PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau untuk bisa ikut menjembatani pemasaran hasil pertanian masyarakat diberbagai daerah di Riau. Sehingga hasil pertanian masyarakat bisa menjadi sumber perekonomian yang maksimal.
Hal itu disampaikan Gubri H Edy Natar, saat memimpin rapat Pembahasan Konsep Contract Farming Hasil Produksi Pertanian di Provinsi Riau, Kamis (28/12) di Kantor Gubernur Riau.
Pada kesigapan tersebut juga dihadiri Dinas Pertanian dan Perikanan, Perkebunan, Disperindagkop, pihak BUMD PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) dan pihak terkait lainnya. Dikatakan Gubri, pada produk pertanian, perkebunan, perikanan maupun lainnya, kesulitan masyarakat saat ini tidak hanya pada proses produksi, tapi juga pada pemasaran hasil.
“Contohnya hasil panen jagung, masyarakat sudah mampu berkebun dan menghasilkan cukup bagus. Hanya saja mereka bingung untuk menjual hasil itu.
Karena tidak tau pasaran dan memasarkan ke mana. Sehingga ini juga jadi permasalahan besar bagi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, sesuai dengan apa yang ia sampaikan sebelumnya, yaitu Riau harus bisa lepas dari ketergantungan dari daerah lain untuk bahan pokok lainnya. Sehingga ketika ada permasalah masyarakat Riau tidak kesulitan.
“Saat ini, jalan lintas Sumbar-Riau putus, coba kita lihat ke depan. Ini akan berdampak pada bahan pokok. Inilah yang saya maksud dan tegaskan dari awal,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta dan membuat rencana penugasan kepada BMUD yang ada di Riau. Khususnya PT Sarana Pembangunan Riau yang di dalam manajemennya ada terkait bisnis untuk membantu mengatasi kendala tersebut. Sehingga bisa membantu dan membuat kontrak kerja dengan petani untuk membantu petani.
“Untuk ini bisa terus dikoordinasikan dengan BUMD yang lainya, seperti Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) yang juga bisa membantu pembiayaan yang dibutuhkan,” jelasnya.
Lebih jauh kata mantan Danrem 031 Wira Bima ini, BUMD di Riau ini harus cepat tanggap, kreatif dan inovasi. Artinya jangan hanya berjalan di program lama, tapi harus terus ada terobosan baru yang memang betul-betul membantu pada masyarakat dan daerah sesuai fungsinya.
“Jadi saya harapkan, ke depan rapat pembahasan seperti ini harus ditingkatkan. Sehingga apa permasalahan di lapangan di lingkungan masyarakat bisa dimusyawarahkan dan dituntaskan. Jangan sampai setelah rapat bubar begitu saja, tapi bisa diimplementasikan apa yang direncanakan. Sehingga apa yang direncanakan pastikan jalan,” tegasnya.
Sebagai bekerja di pemerintahan, tidak lepas dari pelayanan. Dari pelayanan itu pemimpin pasti ada keinginan dan program untuk membantu masyarakat. Maka itu ia kembali menegaskan yang dituntut pada pegawai maupun pejabat itu harus bisa menjabarkan apa yang diinginkan dan diprogramkan oleh pimpinan.
“Di sinilah selama ini banyak terjdi kesalah pahaman. Di mana yang biasanya berjalan sendiri-sendiri ketika berjalan terstruktur pusing dan komentar pimpinan keras. Pada hal begitulah kondisinya. Saya harapkan, kedepan perencanaan ini berjalan, dan BUMD yang ada di Riau memang betul-betul menjadi jembatan membantu masyarakat dan menjadi perusahaan yang membantu meningkatkan perekonomian di daerah,” tutup Gubri.(sol)
