Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Zarefriadi mengatakan, mengaku kemungkinan alternatif dikerjasamakan dengan swasta merupakan salah satu solusi. 

Namun pihaknya masih mengusahakan agar pasar tersebut didanai oleh dana pemerintah. “Alternatif banyak, bersama swasta juga salah satunya, tapi kami belum ke sana (rencana bersama swasta, red),” kata dia.

Baca Juga :Pemprov Riau Tunggu Surat Resmi terkait Masa Jabatan Gubernur

Menurut dia, pendanaan pembangunan pasar yang sumber dari pemerintah memungkinkan kendali penuh. Sementar jika dikerjasamakan dengan swasta akan berbeda, tentunya proporsi kendali akan berkurang. “Usahakan dulu dibangun pemerintah karena layanan publiknya bisa lebih baik. Kalau orang lain yang bangun, kendalinya tak sepenuhnya kita (pemerintah) lagi,” paparnya.

Ia menyebutkan, sebelum dana dari pemerintah pusat ada, pihaknya akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Ia mengkalim, Pemprov Kepri sedang mengupayakan bantuan. Ditanya informasi kemampuan Pemprov, Zarefriadi mengaku belum mendapatkan informasi besaran yang akan dibantu. “Besaran belum diketahui (bantuan Pemprov), tapi yang jelas butuh sekitar 200 miliar lebih itu untuk pembangunan pasar induk,”kata dia.

Jika kebutuhan tersebut diminta seutuhnya ke Pemrov, ia mengatakan jika Pemprov bersedia menerima dengan senang hati. Namun ini diberitakan Batam Pos, Pemprov Kepri mengalami defisit hingga Rp550 miliar. Dari APBD Batam pun tahun ini tak dianggarakan, sementara untuk 2019 mendatang Zarefriadi mengatakan belum diketahui besarannya. “Kalau provinsi berkenan menumbuhkan satu proyek monumental di Batam, apa salahnya,” kata dia.

Ia menambahkan, ke pemerintah pusat juga terus diusahakan. “Terus diusahakan, apa nanti melalui Kemendag atau KemenPUPR, yang pasti ke Pemerintah Pusat terus kami usahakan,” ucapnya. Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan akan menerima berapapun bantuan awal dari pemerintah pusat. “Berapapun kami akan ambil,” katanya.(rng/iza/jpg)