Di tempat terpisah, Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin SH menambahkan, setelah KUA-PPAS APBPD-P diserahkan pemkab, maka pihaknya akan melakukan pembahasan. Di mana Banggar DPRD akan membahas Ranperda APBD-P tersebut secara mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Setelah tuntas, dilanjutkan dengan penyerahan rancangan APBD murni 2023. “Kita akan susun jadwal pembahasannya antara banggar dengan TAPD melalui banmus. Kami juga menargetkan pengesahan APBD-P 2022 dan APBD 2023 ini selesai tepat waktu,” tuturnya.
Di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), RAPBD perubahan 2022 sudah pada tahap sidang paripurna di DPRD pada Kamis (8/9). Di mana, nota keuangan dan rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2022, disampaikan oleh Wakil Bupati Inhu Drs H Junaidi Rachmat MSi. Sementara sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Inhu, Masyrullah SP didampingi Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura SH MH dan Wakil Ketua II, H Suwardi Ritonga SE.
Wabup Inhu menyampaikan bahwa, rancangan perubahan APBD Inhu tahun 2022 disampaikan karena ada beberapa kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022.
Dalam Permendagri itu, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Selanjutnya, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan saldo anggaran yang lebih tahun 2021 yang harus digunakan dalam tahun 2022.
Ditambahkan Junaidi, perubahan APBD harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhu agar proses pembangunan dapat berjalan secara baik dengan tetap memilah dan melihat sumber ketersediaan sumber biaya pembangunan serta prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dari awal.
Nota keuangan perubahan APBD Inhu tahun 2022 secara umum disampaikannya, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp172.620.474.209 dari sebelumnya sebesar Rp1.302.000.435.288, serta menjadi sebesar Rp1.478.620.909.487.
Dengan adanya perubahan APBD tahun 2022 dapat melaksanakan program dan kegiatan berjalan semaksimal mungkin. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
“Saya menekankan selama proses pembahasan perubahan APBD tahun 2022 dilaksanakan seluruh kepala OPD tidak boleh melakukan perjalanan dinas keluar daerah kecuali dengan alasan tidak dapat diwakilkan. Hal ini dimaksudkan agar kepala OPD lebih fokus dalam pembahasan sehingga perubahan APBD tahun 2022 dapat ditetapkan sesegera mungkin,” harap Junaidi.
KUA-PPS APBD 2023 yang masih tahap pembahasan juga terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama-sama DPRD Indragiri Hilir (Inhil). “Sedang pembahasan KUA-PPAS,” jawab Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Afrizal, ketika ditanya soal perkembangan APBD 2023 mendatang, Kamis (8/9).
Namun untuk APBD-Perubahan 2022, lanjut mantan Kepala BKD Inhil ini, juga akan dibahas setelah tahapan pembahasan APBD 2023 mendatang selesai dilakukan. Kesimpulanya, pemkab akan mengusulkan untuk pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2022, setelah seluruh tahapan pembatasan APBD murni 2023 selesai.
Sementara itu, di Kabupaten Kampar, DPRD Kampar mengagendakan rapat paripurna penyerahan APBD-P 2022 Senin (12/9) depan. Dan dijadwalkan satu pekan yang akan datang baru diagendakan pembahasan RAPBD-P.
Wakil Ketua DPRD Kampar Toni Hidayat mengatakan, sudah menerima surat dari pihak eksekutif untuk penyerahan RAPBD-P 2022. “ Senin (12/9) mendatang baru diparipurnakan penyerahan RAPBD-P 2022. Dan pekannya lagi baru diparipurnakan RAPBD-P 2022,” jelas Tony Hidayat yang juga Ketua Banggar, Kamis (8/9).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kampar Repol SAg MIP menambahkan, belum masuk agenda pembahasan RAPBD-P 2022 ini. Seharusnya sudah dari kemarin untuk pembahasan RAPBD-P 2022 ini.
“Sudah terlewat, seharusnya bulan Juli sudah masuk pembahasan RAPBD-P 2022 ini. Saya juga sampaikan kepada Pj Bupati Kampar bahwa daerah kabupaten/kota sudah selesai pembahasan RAPBD-P 2022 ini,” jelas Repol .
Apakah ada sanksi bagi pemkab kalau pembahasan RAPBD-P ini terlambat? Repol yang juga ketua banggar menegaskan kalau keterlambatan pembahasan RAPBD-P tidak ada sanksinya, tetapi kalau keterlambatan pembahasan APBD murni ada.
Sementara itu, Pj Bupati Kampar Kamsol menambahkan, belum ada pembahasan RAPBD-P 2022 karena baru merampungkan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDP). Saat ini lagi proses, khawatir triwulan III belum ada transfer dari pusat, serta mempastikannya angka sampai triwulan IV. "Sudah disampaikan ke sekda sebagai ketua TAPD agar secepatnya menyerahkan APBD-P 2022 ini ke legislatif untuk dilakukan pembahasan,” tegas Kamsol.
“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, saya yakin dan percaya hal ini merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab kami terhadap mandat yang diberikan rakyat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kampar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tahapan pembahasan KUA dan PPAS adalah merupakan salah satu bagian dari rangkaian penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Kampar tahun 2023, yang telah menghasilkan beberapa hal yang telah disepakati yaitu pendapatan daerah Kabupaten Kampar pada APBD tahun 2023 adalah sebesar Rp1,974 triliun yang terdiri dari komponen pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja daerah sebesar Rp2,046 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp71,995 miliar sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp0,0 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp71,995 miliar.
“Semoga dengan adanya nota kesepakatan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini dapat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kampar,” tuturnya.
Kamsol mengharapkan sasaran anggaran untuk kinerja yang ingin dicapai terutama untuk pendidikan. Walaupun anggaran pendidikan besar, tetapi tidak meningkatkan angka partisipasi, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga tidak naik. Walaupun angka untuk kesehatan besar tetapi angka kematian juga tinggi, IPM juga tidak naik.
"Jadi sasarannya untuk meningkatkan angka partisipasi tersebut, harus menambahkan ruang kelas baru. Anak harus banyak bertambah bersekolahnya.Jadi tidak bertambah jumlah anak bersekolah juga tidak meningkatkan IPMnya," jelas Kamsol.
"Alhamdulillah 35 persen anggaran kita untuk infrastruktur, 25 persen untuk pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan. Ini sudah 70 persen. 70 persen ini betul-betul tidak sesuai dengan sasaran program kegiatan untuk meningkatkan indikator ini semua. Saya yakin IPM kita akan cepat naik, kita akan sejahtera. Karena ukuran sejahtera itu, IPM nya meningkat," harap Kamsol.
Kamsol menambahkan, pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk daerah terpencil dan terisolir. Kalau infrastrukturnya terhambat berarti arus barang dan jasanya juga terhambat. Kalau panen hari ini kalau infrastruktur terhambat akan berdampak terhadap penyusutan hasil pertanian.
