Paripurna penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Siak atas pandangan umum anggota DPRD terhadap Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Siak digelar di ruang Rapat Paripurna Putri Kaca Mayang Gedung DPRD Siak.

Wakil Ketua II DPRD Siak Androy Aderianda membuka paripurna. Bersamanya ada Wabup Siak Husni Merza, kepala OPD, forkopimda dan anggota DPRD Siak.

Wabup Husni Merza menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Siak atas pandangan umum anggota DPRD terhadap Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1. Fraksi Partai Golongan Karya

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan Jondris Pakpahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, terkait deviden Bank Riau mengalami penurunan sebesar 3,93 persen atau setara Rp273.243.320, serta PT Permodalan Siak, mengalami penurunan sebesar 33,08 persen atau setara Rp992.400.561, dapat dijelaskan bahwa penurunan deviden Bank Riau Kepri Syariah disebabkan adanya penurunan laba tahunan dibandingkan laba tahun sebelumnya, dan adanya penambahan saham dari pemegang saham daerah lain.

Sedangkan penurunan deviden BUMD PT Persi disebabkan oleh kerugian investasi tahap awal atas pendirian anak perusahaan dan laporan konsolidasi yang masih ditanggung oleh perusahaan induk.

Terkait harapan atas peningkatan PAD pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini, dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Siak.

“Kami sependapat dengan hal tersebut,” katanya.

2.Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan Ridha Alwis Effendi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, terkait saran agar pada sektor retribusi daerah dapat dilakukan perbaikan pada masa yang akan datang, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pendapatan asli daerah.

“Kami sependapat dan hal tersebut akan menjadi perhatian kami,” katanya.

Terhadap pendapat Fraksi PAN bahwa untuk mendukung lajunya kunjungan wisatawan ke Siak, maka perlu dilakukan penguatan dan pengembangan terhadap kesenian-kesenian tradisional yang ada di Siak, sehingga dengan pelestarian dan penguatan kesenian tradisional tersebut, akan menjadi variabel yang dapat menopang sektor pariwisata.

 3. Fraksi Gerindra

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Plus yang disampaikan Robi Cahyadi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, terkait apresiasi yang diberikan atas kenaikan pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diucapkan terima kasih.

Terkait dana hibah mengalami kenaikan  108, 68 persen, dapat dijelaskan bahwa belanja tersebut merupakan belanja hibah berupa uang untuk belanja operasional sekolah, BOP PAUD, BOP sekolah formal dan kesetaraan yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK), serta belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024.

Sehubungan dengan pandangan mengenai belanja barang dan jasa terdapat kenaikan yang signifikan semula sebesar Rp868,97 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp150,76 miliar, atau 17,3 persen, menjadi Rp1,019 triliun, dapat dijelaskan kenaikan belanja tersebut, disebabkan karena adanya penambahan pada beberapa rincian objek belanja yang dibiayai dari DAK, penggunaan sisa DBH DR, bantuan keuangan dari provinsi, dan BLUD.

4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disampaikan Marudut Pakpahan, disampaikan sebagai berikut, terkait dengan kajian ilmiah potensi rill dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, retribusi maupun lain-lain PAD yang sah, dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan potensi masing-masing objek pajak, Pemerintah Kabupaten Siak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84/2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023 dan telah memperhatikan realisasi penerimaan pendapatan daerah tiga tahun terakhir, serta potensi rill di lapangan dari sektor-sektor pendapatan.

“Terkait kenaikan pendapatan dari sektor pajak daerah sudah merupakan perkiraan yang terukur dan sesuai dengan potensi yang ada, hal ini dapat kami jelaskan dalam memperkirakan besaran penerimaan pendapatan dari setiap masing masing objek pajak daerah, telah dilakukan perhitungan dan perkiraan yang terukur sesuai dengan potensi rill masing-masing objek pajak yang ada di lapangan,” terangnya.

Terkait penurunan penerimaan pendapatan retribusi daerah, khususnya pelayanan kesehatan/BLUD, pelayanan pasar, parkir, penjualan produksi usaha daerah dan persetujuan bangunan gedung masih jauh dari target yang telah ditetapkan, dapat dijelaskan penurunan tersebut terjadi pada retribusi pelayanan kesehatan RSUD tipe D Tualang sebesar Rp485.816.100, yang disebabkan karena adanya perubahan skema penerimaan yang semula berupa retribusi menjadi penerimaan pendapatan BLUD atau lain-lain PAD yang sah.

