alexametrics
Senin, 11 November 2024    |              
KPAI PKU


REVISI UU KPK


Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud MD Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK

Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud MD Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK

Nasional | Senin, 29 Mei 2023 - 21:09 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara, terkait putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud MD . . .

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil UU KPK 
UU KPK

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Formil UU KPK 

Hukum | Rabu, 05 Mei 2021 - 04:02 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian formil Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . . .

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi
SETELAH SETAHUN REVISI UU KPK BERLAKU

Operasi Senyap KPK Semakin Sepi

Nasional | Minggu, 04 Oktober 2020 - 11:40 WIB

JAKARTA, (RIAUPOS.CO -Birokrasi yang panjang membuat gerak penindakan KPK tak lincah. Semakin jarang "Jumat keramat" yang menampakkan wajah-wajah penggarong uang negara. KPK bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sampai dua . . .

Presiden Diminta Hadir di Sidang Gugatan Uji Materi UU KPK
UU HASIL SEVISI HAMBAT KINERJA LEMBAGA ANTIRASUAH

Presiden Diminta Hadir di Sidang Gugatan Uji Materi UU KPK

Hukum | Senin, 09 Maret 2020 - 23:20 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Tim kuasa hukum gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta Mahkamah Konstitusi (MK) . . .

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK
PELEMAHAN KPK

Kata Samad, UU Hasil Revisi Terbukti Lemahkan KPK

Hukum | Selasa, 14 Januari 2020 - 15:38 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledahan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2019-2024. Ironisnya kondisi itu . . .

KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC
TERKAIT REVISI UU

KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC

Nasional | Rabu, 11 Desember 2019 - 02:44 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menilai, citra Indonesia berisiko tercoreng di dunia internasional dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan . . .

Upaya Mahasiswa Gugat UU KPK Kandas di MK
GEGARA SALAH TULIS ANGKA

Upaya Mahasiswa Gugat UU KPK Kandas di MK

Hukum | Kamis, 28 November 2019 - 21:37 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sejumlah elemen mahasiswa mengenai uji materi atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut MK, objek gugatan . . .

MK Tolak JR UU KPK Hasil Revisi, Ini Alasannya

MK Tolak JR UU KPK Hasil Revisi, Ini Alasannya

Hukum | Kamis, 28 November 2019 - 16:06 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang . . .

Pemerintah Hormati Tiga Pimpinan KPK yang Gugat UU Baru

Pemerintah Hormati Tiga Pimpinan KPK yang Gugat UU Baru

Hukum | Kamis, 21 November 2019 - 21:49 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) --  Pemerintah menghormati langkah hukum yang diajukan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama koalisi masyarakat sipil, yang melayangkan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait UU . . .

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Typo Sudah Diperbaiki, DPR Minta Jokowi Teken UU KPK

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 18:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-DPR RI memastikan telah mengirim perbaikan beberapa pasal yang typo atau salah ketik dalam UU KPK baru. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut surat perbaikan sudah dikirim ke Sekretariat . . .

 Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Besok, UU KPK Diberlakukan, WP Masih Berharap Perppu Keluar

Hukum | Rabu, 16 Oktober 2019 - 17:37 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK hasil revisi. Pasalnya, Kamis (17/10) besok, . . .

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Kesalahan Tipo UU KPK, Akibat Pembahasannya Terburu-buru

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 19:43 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menduga, salinan hasil Undang-Undang KPK yang terdapat kesalahan penulisan atau tipo, lantaran dibuat dengan terburu-buru dan sangat tertutup. Sehingga, tidak . . .

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

KPK Masih Berharap Presiden Jokowi Terbitkan Perppu

Hukum | Senin, 14 Oktober 2019 - 15:20 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab pada Kamis (17/10), jika . . .

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Penanganan Perkara di KPK Dibatasi Waktu, Pesimis Bisa Bongkar Kasus Besar

Hukum | Kamis, 10 Oktober 2019 - 11:29 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pesimistis akan berhasil mengungkap perkara mega korupsi dalam waktu kurang dari dua tahun jika Undang-Undang KPK resmi diterapkan. Prasangka ini didasari atas kewenangan baru . . .

Presiden Terbitkan Perppu KPK, Menentukan Tingkat Kepercayaan Publik

Presiden Terbitkan Perppu KPK, Menentukan Tingkat Kepercayaan Publik

Politik | Senin, 07 Oktober 2019 - 11:44 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Perppu untuk mencegah berlakunya revisi UU KPK tidak hanya berkaitan dengan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Lebih dari itu, perppu juga menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap presiden. Sebab, saat . . .

Jokowi Belum Tandatangani Revisi UU KPK

Jokowi Belum Tandatangani Revisi UU KPK

Nasional | Sabtu, 05 Oktober 2019 - 17:00 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Tenaga Ahli Staf Kepresidenan Kedeputian V, Ifdhal Kasim mengatakan, hingga saat ini Jokowi belum menandatangani revisi UU KPK. Sehingga, UU KPK belum menjadi dasar hukum yang legal bagi lembaga pemberantasan . . .

Politisi Tolak Penerbitan Perppu, KPK: Sepenuhnya Tergantung Presiden

Politisi Tolak Penerbitan Perppu, KPK: Sepenuhnya Tergantung Presiden

Hukum | Jumat, 04 Oktober 2019 - 13:02 WIB

RIAUPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Lembaga antirasuah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.“Kita serahkan saja sepenuhnya pada . . .

no-image.jpg

Rusuh Lagi, Rusuh Lagi

Nasional | Selasa, 01 Oktober 2019 - 11:30 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Unjuk rasa mahasiswa dan pelajar kembali pecah, Senin (30/9). Ribuan orang berdatangan sejak pukul 14.00. Tidak seperti demonstrasi pada 23–24 September lalu yang massanya menumpuk di depan . . .

Antisipasi Demo, Satlantas Polresta Rekayasa Lalu Lintas

Antisipasi Demo, Satlantas Polresta Rekayasa Lalu Lintas

Riau | Senin, 30 September 2019 - 11:27 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru akan melakuan rekayasa lalu lintas di ruas Jalan Jendral Sudirman, Senin (30/9) siang. Hal ini, untuk mengantisipasi terjadi kecamatan arus lalu . . .

no-image.jpg

Perppu Jadi Opsi Utama

Nasional | Jumat, 27 September 2019 - 09:45 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Setelah sempat tertutup, kans dibatalkannya Undang-Undang KPK (UU KPK) mulai mendapatkan harapan. Hal itu menyusul melunaknya sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin (26/9), Presiden menyampaikan kesiapannya untuk . . .

Halaman. 1












riau pos PT. Riau Multimedia Corporindo
Graha Pena Riau, 3rd floor
Jl. HR Soebrantas KM 10.5 Tampan
Pekanbaru - Riau
E-mail:riaupos.maya@gmail.com