alexametrics
Selasa, 26 November 2024    |              
KPAI PKU


REVISI UU KPK


Ganjar Perjuangkan Revisi UU Desa untuk Kesejahteraan Desa

Ganjar Perjuangkan Revisi UU Desa untuk Kesejahteraan Desa

Politik | Sabtu, 30 September 2023 - 07:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dana desa yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp70 triliun per tahun tidak boleh digunakan secara sia-sia. Karena itu, revisi terbatas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa harus . . .

Revisi UU ASN Masukkan Jaminan Pensiun PPPK

Revisi UU ASN Masukkan Jaminan Pensiun PPPK

Ekonomi-Bisnis | Senin, 07 Agustus 2023 - 11:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah kembali memberi angin segar pada para aparatur sipil negara (ASN) dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Setelah memberikan jaminan kenaikan gaji berjenjang, kini mulai . . .

Mahfud MD Pastikan Tidak Ada Revisi UU Pemilu

Mahfud MD Pastikan Tidak Ada Revisi UU Pemilu

Politik | Selasa, 02 Agustus 2022 - 20:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, tidak akan ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada . . .

Penetapan Dapil Bisa Adopsi Kaltara
SOLUSI SELAIN REVISI UU PEMILU ATAU PERPPU

Penetapan Dapil Bisa Adopsi Kaltara

Politik | Kamis, 14 Juli 2022 - 11:24 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penentuan daerah pemilihan (dapil) di tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) hingga kini belum definitif. Dibanding melakukan revisi undang undang atau penetapan Perppu, . . .

Saran Pakar, Sebelum Ganja Dipakai untuk Medis, Revisi Dahulu UU

Saran Pakar, Sebelum Ganja Dipakai untuk Medis, Revisi Dahulu UU

Nasional | Sabtu, 02 Juli 2022 - 18:07 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar menilai, penerapan ganja untuk kepentingan medis harus mengubah Undang-Undang terlebih dahulu. Sebab, saat ini secara gamblang ganja dilarang . . .

Revisi UU PPP Disepakati, Airlangga: Efisiensi Pembentukan Undang-Undang

Revisi UU PPP Disepakati, Airlangga: Efisiensi Pembentukan Undang-Undang

Nasional | Kamis, 14 April 2022 - 13:22 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menerima naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP), Rabu (13/4/2022). Airlangga mengapresiasi persetujuan tingkat I antara Badan Legislasi . . .

Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU Ciptaker
RAPAT KERJA BANLEG DPR RI

Airlangga: Percepatan Revisi UU PPP untuk Kejar Perbaikan UU Ciptaker

Nasional | Kamis, 07 April 2022 - 17:03 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022). Kehadiran beberapa menteri mewakil Presiden Joko Widodo . . .

Menko Airlangga: RI Miliki Peraturan Berlapis Jamin Kepastian Berusaha
REVISI UU CIPTA KERJA

Menko Airlangga: RI Miliki Peraturan Berlapis Jamin Kepastian Berusaha

Nasional | Selasa, 08 Februari 2022 - 22:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta . . .

DPR Usulkan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022

DPR Usulkan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022

Nasional | Rabu, 01 Desember 2021 - 15:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - DPR akan mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimasukkan ke program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022. Anggota Badan Legislatif DPR Christina Aryani menegaskan, pihaknya . . .

Status UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Investasi Bisa Terhambat
UU CIPTA KERJA

Status UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Investasi Bisa Terhambat

Ekonomi-Bisnis | Minggu, 28 November 2021 - 23:05 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ekonom menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat akan menghambat iklim investasi Indonesia ke depan. Dikutip . . .

Migrant Care: Pemerintah Harus Tunduk kepada Putusan MK
REVISI UU CIPTA KERJA

Migrant Care: Pemerintah Harus Tunduk kepada Putusan MK

Hukum | Jumat, 26 November 2021 - 00:08 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati buruh migran, Migrant Care meminta pemerintah tunduk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur . . .

Revisi UU Kejaksaan Dikecam YKPKP 1965 dan KontraS
REVISI UU KEJAKSAAN

Revisi UU Kejaksaan Dikecam YKPKP 1965 dan KontraS

Hukum | Selasa, 23 November 2021 - 05:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65) mengecam agenda Revisi Undang-Undang Kejaksaan yang sedang digodok DPR. Kontras dan . . .

Dewan Masih Tutup Opsi Revisi UU
BILA DIBUKA, KPU USUL PERBAIKAN ATURAN TEKNIS

Dewan Masih Tutup Opsi Revisi UU

Politik | Jumat, 05 November 2021 - 11:27 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ide untuk membuka pembahasan ambang batas parlemen maupun pencalonan presiden masih belum konkret. Komisi II DPR memandang dinamika yang muncul dari berbagai partai masih sebatas wacana. Sebab, . . .

PPP, PKS, Demokrat Usul Pasal Lain
ANGKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DIMINTA TURUN

PPP, PKS, Demokrat Usul Pasal Lain

Politik | Kamis, 04 November 2021 - 10:54 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen memunculkan dinamika. Jika hal itu mau terealisasi, sejumlah partai meminta revisi UU Pemilu kembali dibuka. Dengan catatan, revisi . . .

Komisi II Enggan Revisi UU Pemilu
TERKAIT USULAN KPU UNDURKAN PILKADA

Komisi II Enggan Revisi UU Pemilu

Politik | Jumat, 08 Oktober 2021 - 13:27 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPR tidak menginginkan opsi revisi Undang Undang (UU) dibuka, di tengah alotnya penetapan jadwal Pemilu 2024. Pertimbangannya, revisi UU dinilai berpotensi menambah persoalan baru. Hal itu . . .

Stigma Negatif ke Papua, Bupati Merauke: Mulai Pendekatan Kemanusiaan

Stigma Negatif ke Papua, Bupati Merauke: Mulai Pendekatan Kemanusiaan

Nasional | Rabu, 09 Juni 2021 - 18:48 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sedang berjalan di DPR, berbagai tokoh Papua ikut menyampaikan masukan berbagai pendekatan untuk kemajuan bumi cenderawasih tersebut. Sudah sepatutnya stigma negatif soal . . .

no-image.jpg

Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi

Nasional | Minggu, 21 Februari 2021 - 07:35 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merawat demokrasi. “Revisi dibutuhkan agar UU ITE tidak mengancam iklim kebebasan berpendapat dan . . .

Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas Prioritas
NASIONAL

Revisi UU ITE Bisa Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional | Rabu, 17 Februari 2021 - 11:15 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPR RI menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perubahan UU itu bisa dimasukkan dalam Program . . .

Surya Paloh Instruksikan Fraksi Nasdem Tak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Surya Paloh Instruksikan Fraksi Nasdem Tak Lanjutkan Revisi UU Pemilu

Politik | Minggu, 07 Februari 2021 - 07:06 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkannya. Melihat hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai . . .

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi
SETELAH SETAHUN REVISI UU KPK BERLAKU

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi

Nasional | Minggu, 04 Oktober 2020 - 11:40 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO -Birokrasi yang panjang membuat gerak penindakan KPK tak lincah. Semakin jarang "Jumat keramat" yang menampakkan wajah-wajah penggarong uang negara. KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sampai dua . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com