Retribusi pelayanan pasar menurun Rp3,2 juta yang disebabkan karena banyaknya pasar kaget/pasar mingguan yang dikelola masyarakat sehingga pasar grosir menjadi sepi.

Penjualan produksi usaha daerah menurun sebesar Rp50 juta yang disebabkan karena menurunnya daya beli petani/masyarakat akibat musim kemarau yang panjang.

Persetujuan bangunan gedung (PBG) menurun sebesar Rp800 juta. Hal ini disebabkan saat ini persetujuan bangunan gedung menggunakan SIMBG secara online, di mana diperlukan koneksi internet yang baik dan jaringan data yang cukup untuk meng-upload dokumen teknis, sehingga menyebabkan masyarakat pada umumnya kesulitan mengurus PBG tersebut.

Selanjutnya adanya program 1 juta rumah yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan koefesien perhitungan PBG pada perda lama yang sangat murah menjadi salah satu penyebab menurunnya pendapatan dari retribusi PBG.

Terkait penerimaan daerah dari hasil penyertaan modal di beberapa BUMD 2023, telah dijelaskan pada saat menanggapi pertanyaan dari Fraksi Golkar.

Terkait lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar 2,19 persen, dari semula sebesar Rp78,89 miliar, menjadi Rp80,62 miliar, dapat dijelaskan sebagai berikut, hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp12 juta, tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp466,58 juta.

Pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp89,19 juta. Pendapatan BLUD sebesar Rp1,158 miliar.

Pemkab Siak memiliki sistem serta pola penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan sehingga OPD dalam menetapkan target-target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Terkait penerimaan pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2023 yang mengalami penurunan sebesar 19,84 persen, dari yang dianggarkan sebesar Rp263,67 miliar, menjadi sebesar Rp211,35 miliar, pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, dapat dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan sebesar Rp211,35 miliar, merupakan hasil audit Badan Pemerikasaan Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya terhadap saran terkait peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah akan menjadi perhatian kami guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan Sudarman dapat disampaikan sebagai berikut, terkait apresiasi dan doa yang diberikan diucapkan terima kasih. Terkait penurunan penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan dan persetujuan bangunan gedung telah dijelaskan saat menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDI-P.

“Mengenai penurunan deviden dari PT BRK Syariah dan PT Persi juga telah kami jelaskan pada saat menanggapi pertanyaan dari Fraksi Golkar,” sebutnya.

Terhadap kenaikan belanja hibah 108,68 persen, yaitu dari Rp46, 69 miliar lebih, naik menjadi Rp88,46 miliar lebi. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa kenaikan belanja hibah juga sudah dijelaskan di atas.

“Terkait operasional RSUD tipe D dapat kami jelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Siak sedang melengkapi dokumen pendukung perizinan RSUD tersebut sesuai Peraturan Menteri Kesehatan,” terangnya.

Kemudian terkait Pustu yang belum memiliki peralatan dan tenaga kesehatan, pihaknya akan melakukan pemenuhan peralatan secara bertahap dan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, dimulai dengan menata kembali jumlah tenaga kesehatan pada setiap fasilitas kesehatan serta secara bertahap kami akan melakukan pemenuhan tenaga kesehatan tersebut baik dari PNS ataupun PPPK.

“Terkait dengan adanya penambahan Anggaran Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan kami akan berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” janjinya.

Mengenai masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya susahnya mengurus administrasi dalam mendapatkan jaminan sosial seperti pengurusan Jamkesda dan kurang transparannya informasi penerimaan bea siswa untuk keluarga miskin seperti PKH, dapat dijelaskan bahwa beasiswa PKH telah dimulai dari 2021 sampai 2023 dan telah dilaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Siak, melalui pendamping PKH yang ikut menginformasikan tentang seleksi beasiswa PKH kepada masyarakat juga telah diterbitkan dan diedarkan Surat Bupati Siak, tentang penerimaan seleksi beasiswa ke seluruh kecamatan di Kabupaten Siak.

