SIAK (RIAUPOS.CO) - Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi di Gedung Paripurna Putri Kaca Mayang, Kamis (23/11) siang, dipimpin Wakil Ketua II Androy Aderianda, Wakil Ketua I Fairus bersama Wabup Husni Merza, dihadiri anggota DPRD Siak lintas fraksi.
Pada penyampaian pandangan umum fraksi, ada tiga fraksi yang membacakan pandangan umumnya, Fraksi Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat. Selebihnya fraksi tidak membacakan.
Fraksi Golongan Karya
Setelah sama-sama mendengar pidato Wakil Bupati Siak Husni Merza, Fraksi Golkar disebutkan H Tarmijan SM, secara umum pendapatan daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.821.553.433.420, bertambah sebesar Rp83.186.910.966,00 atau 3,04 persen dari pendapatan daerah pada APBD-P tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.738.366.522.454,00.
Tentunya capaian ini tak lepas dari kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam upaya mendorong peningkatan PAD dengan maksimal.
Fraksi Golkar mengapresiasi seluruh OPD, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, penghulu serta perangkat kampung se-Kabupaten Siak dalam upaya bekerja meningkatkan PAD.
“Kami berharap dengan asumsi APBD 2024 ini selaras dengan kegiatan belanja, sehingga tak ada kegiatan kegiatan yang tertunda,” kata Tarmijan.
Dia juga meminta kepada seluruh BUMD untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya agar sumber-sumber pendapatan daerah di lingkungan BUMD meningkat.
“Demikian penjabaran pandangan umum dari kami Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Siak telah kami sampaikan,” ucap Tarmijan.
Fraksi PAN
Sebagaimana yang diketahui bersama, dikatakan Ridha Alwis Effendi AMd, bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2024, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 311, yang menyebutkan, kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, disertai dengan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
‘‘Alhamdulillah, sesuai dengan ketentuan di atas, semua telah menerima rancangan pengajuan APBD dimaksud, yang telah disampaikan pemerintah’’ katanya, Rabu (22/11) lalu.
Secara umum, telah disampaikan estimasi atau target pendapatan daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2023, sebesar Rp2,821 triliun lebih. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp442,868 miliar lebih, dan dana transfer 2023 sebesar Rp2,378 triliun lebih.
Pemerintah Kabupaten Siak juga telah menyampaikan, estimasi pendapatan tersebut, akan dipergunakan untuk belanja operasi sebesar Rp2,169 triliun, belanja modal Rp524,747 miliar, belanja tak terduga Rp8 miliar, belanja transfer Rp261,555 miliar.
“Fraksi Partai Amanat Nasional, tentu saja menginginkan agar APBD yang relatif besar tersebut, pada waktunya, dapat dioptimalkan dalam penggunaannya, sehingga besaran anggaran yang ada, dapat berbanding lurus, dengan kemaslahatan yang dihasilkannya, sejalan dengan perkembangan pembangunan, dan berdampak secara signifikan pula bagi kesejahteraan masyarakat,” terang Ridha Alwis Effendi.
Jika dibandingkan dengan APBD sebelumnya, maka secara jelas terlihat, bahwa ada peningkatan estimasi pendapatan, untuk tahun 2024.
Fraksi PAN, tentu saja selalu memberikan dukungan, terhadap upaya peningkatan pendapatan, dan usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan.
Meskipun kami memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak, Fraksi Partai Amanat Nasional, tetap ingin menyoroti berbagai hal yang sangat perlu untuk dipikirkan secara bersama, khususnya terkait beberapa sektor atau kebijakan, yang dipandang masih memerlukan kerja keras dan perbaikan. Antara lain soal optimalisasi BUMD.
Dalam penyampaian nota keuangan, pemerintah menyebutkan bahwa penerimaan daerah yang bersumber dari penyertaan modal ke BUMD untuk tahun anggaran 2024, mengalami penurunan sebesar 18 persen lebih.
Penurunan tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan laba terhadap penyertaan modal yang dilakukan.
Berangkat dari fakta tersebut, maka Fraksi Partai Amanat Nasional, mengharapkan agar pemerintah dapat lebih mengoptimalkan kinerja BUMD, sehingga BUMD yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan daerah.
“Fraksi PAN percaya, bahwa dengan peningkatan profesionalitas dan optimasilasi kerja organisasi, maka hasilnya akan sejalan dengan apa yang kita harapkan bersama,” ucap Ridha Alwis Effendi.
Kemudian soal pembiayaan bidang kebudayaan. Kabupaten Siak identik dengan sejarah Kesultanan, adat, seni, dan budaya. Hal-hal tersebutlah membuat nama Siak dikenal oleh dunia, dan bahkan berada dalam barisan kegemilangan nusantara.
