ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) memberikan sejumlah saran kepada pemerintah daerah dalam kaitannya dengan kesimpulan dari rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Rohil tahun anggaran 2024.
Hal itu disampaikan jubir Banggar DPRD Rohil Darwis Syam SH, Rabu (29/11) di Bagansiapiapi. Darwis menerangkan, kesimpulan dan saran terhadap rancangan KUA PPAS itu sebagaimana telah disampaikan beberapa waktu lalu telah dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan potensi pendapatan di daerah, aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sehingga akhirnya Banggar DPRD Rohil mengemukakan sejumlah saran antara lain rancangan KUA PPAS tersebut dapat disepakati lewat penandatangan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD Rohil dan bupati.
Selanjutnya, pemerintah daerah melalui bupati diminta untuk segera menyiapkan RKA sebagaimana dokumen persyataran dalam menyampaikan rancangan peraturan daerah tahun 2024.
‘’Selain itu diharapkan TAPD dalam penyusunan APBD 2024 untuk cermat dalam mengikuti perkembangan regulasi terhadap pendapatan daerah dari alokasi umum baik mencakup aspek besaran, peruntukannya dan mengedepankan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran pada program kegiatan prioritas maupun penunjang,’’ katanya. Dimana dalam PPAS dinilai belum memadai untuk memaksimakan pelaksanaan program seperti halnya alokasi hibah pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pilkada sesuai dengan edaran Mendagri.
Ditambahkan Darwis, pemda diminta untuk segera menggesa dan berkomitmen terhadap pelaksanaan sistem untuk seluruh masyarakat Rohil sebagai pemenuhan ketentuan perundang-undangan dan menyelaraskan tema LKPD 2024 Rohil yang mengarah pada peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.
Berikutnya, pemda diminta untuk memaksimalkan pembangunan yang merata bagi masyarakat baik dalam pendidikan, infrastruktur dan ekonomi.(adv)