Berkaitan dengan pengurusan Jamkesda dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jamkesda, persyaratan administrasinya yaitu surat keterangan dari kampung/kelurahan, surat rujukan dari fasilitas lesehatan dan/atau Surat pelayanan instalasi gawat darurat dan fotocopy kartu keluarga.

“Namun demikian, untuk kedepannya kami tetap akan terus berupaya berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sia,” janjinya.

6. Fraksi Partai Demokrat

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan atau diserahkan Syamsurizal dapat disampaikan sebagai berikut, bahwa penyampaian pandangan umum fraksi ini disusun dengan keterbatasan waktu yang sangat pendek dan terkesan tergesa-gesa, oleh karena bahan pengantar pidato baru diterima, sehingga dengan keterbatasan waktu yang tersedia tersebut dicoba untuk memaksimalkan agar dapat memberikan saran dan tanggapan yang positif terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah Kabupaten Siak.

“Kami juga berharap agar ke depan perlu dipertimbangkan diberikan kesempatan yang lebih panjang bagi fraksi untuk membaca dan mencermati rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar pandangan umum yang disampaikan menjadi semakin lengkap dan komprehensif, terhadap hal tersebut akan menjadi perhatian kami ke depannya,” ucapnya.

Terkait apresiasi yang diberikan terhadap kenaikan pendapatan transfer diucapkan terima kasih.

Mengenai penurunan pendapatan dari beberapa jenis retribusi telah dijelaskan pada saat menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDI-P.

Tentang peningkatan penerimaan deviden dari PT BSP dapat dijelaskan bahwa peningkatan tersebut terjadi karena adanya kenaikan deviden 2022, akibat dari tambahan split berdasarkan kontrak gross split kontraktor, kenaikan rata-rata harga ICP tahun 2022 , efesiensi biaya operasional dan biaya PBB t2022 yang masih menjadi beban cost recovery.

Terkait dengan kondisi yang ada saat ini pemerintah daerah sudah mengoptimalkan peningkatan sumber PAD dari sektor pajak dan retribusi dan disahkannya Perda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 1/2022 tentang HKPD lebih memberikan peluang bagi pemda untuk mengoptimalisasikan PAD secara maksimal.

Terkait dengan belanja program prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, hal ini dapat disampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Siak dalam penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas pemerintah, oleh sebab itu diarahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, di antaranya Dinas UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Perdagangan Perindustrian.

Untuk program proritas bidang pendidikan dan kesehatan Pemkab Siak sudah melampaui besaran minimal alokasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait kebijakan belanja pegawai untuk penggajian PPPK dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak dalam penggajian PPPK telah mengalokasikan gaji dan tunjangan PPPK pada APBD TA.

Tahun 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan kuangan daerah, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai PPPK tersebut.

 7. Fraksi Kebangkitan Pembangunan

Menanggapi pandangan umum Kebangkitan Pembangunan yang disampaikan atau diserahkan Muhtarom dapat disampaikan sebagai berikut, terkait apresiasi yang diberikan terhadap kenaikan APBD-P 2023, diucapkan terima kasih.

Dapat dijelaskan bahwa pascapandemi Covid-19 masih mempengaruhi penerimaan keuangan daerah tahun 2023, namun demikian hal ini tidak mempengaruhi penerimaan keuangan daerah secara signifikan.

Terkait retribusi raerah mengalami penurunan, akan tetapi pada pelayanan kesehatan yang banyak merosot dan perlu dicermati secara khusus, angka yang signifikan sekitar Rp516,44 juta penurunan yang luar biasa, hal tersebut sudah dijelaskan pada saat menanggapi pertanyaan dari Faraksi PDI-P.

Terkait penurunan deviden PT BRK dan PT Persi telah dijelaskan pada saat menanggapi pertanyaan dari Fraksi Golkar.

Mengenai program perencanaan dan pengembangan lingkungan hidup serta program unggulan Siak Hijau Pemkab Siak, melalui Dinas Lingkungan Hidup telah dianggarkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati sebesar Rp2,46 miliar lebih, serta adanya bantuan keuangan khusus berupa insentif Siak Kabupaten Hijau yang diperuntukan bagi 20 kampung dengan jumlah anggaran Rp2 miliar lebih.

