SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman menyinggung langkah Bupati Adil yang absen Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov Riau bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022), di Pekanbaru. Menurutnya tak ada alasan Adil tidak hadir dalam helat tersebut.
Apalagi kegiatan tersebut diikuti langsung Mendagri yang memiliki kapasitas besar terhadap kepentingan pemerintah daerah.
“Bupati Meranti Adil tak datang dalam Rakor itu, padahal tak alasan bagi dia untuk tidak hadir. Jadi, saya menilai dia hanya ingin menunjukan kesombongan saja dengan melawan Mendagri,” ujar Iskandar.
Ia mempertanyakan apa yang menjadi alasan Bupati Adil untuk tidak datang Rakor bersama Mendagri? Jika urusannya Paripurna, ucap Iskandar, bisa saja Paripurna dengan DPRD Meranti yang waktunya bersamaan itu diwakilkan kepada wakil bupati dan jajaran.
“Tadi kami hanya paripurna penyertaan modal. Ini bisa diwakilkan kepada wakil bupati Meranti atau Sekda, karena Sekda ketua tim TAPD,” ujar Iskandar pada hari yang sama.
Kalau Bupati Adil menganggap Paripurna pernyataan modal tadi penting sehingga dia harus absen sambung Iskandar, seharusnya Bupati Adil meminta wakilnya untuk hadir Rakor bersama Mendagri.
“Tapi apa yang dilakukan Bupati Adil, dia sama sekali tidak mendisposisikan kepada siapapun untuk hadir Rakor bersama Mendagri, bahkan kabarnya camat dan lurah dilarang untuk hadir. Jelaskan, dari sini kita bisa menilai bahwa Bupati Adil melawan Mendagri,” ungkap Iskandar.
Sikap Bupati Adil ini, ucap Iskandar, sangat merugikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karenanya, Iskandar sangat setuju jika Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah bersikap tegas terhadap Bupati Meranti Adil.
Mewakili Adil, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Kepulauan Meranti Afrinal Yusran membantah pernyataan Iskandar yang dia anggap terkesan provokatif.
"Kita minta jangan membuat pernyataan yang provokatif di media massa. Apalagi mengatakan bupati mau menunjukkan kesombongan dengan melawan Mendagri," tutur Yusran.
Dijelaskannya, kalimat tersebut tidak cerdas jika keluar dari mulut seorang Wakil Ketua DPTD Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena menurutnya pernyataan Budiman fulgar dan terkesan seperti cari muka kepada Gubri yang juga berperan sebagai ketua DPD Golkar Riau.
"Iskandar Budiman itu kan wakilnya warga Meranti. Jadi kalau mau membela Gubri ya cerdas, sehingga tak ketara seperti cari muka kepada ketua," sebutnya lagi.
Menurutnya alasan bupati tidak hadir sudah dijawab secara jelas lewat pemberitaan di berbagai media massa. Baik itu dikarenakan sedang sibuk pembahasan anggaran, sampai bentuk protes terhadap kebijakan Syamsuar yang menganak-tirikan Kepulauan Meranti dalam pembagian anggaran.
"Perlu diketahui bahwa bupati sudah menjelaskan dengan pihak kementerian melalui sambungan seluler (ajudan). Jadi permasalahan itu sudah clear," tegas Yusran.
Bahkan dari pembicaraan tersebut, Yusran menyebutkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara Bupati H. M Adil dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta.
"Saat ini kami mengagendakan dan menunggu informasi selanjutnya dari pihak Kementerian Dalam Negeri," tutupnya.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Eka G Putra
