JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kuota haji 2023 sudah ditetapkan. Tahapan berikutnya adalah pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Parlemen menargetkan bulan depan ongkos haji sudah ditetapkan. Biaya pelunasan yang ditanggung jemaah calon haji berpotensi lebih mahal dibandingkan musim haji tahun lalu karena subsidi dikurangi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan saat ini Panitia Kerja (Panja) BPIH 2023 sudah terbentuk. ''Di Februari nanti (pembahasan biaya haji) baru selesai,'' katanya, Senin (9/1).
Politisi PKB itu mengatakan ada beberapa faktor sehingga pembahasan biaya haji perlu dipercepat. Di antaranya adalah jadwal penyelenggaraan haji setiap tahunnya selalu maju beberapa hari. Kemudian pembahasan biaya haji harus disegerakan, supaya memberikan waktu kepada jemaah calon haji (JCH) untuk menyiapkan uang pelunasan. Apalagi tahun ini uang pelunasan biaya haji yang harus dibayar JCH berpotensi lebih mahal dibandingkan tahun lalu.
Seperti diketahui setiap JCH membayar uang muka pendaftaran haji sebesar Rp25 juta. Kemudian ketika namanya masuk dalam daftar keberangkatan, harus melunasi sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tahun lalu biaya haji ditetapkan pemerintah rata-rata Rp39,8 juta per orang. Sehingga setiap jemaah membayar uang pelunasan sekitar Rp15 juta. Nominal riilnya berbeda-beda di setiap embarkasi.
Marwan mengatakan subsidi biaya haji yang diambil dari hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) tahun lalu cukup besar. Dia mengungkapkan biaya haji riil tahun lalu sekitar Rp100 juta per orang. Biaya itu meningkat signifikan dari perhitungan awal karena mendadak ada kenaikan biaya masyair dari 1.400 riyal menjadi 5.000 riyal. ''Akibatnya kita menambah Rp1,5 triliun dari hasil pengelolaan biaya haji,'' katanya.
Jadi tahun lalu total subsidi dana haji yang digelontorkan BPKH mencapai Rp10,5 triliun, hanya untuk 92 ribuan jemaah haji reguler. Marwan menegaskan tahun ini penggunaan dana hasil pengelolaan keuangan haji harus dikontrol. Jika tidak bakal membengkak signifikan. Apalagi kuota haji tahun ini kembali normal sebanyak 221 ribu orang.
Dia menegaskan nominal subsidi dana haji tahun lalu tidak sebanding dengan ongkos yang dibayar JCH. ''Itu tidak ideal,'' katanya. Untuk itu tahun ini besaran subsidi biaya haji tidak akan sebesar tahun lalu. Sehingga beban yang dibayar jemaah bakal meningkat. Tetapi Marwan mengatakan angka pastinya belum muncul. Apalagi Kemenag belum menyampaikan usulan awal biaya haji 2023.
Menurut dia ada beberapa cara supaya biaya tanggungan jemaah tidak naik tinggi, meskipun subsidi dikurangi. Di antaranya adalah melobi pemerintah supaya bisa menurunkan biaya layanan masyair. Dari yang saat ini 5.000 riyal menjadi kisaran 3.000 riyal. Apalagi meskipun berbiaya 5.000 riyal, layanan masyair tahun lalu hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian dia juga meminta Kemenag mencari harga layanan jemaah yang terbaik. Murah, tetapi tidak menghilangkan kualitas layanannya. Meliputi biaya hotel, katering, dan transportasi jemaah selama di Saudi.
Sementara itu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menerima dokumen MoU haji 2023 dari Pemerintah Arab Saudi di Jeddah, Selasa (9/1). Di dalam MoU itu di antaranya mengatur kuota haji 2023 sebanyak 221 ribu orang. ''Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,'' jelasnya.
Di dalam negeri nanti, Yaqut mengatakan pemerintah mengupayakan penyerapan kuota semaksimal mungkin. Serapan itu penting, untuk mengimbangi jumlah pendaftar haji yang terus bertambah. Kemudian berdampak pada panjangnya antrean haji.
Yaqut mengapresiasi kebijakan Pemerintah Saudi yang mengumumkan kuota haji sejak dini. Kemudian juga mengajak negara-negara pengirim jemaah haji, untuk mengikuti pameran haji di Saudi. Melalui pameran haji tersebut, negara pengirim jemaah bisa langsung melihat dan berinteraksi dengan penyedia layanan perhajian. Sehingga bisa memilih penyedia layanan dengan harga yang paling baik.
Sementara itu, dari kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah yang telah disepakati Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi untuk tahun ini, Riau dapat kuota sebanyak 5.060 jemaah. ''Kuota Riau 5.060 jemaah itu kembali normal seperti dahulu. Itu secara otomatis kuotanya,'' sebut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Riau, Mahyudin, Senin (9/1).
Mahyudin mengatakan, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2023 tersebut merupakan kuota normal sebelum pandemi Covid-19. ''Jadi sebelum pandemi Covid-19, kuota haji Indonesia memang 221.000 jemaah. Karena kemarin Covid-19 sehingga kuota dikurangi lebih dari separuh. Namun sekarang sudah kembali ke kuota normal seperti tahun 2018 dan 2019,'' kata Mahyudin.(wan/sol)
Laporan JPG, Jakarta