Sehubungan pandangan mengenai persoalan fasilitas dan sarana prasarana minat baca anak-anak di Kabupaten Siak sangat kurang, khususnya fasiltas perpustakaan sekolah yang minim buku-buku dan leteratur untuk melengkapi proses belajar-mengajar, bahkan lebih signifikan pada perpustakaan pada lembaga pendidikan swasta, dapat disampaikan bahwa mulai 2014 sampai dengan saat ini, tahun 2023 untuk pembelian buku teks (buku mata pelajaran) dan non teks (penunjang perpustakaan) di sekolah telah di akomodir melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Artinya sekolah dapat membeli buku melalui dana BOSP. Buku dimaksud merupakan buku yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek dengan harga eceran tertinggi (HET) dan dapat dibeli melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).

Selain itu sekolah yang menerima dana BOS kinerja dapat juga mengalokasikan dana tersebut untuk pembelian buku sesuai kebutuhan sekolah masing-masing.

Jika terjadi kekurangan yang disebabkan jumlah siswa bertambah atau tejadi kerusakan, maka sekolah dapat menganggarkan melalui dana BOSP reguler setiap tahunnya.

Untuk prasarana perpustakaan, pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mengupayakan untuk dilengkapi terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik pembangunan maupun rehabilitasi.

Selanjutnya terkait dengan adanya bangunan fisik ruang belajar yang banyak mengalami kerusakan baik pada tingkatan SD dan SMP, oleh karena itu Fraksi Kebangkitan Pembangunan mengharapkan agar pada tahun anggaran yang akan datang dialokasikan anggaran yang memadai untuk program renovasi sekolah-sekolah tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Kerusakan ruang belajar untuk jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Siak memang berdampak terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.

Oleh karena itu, di tahun anggaran 2023 Pemkab Siak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalokasikan dana untuk pemetaan tingkat kerusakan disemua bangunan sekolah baik SD maupun SMP se Kabupaten Siak. Sehingga akan terlihat sekolah yang membutuhkan bantuan rehabilitasi berat, sedang dan ringan. Untuk kategori rusak sedang dan berat akan diprioritaskan melalui APBD dan DAK. Sedangkan untuk rusak ringan dapat dialokasikan melalui dana BOS.

“Terkait jalan usaha tani (JUT), dengan ini dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak melaui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak sangat mendukung pembangunan infrastruktur jalan termasuk jalan penunjang kawasan pertanian baik sumber APBD Siak maupun peluang dari sumber pembiayaan lainnya seperti APBN,” terangnya.

Selain infrastruktur jalan pengembangan dan rehabilitasi jaringan dan bangunan irigasi juga selalu diupayakan untuk peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Siak, khususnya Kecamatan Sabak Auh yang menjadi kewenangan kabupaten

Adanya kelangkaan pupuk bersubsidi bukan hanya terjadi di Kecamatan Sabak Auh, tetapi juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, karena sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/2022 pupuk bersubsidi hanya dapat dibantu pada 9 komoditi yaitu, tanaman pangan berupa komoditi padi, jagung, kedelai.

Pada hortikultura berupa bawang merah, cabai merah dan bawang putih. Serta di perkebunan tinggal komoditi cokelat, kopi dan tebu. Selain itu, jenisnya juga berkurang dari enam jenis pupuk tinggal dua jenis pupuk yaitu urea dan NPK.

8. Fraksi Partai Hanura-Nasdem

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Han-Nas yang disampaikan atau diserahkan oleh Rusmin dapat disampaikan sebagai berikut terkait saran dan dukungan untuk peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam optimalisasi pendapatan daerah diucapkan terima kasih.

Terkait upaya upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah penurunan pada retribusi daerah antara lain, melakukan koordinasi dan pengawasan bersama melalui Tim Percepatan Peningkatan PAD, melakukan rekonsiliasi data penerimaan secara berkala dan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Terhadap penurunan belanja pegawai sebesar Rp15,48 atau 1,68 persen, disebabkan karena adanya optimalisasi dalam penganggaran belanja gaji dan tunjangan ASN serta belanja tambahan penghasilan ASN.(adv)