungkas Heru.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
