JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazarudin Dek Gam mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dulu isi laporan terkait anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli sebelumnya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah dan DPR RI dituntut segera memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan produk legislasi itu inkonstitusional bersyarat. Proses perbaikan harus melibatkan partisipasi masyarakat . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ekonom menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat akan menghambat iklim investasi Indonesia ke depan. Dikutip . . .
JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Perdebatan tentang status hukum Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih berlanjut. Kalangan serikat buruh masih meyakini bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 itu dan segala aturan turunan . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia memasuki era baru. UUCK merupakan sebuah terobosan yang akan meningkatkan investasi . . .
JAKARTA (RIAUPOSCO) - Perjuangan elemen masyarakat sipil dan buruh untuk mempersoalkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) membuahkan hasil. Dalam . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, MK memerintahkan agar . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65) mengecam agenda Revisi Undang-Undang Kejaksaan yang sedang digodok DPR. Kontras dan . . .
Jakarta (RIAUPOS.CO) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Baleg berencana segera mengesahkan RUU tersebut menjadi inisiatif DPR. Sebab, pembahasan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ide untuk membuka pembahasan ambang batas parlemen maupun pencalonan presiden masih belum konkret. Komisi II DPR memandang dinamika yang muncul dari berbagai partai masih sebatas wacana. Sebab, . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melalui kuasa hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen memunculkan dinamika. Jika hal itu mau terealisasi, sejumlah partai meminta revisi UU Pemilu kembali dibuka. Dengan catatan, revisi . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pelaku atau perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal akan dijerat dengan pasal di Undang-Undang Informasi dan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang telah berjalan sejak tahun 2019. Program prioritas yang dijalankan oleh . . .
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai pemegang saham pengendali Bank Riau Kepri (BRK), mendukung penuh upaya-upaya dilakukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut guna mempercepat proses konversi menjadi syariah. Upaya-upaya . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menyebut pernyataan Bambang Soesatyo terkait Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ((UUD NRI) 1945, ‘yang bertekad rampung sebelum lengser’ . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPR tidak menginginkan opsi revisi Undang Undang (UU) dibuka, di tengah alotnya penetapan jadwal Pemilu 2024. Pertimbangannya, revisi UU dinilai berpotensi menambah persoalan baru. Hal itu . . .
BENGKALIS (RIAUPOS.CO) -- Sekretaris Daerah Bustami HY yang juga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bengkalis menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menanggapi hal tersebut, . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
