PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Bupati Nonaktif Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, meminta uang potongan anggaran pada Bagian Umum Setda Kepulauan Meranti setiap kali ada pencairan Ganti Uang (GU) dan Uang Persediaan (UP). 

Pada bidang ini, setiap pencairan mencapai Rp3 miliar. Dengan permintaan potongan sebesar 10 persen, maka setiap pencairan Adil mengeruk Rp300 juta.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Meranti Tarmizi saat bersaksi pada sidang perkara korupsi M Adil di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (25/10/2023). Ternyata Adil tidak puas dan tetap minta lebih.

Soal permintaan tambahan Adil ke Kabag Umum terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanya kepada Tarmizi.

''Selain yang potongan GU dan UP, apakah terdakwa ada permintaan lain,'' tanya JPU.

Tarmizi menjawab ada. Besarannya mencapai Rp25 juta. Permintaan itu bila M Adil ada keperluan Dinas Luar (DL).

''Setiap kali berangkat, Rp25 juta. Bisa sebulan dua kali,'' kata Tarmizi.

Ketika ditanya apakah uang Rp25 juta itu bagian dari potongan  yang mencapai Rp300 juta itu. Tarmizi memastikan uang itu di luar uang hasil potongan anggaran.

''Apakah saudara tahu untuk apa uang itu digunakan, kan anggaran untuk perjalanan dinas sudah ada,'' lanjut JPU bertanya.

Tarmizi menjawab tidak tahu penggunaan uang Rp25 juta, maupun uang potongan anggaran yang mencapai Rp300 juta sekali pencairan tersebut. Tapi dia tahu bahwa uang perjalanan dinas, makan dan minum bupati sudah dianggarkan sendiri.

Tarmizi menjadi salah satu dari beberapa saksi yang dihadirkan JPU KPK. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim M Arif Nuryanta dengan Hakim Anggota Salomo Ginting dan Adrian HB Hutagalung itu masih berlangsung hingga siang ini.

Laporan: Hendrawan Kariman (Pekanbaru)

Editor: Eka G Putra