BANGKINANG JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus buka suara terkait pemberhentian dirinya. Meski mengaku belum menerima surat keputusan (SK) secara resmi, M Firdaus menyebutkan menghormati keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Diberitakan sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.36598 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Ditjen Otda Suryawan Hidayat atas nama Direktur Otonomi Daerah tertanggal 13 Desember 2023, M Firdaus diberhentikan dan mengangkat Hambali sebagai Pj Bupati Kampar yang baru.
‘’Saya berharap masyarakat tenang. Jika itu penilaian dan keputusan dari Mendagri ya saya hormati, karena itu yang terbaik bagi Kampar. Saya masih menunggu yang aslinya (SK, red). Untuk sementara, itu adanya,” ujar Firdaus saat dihubungi, Selasa (19/12) malam.
‘’Saya minta masyarakat untuk tetap tenang menghadapi persoalan ini. Tentu pimpinan memberikan yang terbaiklah untuk daerah Kampar. Mudah-mudahan Kampar bisa lebih maju dan lebih sejahtera di bawah pimpinan penjabat yang baru,” tambahnya.
Terkait SK Mendagri ini, Plh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau Elly Wardhani mengatakan hingga kemarin pihaknya belum ada mengambil atau menerima SK tersebut. “Kami belum ada menerima atau mengambil SK Pj Bupati Kampar. Mungkin Badan Penghubung di Jakarta,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Penghubung Pemprov Riau Ridho Adriansyah saat dikonfirmasi juga mengatakan, bahwa pihaknya belum mengambil atau menerima SK Pj Bupati Kampar tersebut. “Belum ada. Sudah banyak juga yang tanya sama saya. Nanti kalau memang sudah ada SK kami terima akan diinformasikan,” sebutnya.
Tapi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Hambali saat dihubungi mengakui kalau SK Mendagri soal penunjukan dirinya sebagai Pj Bupati Kampar yang baru sudah keluar dan sekarang menunggu jadwal Gubernur Riau (Gubri) untuk pelantikan.
“Terkait penunjukan sebagai Pj Bupati Kampar, saya siap menjalankan amanah ini. Tadi malam (Senin malam, red), sudah lapor ke Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus,” jelas Hambali yang berada di Jakarta saat dihubungi, Selasa (19/12).
Hambali menjelaskan, dirinya siap menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 dan akan memantau alat peraga kampanye, pembiayaan, dan personel untuk pengamanan.
“Kami siap menyukseskan Pemilu 2024. Kami mengharapkan netralitas ASN. Kepada masyarakat diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya,” harap Hambali.
Diketahui Hambali baru saja dilantik sebagai Sekda Kampar pada 10 November 2023 lalu oleh Muhammad Firdaus. Sebelumnya, Hambali pernah menjabat kepala OPD di Pemkab Kampar. Yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom.
Teka-teki penyebab pemberhentian M Firdaus terjawab. Pria yang baru menjabat Pj Bupati Kampar sekitar tujuh bulan tersebut dianggap tidak netral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Salah satunya soal itu (tidak netral, red),” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (19/12).
Firdaus diduga melakukan politik praktis dan menyalahgunakan wewenangnya selaku kepala daerah, Pj Bupati yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) aktif. Padahal, ASN aktif dituntut untuk netral dalam politik.
Namun, Tito tidak merinci satu per satu apa yang dilakukan Firdaus. Tapi, mantan Kapolri itu menegaskan akan menindak tegas dan akan memproses setiap laporan masyarakat tentang ketidaknetralan kepala daerah.
Tito mengaku banyak mendapat pengaduan dari berbagai pihak termasuk partai politik dengan bukti foto dan video-video penjabat yang diduga melakukan pertemuan yang mengarahkan dukungan. Kata dia, bukti-bukti tersebut, bahkan viral di media sosial. “Laporan-laporan yang masuk tentang ada yang tidak netral, yang sudah viral di video segala macam, memang ada,” sebutnya.
Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut terulang lagi dan berdasarkan keluhan dari partai politik dan juga peserta pemilu lainnya, maka pihaknya mengambil langkah tegas. “Makanya saya kemudian, mengambil langkah untuk melakukan penggantian,’’ ujarnya.
‘’Karena juga banyak komplain dari partai-partai politik. Kemudian komplain dari peserta pemilu, apalagi nanti mau ada pilkada juga. Ada beberapa laporan masyarakat. Dicek oleh inspektorat benar. Ada bukti-buktinya, ya kita ambil langkah tegas,” tambahnya.
Ia menyebutkan, tidak hanya Pj Bupati Kampar yang dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak netral. Beberapa pejabat bupati lain kata dia juga dilakukan hal yang sama setelah dilakukan evaluasi dan pendalaman informasi. “Ada beberapa penjabat kepala daerah, setelah kita evaluasi, betul informasi-informasi itu. Otomatis kita ganti dan bukan hanya Kampar,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol Sag MIP mengucapkan terima kasih kepada M Firdaus atas segala upaya, pengorbanan, dan pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Kampar yang sudah dilaksanakan selama tujuh bulan terakhir. ‘’Semangatnya memperbaiki Kabupaten Kampar ini luar biasa,’’ ujarnya.
‘’Mengutamakan kerja karena memang semangatnya untuk memperbaiki. Alhamdulillah di masa Pj Bupati Muhammad Firdaus untuk single salary ASN sudah berjalan. Semangat membangun yang terbengkalai diteruskan. Ini patut kita apresiasi. Semoga menjadi amal ibadah baginya. Selamat bertugas kembali ke tugas yang lama. Semoga tetap selalu sukses,’’ tambahnya.
Repol juga memberikan selamat kepada Pj Bupati Kampar yang baru ditunjuk. ‘’Selamat kepada Pak Sekda Hambali. Semoga ini terus berkarya dan berbuat untuk kebaikan Kabupaten Kampar ke depannya. Bersinergi dengan segala stakeholder bersama-sama membangun Kabupaten Kampar ke depannya,’’ ujar Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar ini.
Repol mengharapkan kepada Pj Bupati Kampar yang baru untuk memperhatikan pelayan publik seperti pelayanan di Disdukcapil. ‘’Masih banyak masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kampar belum memiliki KTP Kampar. Kemarin kita minta untuk Disdukcapil diberikan mobil operasional ke lapangan agar masyarakat tidak perlu datang ke Bangkinang membuat KTP,’’ tegas Repol.
Repol juga mengingatkan kepada Pj Bupati yang baru nanti untuk memperhatikan taman kota di Bangkinang yang terlihat gersang. Percepatan pembangunan daerah terisolir. Dan masih banyak lagi yang menjadi perhatian pemerintah daerah.(yus/sol/kom/das)
