alexametrics
Jumat, 15 November 2024    |              
KPAI PKU


KASUS UU ITE


Halaman. 9
Data Presiden Bocor, RUU PDP Mendesak Disahkan

Data Presiden Bocor, RUU PDP Mendesak Disahkan

Nasional | Minggu, 05 September 2021 - 09:11 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo membuat DPR menagih komitmen pemerintah menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pembahasan RUU itu mandek karena adanya perbedaan pandangan. Ketua DPR . . .

Partainya Jokowi Tolak Jabatan Presiden 3 Periode
AMANDEMEN UUD 1945

Partainya Jokowi Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

Politik | Selasa, 24 Agustus 2021 - 08:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Politikus PDI-Perjuangan mengaku menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode seiring isu amandemen kelima UUD 1945, sekaligus mempertanyakan fungsi Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). "Saya tegas mengatakan, . . .

Amandemen UUD Tidak Boleh Melebar
HANYA BAHAS PPHN, BUKAN MASA JABATAN PRESIDEN

Amandemen UUD Tidak Boleh Melebar

Nasional | Minggu, 15 Agustus 2021 - 10:10 WIB

(RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo mendukung amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Namun, perubahan konstitusi itu tidak boleh melebar ke pasal lain terkait perpanjangan masa jabatan . . .

PBB Ultimatum Militer Myanmar
MINTA AUNG SAN SUU KYI DIBEBASKAN

PBB Ultimatum Militer Myanmar

Internasional | Jumat, 02 Juli 2021 - 20:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sekjen PBB Antonio Guterres pada Kamis (1/7) mendesak militer Myanmar agar membebaskan peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint sesegera mungkin. Hal ini seperti . . .

DPR Sebut Pemerintah Tak Serius
PEMBAHASAN RUU PDP MACET LAGI

DPR Sebut Pemerintah Tak Serius

Nasional | Kamis, 01 Juli 2021 - 16:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) macet lagi. Hal ini diketahui setelah Panitia Kerja (Panja) KomisI I DPR RI selesai mengadakan rapat konsinyering . . .

Sengketa Delik Pers Harus Diselesaikan ke Dewan Pers
SENGKETA PERS

Sengketa Delik Pers Harus Diselesaikan ke Dewan Pers

Nasional | Kamis, 01 Juli 2021 - 08:07 WIB

BADUNG (RIAUPOS.CO) - Jajaran pemerintah yang memiliki sengketa dengan pers hendaknya menyelesaikan delik pers yang terjadi dengan mengadukan ke Dewan Pers. Hal itu disampaikan Plt Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan . . .

Ketua MPR Dukung Perlunya UU Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional

Ketua MPR Dukung Perlunya UU Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional

Nasional | Rabu, 23 Juni 2021 - 14:14 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) yang menekankan perlunya Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Pedagang Pasar Tradisional, sebagai bentuk perhatian dan . . .

Stigma Negatif ke Papua, Bupati Merauke: Mulai Pendekatan Kemanusiaan

Stigma Negatif ke Papua, Bupati Merauke: Mulai Pendekatan Kemanusiaan

Nasional | Rabu, 09 Juni 2021 - 18:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sedang berjalan di DPR, berbagai tokoh Papua ikut menyampaikan masukan berbagai pendekatan untuk kemajuan bumi cenderawasih tersebut. Sudah sepatutnya stigma negatif soal . . .

Begini Kata Mahfud MD soal Revisi Terbatas UU ITE 
UU ITE

Begini Kata Mahfud MD soal Revisi Terbatas UU ITE 

Hukum | Rabu, 09 Juni 2021 - 03:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, revisi terbatas pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 . . .

Soal PNS Fiktif, Perlu Reformasi Hulu ke Hilir

Soal PNS Fiktif, Perlu Reformasi Hulu ke Hilir

Riau | Kamis, 27 Mei 2021 - 10:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Temuan 97 ribu data pegawai negeri sipil (PNS) fiktif mendapatkan perhatian serius dari DPR. Komisi II bermaksud memanggil sejumlah kementerian/lembaga untuk membahas temuan itu. Mulai pengelolaan hingga . . .

Soal Revisi Kelima RUU KUP, Ini Penjelasan Menko Airlangga Hartarto

Soal Revisi Kelima RUU KUP, Ini Penjelasan Menko Airlangga Hartarto

Nasional | Kamis, 20 Mei 2021 - 13:33 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah memastikan adanya revisi atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ini merupakan kebijakan lanjutan pemerintah untuk sekaligus memperkuat . . .

SKB Seragam Sekolah Bertentangan dengan UU
NASIONAL

SKB Seragam Sekolah Bertentangan dengan UU

Nasional | Sabtu, 08 Mei 2021 - 10:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Upaya hukum uji materi atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Agama telahdiputus oleh Mahkamah . . .

IKPI Samakan Persepsi Konsultan Pajak
PENERAPAN KETENTUAN PPN SESUAI UU CIPTA KERJA

IKPI Samakan Persepsi Konsultan Pajak

Ekonomi-Bisnis | Kamis, 06 Mei 2021 - 11:56 WIB

PEKANBARU  (RIAUPOS.CO) - Guna memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada seluruh kosultan pajak di Kota Pekanbaru, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar . . .

MK Bolehkan KPK Melakukan Penyadapan, Begini Kata Masinton
UU KPK

MK Bolehkan KPK Melakukan Penyadapan, Begini Kata Masinton

Hukum | Kamis, 06 Mei 2021 - 04:04 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Masinton Pasaribu, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian perkara bernomor 79/PUU-XVII/2019 tentang penyadapan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Menghormati putusan . . .

Tindaklanjuti UU Ciptakerja, IKPI dan DJP Riau Bahas Penerapan PPN

Tindaklanjuti UU Ciptakerja, IKPI dan DJP Riau Bahas Penerapan PPN

Riau | Rabu, 05 Mei 2021 - 14:14 WIB

PEKANBARU  (RIAUPOS.CO) - Setelah pekan lalu memberikan bantuan sosial kepada anak yatim Piatu di salah satu panti asuhan di Pekanbaru. Kali ini, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru bersama . . .

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil UU KPK 
UU KPK

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil UU KPK 

Hukum | Rabu, 05 Mei 2021 - 04:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

Pengujian Materi UU Pers oleh Mahasiswa Ditolak MK
UU PERS

Pengujian Materi UU Pers oleh Mahasiswa Ditolak MK

Hukum | Selasa, 04 Mei 2021 - 23:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Charlie Wijaya yang merupakan seorang mahasiswa. "Menyatakan . . .

PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama

PKS Janji Perjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama

Politik | Selasa, 04 Mei 2021 - 10:11 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan jajaran pengurus menggelar silaturahmi ke kantor PP Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Jalan Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, Senin . . .

UU Pemilu Kembali Digugat ke MK
PEMBUAT UU ABAIKAN PUTUSAN SEBELUMNYA

UU Pemilu Kembali Digugat ke MK

Politik | Rabu, 28 April 2021 - 09:50 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Desain keserentakan pemilu kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan terhadap pasal 167 ayat 3 dan 347 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu . . .

Pemohon Legalisasi Ganja Minta RI Ikuti PBB

Pemohon Legalisasi Ganja Minta RI Ikuti PBB

Politik | Kamis, 22 April 2021 - 12:53 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Perjuangan tiga orang ibu melegalkan penggunaan ganja untuk terapi medis melalui gugatan Undang-Undang (UU) Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK) kembali berlanjut. Dalam sidang kemarin (21/4), para pemohon . . .

Halaman. 9












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com