Dalam imperium Melayu Riau, Siak adalah pucuk keharuman sejarah, dan menjadi satu-satunya kawasan bersejarah yang selalu ditulis dengan tinta emas, baik dalam sejarah nasional, maupun dalam kronik-kronik sejarah dunia.
“Oleh karena itu, patut pula kita pikirkan, bagaimana warisan yang sedemikian hebat tersebut dapat kita perkuat, kita lestarikan, kita kembangkan, serta nilai-nilai keluhurannya kita tanamkan kepada generasi penerus, sehingga hal tersebut dapat menjadi instrumen yang mempertinggi martabat dan kemuliaan Kabupaten Siak di masa yang akan datang,” ungkap Ridha Alwis Effendi.
Dalam penyampaian nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah, dinyatakan bahwa anggaran untuk urusan pemerintahan bidang kebudayan sebesar Rp8,223 miliar lebih. Namun demikian, dari anggaran tersebut, hanya sebesar Rp317 juta lebih yang diperuntukkan bagi pengembangan kesenian tradisional, dan Rp329 juta lebih untuk pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
Fraksi Partai Amanat Nasional, berpendapat sesuai dengan jatidiri kesejarahan dan kebudayaan yang melekat erat dengan Kabupaten Siak, maka dirasa perlu, serta mendorong pemerintah untuk meningkatkannya.
“Sejarah kita, adat kita, budaya kita, secara hakikat adalah diri kita sendiri, dan karenanya perlu untuk dilakukan penguatan dan pemuliaan,” terang Ridha Alwis Effendi.
Fraksi Demokrat
Pada kesempatan ini, dengan komitmen yang tinggi semua dapat mengikuti jalannya sidang paripurna pemandangan umum fraksi DPRD Siak atas pidato penyampaian pengantar nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Demikian dikatakan Syamsurijal SH MKn.
Dijelaskannya, Fraksi Demokrat menyampaikan tanggapan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Siak tahun anggaran 2024.
Kritikan, saran dan masukan yang kami sampaikan ini dengan harapan agar pemerintah daerah lebih optimal lagi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, sehingga ke depan apa yang menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak akan lebih mudah untuk direalisasikan,” katanya.
Adapun beberapa tanggapan dan masukan yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi ini antara lain, Fraksi Demokrat melihat bahwa secara keseluruhan pendapatan daerah tahun 2024 Rp2,964 lebih.
Fraksi Demokrat menyambut baik dan mengapresiasi atas kinerja selama ini yang selalu memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Siak kedepannya.
Akan tetapi, melihat atas kenaikan APBD 2024 tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Siak mengalami defisit sebesar Rp142,708 miliar lebih.
“Hal ini merupakan salah satu defisit terbesar pendapatan Kabupaten Siak selama ini. Ke depannya menjadi perhatian kita semua untuk mengatasi hal ini agar tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang,” tegas Syamsurijal.
Berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah pada APBD tahun 2024 mengalami penurunan pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp41,418 miliar lebih, atau 18,36 persen. Dari Rp225,642 miliar lebih, pada APBD perubahan 2023 turun menjadi Rp184,223 miliar lebih pada APBD tahun 2024.
Fraksi Demokrat memerlukan penjelasan, mengapa penerimaan pendapatan daerah dari sektor tersebut mengalami penurunan. Apa upaya yang akan dilakukan kedepannya, sehingga sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami penurunan lagi.
Berkaitan dengan sektor pendapatan daerah dari penerimaan pajak daerah, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, karena mengalami kenaikan sebesar 10,01 persen.
Berkaitan dengan adanya program Siak Terang, Fraksi Demokrat menyarankan kepada dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan untuk segera melakukan pendataan terhadap kebutuhan lampu
jalan setiap kampung.
Hal ini disebabkan karena PJU tersebut adalah bagian dari fasilitas keselamatan (faskes).
“Kami melihat masih banyak kampung se-Kabupaten Siak yang membutuhkan penerangan jalan tersebut,” ucapnya.
Kemudian berkaitan dengan masih maraknya angkutan ODOL yang beroperasi di Jembatan Teluk Mesjid, mohon kiranya dari Dinas Perhubunban melakukan upaya-upaya tertentu dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi untuk melakukan pengawasan.
“Kami berharap kepada pihak PT BSP, untuk mengoperasionalkan kembali fery demi menyelamatkan jembatan yang telah dibangun melalui APBD provinsi dan Kabupaten Siak yang menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah,” pinta Syamsurijal.
