JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap angkat bicara terkait turunya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Menurutnya, itu semua terjadi disebabkan adanya revisi UU KPK . . .
RIAUPOS.CO)-Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan kembali tentang sikap Presiden Joko Widodo terkait perppu KPK. Penjelasan itu disampaikan Mahfud kepada wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar yang kemarin mewawancarainya di kantor Kemenko . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Hal ini pun disesalkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Koalisi Save Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunda penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK. Organisasi sipil itu akan menggugat . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu KPK. Mereka pun menantang meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk tidak lupa mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera menerbitkan Peraturan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus didesak oleh rakyat supaya bisa menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan UU KPK yang baru disahkan DPR. Banyak pihak menilai UU tersebut bakal . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Desakan publik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin masif digaungkan. Kali ini, desakan itu datang dari Dewan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan kalau tidak sepakat dengan suatu undang-undang maka sebaiknya dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dikatakan Bambang . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun ada sebagaian kelompok yang mengaggap UU KPK hasil revisi merupakan regulasi baru yang . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin menguat. Pasalnya, hal itu sudang dianggap sebagai sesuatu yang . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Desakan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung banyak banyak publik. Dukungan itu terekam dalam hasil . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO)-Desakan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu KPK untuk menggantikan UU KPK yang baru disahkan oleh DPR bisa terwujud jika Jokowi menganggap situasi sekarang genting.Hal itu . . .
JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Puluhan tokoh bangsa yang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu kembali berkumpul kemarin (4/10). Mereka mendorong presiden memberikan kejelasan terkait nasib Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Para tokoh . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sejumlah tokoh nasional mendorong Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Perppu membatalkan UU KPK hasil revisi. "Kami hadir di . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menepis klaim Surya Paloh bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi, bersama para ketua umum partai koalisi pendukung belum berpikir untuk menerbitkan . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan parpol pendukung pemerintahan saat ini sudah bertemu untuk membahas tuntutan mahasiswa yang menolak undang-undang baru . . .
JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Polemik pengesahan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berjalan. Setelah mengekspresikan kekecewaan melalui unjuk rasa, kelompok mahasiswa seperti BEM Nusantara bahkan telah mendaftarkan judicial review (JR) . . .
PT. Riau Multimedia Corporindo
