PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jelang pengesahan RAPBD 2024, DPRD Kota Pekanbaru bersama TAPD Pemko Pekanbaru matangkan pembahasan anggaran setiap OPD. Ini dimaksud supaya ada transparansi setiap program yang dilaksanakan tahun depan.
Terbaru, Banggar-TAPD menggelar rapat, Rabu sore (15/11) hingga malam hari. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM.
Pembahasannya lebih kepada anggaran untuk program-program wajib. Seperti infrastruktur jalan dan drainase, lalu soal pendidikan mengenai kekurangan sekolah dan RKB, kesehatan fokusnya UHC dan tengkes.
Selain itu, soal PAD dari retribusi parkir, lalu data kemiskinan di Dissos, tak kalah menjadi perhatian itu mengenai galian jalan hingga persoalan mendasar lainnya. Semua anggaran untuk program tersebut, harus dimasukkan dalam program kerja ril, sesuai usulan OPD masing-masing.
”Rapat Banggar ini untuk pematangan. Jadi semua OPD kita panggil untuk memaparkan program kerja mereka. Tapi belum semuanya OPD selesai memaparkan,” kata Nofrizal kepada wartawan, Kamis (16/11).
Oleh karena belum semua OPD dipanggil, maka disampaikannya, Rapat Banggar kembali akan dilanjutkan. Ada beberapa kali lagi, jelang ketuk palu APBD 2024.
Disampaikannya lagi, rapat pematangan ini wajib dilakukan, agar DPRD tahu apa saja kegiatan dan program kerja OPD tahun depan. Yang tentunya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran nantinya.
”Untuk para camat-camat belum kami panggil. Mereka juga penting memaparkan programnya. Karena pos anggaran kecamatan kami siapkan belasan hingga 20-an miliar rupiah per kecamatan. Sehingga kami harus tahu apa saja yang akan dikerjakan, sesuai usulan di KUA-PPAS,” terangnya.
Disampaikan lagi, bahwa dalam rapat Banggar yang sudah digelar beberapa kali, DPRD mempertanyakan kepastian perbaikan jalan berlubang, pembangunan drainase untuk antisipasi banjir, PAD dari retribusi parkir yang memakai sistem BLUD. Berapa sebenarnya masuk ke kas daerah dari retribusi parkir ini, setelah naiknya tarif parkir. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir, pemasukan bagi PAD dari retribusi parkir ini tidak signifikan.
Termasuk juga bagaimana sebenarnya pola remunerasi (kompensasi perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi kerja), yang diatur Perwako pembagiannya 60 persen dan 40 persen.
”Kami juga mempertanyakan masih banyaknya sekolah yang perlu menambah ruang kelas baru, plus kekurangan SMPN. Apa rencana dan target Disdik. Karena ini langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak,” paparnya.
Politisi PAN yang peduli terhadap kesehatan ini juga mengungkapkan, bagaimana penganggaran UHC dan stunting. Dia berharap, jangan sampai ada lembaga survei yang mengatakan, Kota Pekanbaru zero (nol) kasus stunting. Sementara kondisi di lapangan, jauh berbeda dan masih ada stunting.
”Untuk Dissos, kami juga pertanyakan data orang miskin, yang terdaftar di PKH dan DTKS. Jangan ada manipulatif data, dan penerima PKH itu, tidak itu-itu saja orangnya. Harus berganti dalam 5 tahun sekali. Kondisi ril seperti ini yang kami perlukan, sehingga bisa disesuaikan dengan pos anggarannya,” pintanya.
Nofrizal juga menegaskan bahwa jadwal pengesahan APBD Murni 2024, hingga kemarin, belum ada perubahan jadwal untuk pengesahan APBD 2024, yakni pada tanggal 20 November nanti.
Begitu juga besaran APBD 2024, belum ada berubah. ”Tetap di angka berdasarkan Nota Keuangan kemarin, Rp2,825 triliun,” katanya.
Seperti diketahui, R-APBD Murni Pekanbaru 2024, dipastikan tidak berubah lagi. Angka yang akan diketuk palu DPRD Pekanbaru sebesar Rp2,825 triliun. Nilai ini berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan Pemko Pekanbaru ke DPRD, pada 5 September 2023 kemarin. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 Rp2,699 triliun.(gus)
