Untuk di Kabupaten Siak, pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan akan dilakukan pada Senin (13/9) pagi. Pembahasan akan dilakukan bersama OPD. Demikian dikatakan Plt Sekwan Indra Maryadi. Lebih jauh dikatakannya, setelah pembahasan ini, baru dilanjutkan dengan paripurna. “Paripurna kami jadwalkan paling lama pekan ketiga September,” sebut Plt Sekwan Indra Maryadi.
Hal ini memang harus digesa. Indra ingin pembahasan berjalan lancar sebagaimana diharapkan. Sementara itu, sebelumnya dijelaskan Kepala Bappeda Wan Yunus, terkait pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan pada September. Disebutkannya sampai sejauh ini tidak ada kendala, semua berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. “Mudah-mudahkan akhir September sudah bisa paripurna, sebab pada Senin (13/9) akan dimulai pembahasan di DPRD,” kata Wan Yunus.
Sementara untuk APBD 2023 dijadwalkan pada November. KUA-PPAS sedang dibahas dan dipersiapkan, sebelum dibawa ke DPRD. “Saat ini dalam proses dan dalam pembahasan,” ucapnya.
Di ibu kota Provinsi Riau, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kini masih melakukan pembahasan bersama. APBD murni Kota Pekanbaru tahun 2023 diperkirakan masih di angka Rp2,6 triliun. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari APBD tahun 2022.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil. “Karena kita kan masih pakai RKPD yang lama (2022), sekitar Rp2,6 triliun,” kata dia, Kamis (8/9).
Saat ini, pemerintah kota masih membahas KUA-PPAS APBD tahun 2023 tersebut. “KUA-PPAS sudah kami sampaikan ke dewan dan masih dilakukan pembahasan bersama,” ujarnya.
Untuk Kabupaten Kuansing, Sekda Kuansing H Dedy Sambudi SKM MKes belum lama ini menyebutkan, pembahasan APBD-P 2022, di internal eksekutif proyeksi usulan sudah disiapkan. Rencananya, proyeksi usulan APBD-P 2022 sudah disampaikan ke DPRD.
Di APBD-P, pemkab juga mengusulkan tambahan anggaran untuk peningkatan sarana venue atletik di Stadion Utama Sport Center, bolavoli pasir, menembak, panahan dan beberapa sarana penunjang lainnya. Karena itu, pemkab sangat berharap bisa cepat di setujui sehingga proyeksi kegaitan yang anggarannya di titipkan dalam APBD Perubahan, bisa terserap maksimal.
Untuk APBD 2023 sendiri, pemkab sudah menyampaikan draf KUA PPAS pada DPRD Kuansing pekan lalu. Pihak eksekutif pun berharap dan menyampaikan agar segera dilakukan pembahasan KUA PPAS secara bersama-sama. Pasalnya, batas waktu yang sudah semakin kasip yakni 15 September 2015.
Sementara itu, di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Pemkab Rohil belum mengajukan terkait dengan APBD Perubahan tahun anggaran 2022, sejauh ini. Hal itu dibenarkan Waka DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE, di Bagansiapiapi, belum lama ini. “Ya sampai saat ini dari pemda belum mengajukan,” katanya.
Sementara terkait dengan APBD-P tersebut, Basiran mengatakan pihak DPRD masih bersifat menunggu. Jika pemda mengajukan terkait dengan program untuk bisa dilaksanakan pada anggaran perubahan nanti, maka DPRD siap untuk mengesa agar tahapan yang diperlukan dapat tuntas sesuai dengan waktu yang diharapkan.
Di sisi lain. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengesa finalisasi dokumen persiapan KUA-PPAS Perubahan 2022. Demikian disampaikan oleh Plt Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti, Sakinul Wadi kepada Riau Pos, Kamis (8/9).
“Ini masih berlangsung rapat menuju finalisasi KUA-PPAS. Seperti saat ini masih menunggu kehadiran pak bupati. Mudah mudahan rampung dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
Ia yakin pengesahan APBD-P 2022 tetap akan berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena ada konsekuensi yang menanti jika melewati dari batas yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu. “Jelasnya kita kejar agar tepat waktu. Karena kalau lambat bakal ada sanksi dari Kemenkeu,”ujarnya.
Sementara itu, di Kabupaten Bengkalis, kendati Pemkab Bengkalis bersama DPRD Bengkalis sudah melakukan penandatanganan KUA-PPAS 2023 pada 31 Agustus lalu, namun pemkab belum menuntaskan pembahasn APBD-P 2022. Kondisi itu juga membuat miris anggota dewan yang hadir saat penantanganan KUA PPAS 2023.
Bupati Bengkalis Kasmarni sempat mengatakan, dengan menandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun 2023 ini, maka pada hakekatnya memiliki tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan tugas masing-masing.
Menurutnya, ini untuk memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung kinerja pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan tahun anggaran 2023 mendatang.
Ia menjelaskan, secara umum rancangan anggaran belanja dan pembiayaan daerah dalam nota kesepakatan kebijakan umum dan prioritas anggaran anggaran tahun 2023 ini terdiri dari, pendapatan daerah sebesar Rp3,5 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp4,02 triliun lebih dan pembiayaan daerah sebesar Rp438.777 miliar lebih.
“Kami tegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar secara aktif mengikuti setiap pembahasan antara anggaran pemerintah daerah dengan DPRD sehingga APBD tahun anggaran 2023 dapat kita selesaikan pembahasannya sesuai dengan apa yang telah kita targetkan bersama,”ujarnya.
Namun Kasmarni juga menegaskan, sebelum dilakukan penandatangan MoU KUA PPAS 2023, idealnya pembahasan RAPBD-P 2022 harus dituntaskan, namun sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.
Ia meminta kepada TPAD segera merampungkan seluruh pembahasam RAPBD P 2022. Karena jika terlambat dalam pengesahannya maka akan berimplementasi kepada pemotingan insentif daerah oleh pemerintah pusat. “Kami mengharapkan ini rampung dibahas dan segera disahkan oleh dewan,” ujarnya.
Sedangkan Ketua DPRD Bengkalis H Khairul Umam juga mengharapkan penandatanganan MoU merupakan perwujudan dari rasa tanggung jawab DPRD terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan visi kabupaten Bengkalis yang kita cita-citakan untuk Bengkalis Bermasa.
"Harapannya, ke depan untuk tahun anggaran 2023 pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Bengkalis dapat dilaksanakan lebih awal agar kualitas pekerjaan menjadi optimal. OPD-OPD yang ada diharapkan untuk melakukan perencanaan-perencanaan di APBD Perubahan 2022 ini yang nantinya pekerjaan bisa dilaksanakan awal tahun 2023 mendatang,” tegasnya.(sol/MX12/epp/amn/kas/ind/kom/mng/ali/yas/fad/wir/kas)