Berkaitan dengan peningkatan pelayanan angkutan sungai di Kampung Teluk Lanus, merupakan salah satu wilayah yang terpencil dan terirsolir. maka dari itu, kepada pihak perhubungan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pelayanan terlaksana secara maksimal dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada Januari 2024.
Berkaitan dengan pelaksanaan visi dan misi bupati pada sektor pembangunan insfrastruktur, perlu kiranya adanya kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut untuk kelancaran mobilisasi perekonomian masyarakat, sebagaimana telah dianggarkan di KUA-PPAS tahun 2024 ini.
“Kami berharap APBD 2024 ini sudah dapat dilaksanakan dan dilelang pada awal tahun 2024,” kata Syamsurijal.
Sektor destinasi pariwisata Siak, merupakan salah satu sektor pendapatan daerah. Maka dari itu, untuk infrastruktur sarana dan prasarana pariwisata dapat dilaksanakan secepat mungkin. Hal ini merupakan salah satu program yang dapat mendukung visi dan misi bupati untuk menjadikan pariwisata Siak unggul se-Sumatera.
“Secara umum kami melihat masih banyak OPD dari sektor perencanaan belum memiliki perencanaan secara maksimal, sehingga untuk capaian target kinerja dan realisasi anggaran belum terlaksana dengan baik,” terangnya.
Fraksi Demokrat melihat dan menganalisis, bahwa masih terdapat di beberapa OPD dalam hal mengajukan tunjangan tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kondisi kerja yang hanya dapat diberikan kepada pegawai yang bertugas di tempat-tempat tertentu saja. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan sistem penggajian single salary (satu sistem penggajian). Sehingga kedepannya dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih maksimal lagi dengan sistem penggajian berdasarkan kinerja yang dinilai secara fair.
Berkaitan dengan rekrutmen PPPK guru yang sudah dimulai sejak 2020, 2021 dan tahun 2022 telah berjumlah sekitar 1.682 orang. Melihat masih meninggalkan masalah yaitu penempatan dengan jarak tempuh, terpisahkan tempat kerja antara suami dan isteri dengan jarak tempuh yang jauh, terjadinya penumpukan guru berakibat kurangnya jam mengajar, sehingga tidak bisanya mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.
“Kami meminta ke bupati untuk melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegas Syamsurijal.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, untuk kegiatan peningkatan kapasitas guru pendidikan dasar tidak pernah lagi dilaksanakan. hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman serta infomasi terbaru bagi guru dalam peningkatan mutu dan melaksanakan program kurikulum merdeka.
Dalam hal ini, untuk anggarannya lebih banyak diperuntukan untuk gaji saja yang mana telah terserap lebih kurang 75 persen lebih. Maka dari itu mohon tanggapannya.
Masih di bidang pendidikan, Fraksi Demokrat melihat jumlah pengawas pada satuan pendidikan saat ini sangat terbatas. Dorongan dan motivasi agar guru mau mengikuti seleksi calon guru penggerak perlu disemarakkan lagi, mengingat bahwa guru penggerak merupakan salah syarat awal untuk menjadi guru yang senantiasa dapat mengikuti uji kompetensi pengawas.
Dengan terpenuhinya kuota pengawas, maka akan bermanfaat dalam melakukan proses pembinaan dan pengawasan demi berlangsungnya proses belajar mengajar sesuai alur dan ketentuan dalam kurikulum yang berlaku saat ini.
Dilihat dari kondisi infrastruktur di berbagai sekolah yang ada di sebagian Kabupaten Siak, untuk WC sekolah masih perlu menjadi perhatian serius bagi semua. Infrastruktur tersebut belum memadai di beberapa sekolah dari tingkat PAUD, SD, SLTP. Sedangkan dari sektor anggaran masih terdapat kekurangan untuk melakukan rehabilitasi infrstruktur tersebut.
“Berkaitan dengan mobiler sekolah, kursi, meja siswa dan guru yang masih memprihatinkan, kami berharap pada APBD 2024 dapat direalisasikan,” pintanya.
Hal itu menjadi penyebab tidak kondisifnya proses belajar mengajar siswa sebagai calon pemimpin daerah atau bangsa ini ke depan. Selain itu, masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif dan masih Plt.
“Kami berharap bupati dapat menunjuk dan melantik kepala sekolah baru yang devinitif sesuai dengan peraturan perung-undangan,” ucapnya.
Kegiatan kebudayaan dalam rangka pencapaian visi dan misi kabupaten perlu dilakukan pembinaan terhadap komunitas, penggiat seni dan perlunya dukungan terhadap Dewan Kesenian untuk mengembangkan kesenian yang ada di Kabupaten Siak.
Atas semua saran dan masukan, sudah dijawab oleh Wabup Husni Merza dalam paripurna, Jumat (24/11) petang.(adv)
