Dia menegaskan idealnya kontak tracing tetap dipertahankan di angka 20-30 orang untuk satu kasus positif. Sementara untuk pembatasan sosial menurut dia yang ideal hanya terjadi saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) gelombang satu dan dua tahun lalu. Setelah itu pelaksanaan pembatasan sosial cenderung mengarah ke longgar.
Terkait dengan vaksinasi Covid-19 dia berharap untu bisa dipercepat. Sehingga supply vaksin Covid-19 harus disiapkan. Sementara stok yang tersedia saat ini masih untuk 14 juta orang. Dia juga berharap sasaran vaksinasi harus tepat sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan.
Yunis menilai saat ini sasaran vaksinasi Covid-19 cenderung keluar dari roadmap yang sudah ditetapkan. Dia khawatir ketika stok vaksin terbatas, sementara sasaran vaksinasinya tidak sesuai dengan pemetaan, maka hasilnya tidak efektif.
’’Skala prioritas vaksinasi harus fix mengikuti roadmap vaksinasi,’’ paparnya.
Dia juga sudah melakukan modelling dampak vaksinasi Covid-19. Dia mengatakan jika yang divaksin masih 10 juta orang, dampaknya belum kelihatan. Sementara itu jika masyarakat yang sudah divaksin mencapai 100 juta orang, ada penurunan kasus baru sekitar 30 persen.
Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Menaldi Rasmin menyatakan untuk menangani Covid ada beberapa kunci yang harus dilakukan. Pertama, adalah perilaku publik. Menurutnya, penanganan tak bisa hanya dipasrahkan pada pemerintah saja.
”Masih belum berjalan 5M ditengah publik menunjukkan bahwa kita harus berpkiri, (kasus, red) di dunia mulai turun tapi Indonesia belum turun,” ujarnya.
Kunci kedua tentang si virus. Kalau publik masih lalai, menurut Menaldi bisa menyebabkan mutasi virus. Pada awal pandemi, membutuhkan 1 hingga 2 minggu untuk “menangkap” virus.
”Kalau “dibantu” mutasi maka kita dalam kesulitan baru,” katanya. Maksudnya adalah sulit menemukan virus hingga mengobati.
Ketiga soal vaksinasi. Menurutnya ini merupakan cara yang paling etis untuk membentuk kekebalan masyarakat. Ada dua cara melakukan kekebalan masyarakat. Yang menurut Menaldi tidak etis adalah dengan membiarkan masyarakat terpapar virus dan akan kebal sendiri.
Sementara, vaksinasi adalah cara yang paling baik. Untuk memenuhi kekebalan komunal atau herd immunity, harus ada 70 persen masyarakat yang divaksin. Selanjutnya adalah obat. Hingga saat ini belum ada obat yang definitif untuk virus SARS-Cov 2. ”Maka harus 5M dan vaksinasi,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi di Tanah Air adalah dengan vaksinasi. Menurut website Covid19.go.id, kemarin ada 1.720.523 orang yang sudah divaksin tahap 1. Lalu 1.002.218 orang yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap 2. Sementara target pemerintah adalah 181.554.465 orang atau 70 persen masyarakat Indonesia yang mendapatkan vaksinasi gratis.
Jumlah 70 persen ini merupakan syarat untuk mencapai herd immunity. Pemerintah menargetkan bahwa dalam 1 tahun akan menyelesaikan vaksinasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa vaksinasi gelombang pertama untuk tenaga kesehatan selesai lebih cepat. Targetnya adalah 1,5 bulan. Namun dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan saja.
Yang masih berjalan adalah vaksinasi untuk petugas pelayanan publik dan lansia. Total ada 38 juta orang. Jika harus mendapatkan dua kali suntikan untuk mendapatkan imunitas, maka membutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin Covid-19. ”Ditargetkan akan selesai Juni,” ungkap Budi.
Besarnya jumlah yang divaksin, Budi menyatakan tak sanggup jika hanya dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan saja. ”Harus inklusif bukan ekslusif,” katanya. Vaksinasi ini harus melibatkan pemerintah daerah hingga tokoh agama.
Vaksinasi terus didorong untuk bisa dipercepat. Harapannya, dengan makin banyak cakupan maka herd immunity terhadap Covid-19 dapat segera dicapai. Dalam rangka mempercepat proses vaksinasi ini, mungkin India bisa dijadikan contoh. Pasalnya, angka vakasinasi India hingga 28 Februari 2021 sudah mencapai 14,3 juta orang. Padahal, India memulai proses vakasinasi tiga hari setelah Indonesia, pada 16 Januari 2021 lalu.
Siti Nadia Tarmizi Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan menjelaskan pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan diserahkan kepada BUMN, sehingga tidak akan menganggu program vaksinasi nasional Covid-19 pemerintah.
”Vaksinasi Gorong Royong ini tentunya tidak akan menganggu jalannya vaksinasi gratis yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” kata Nadia.
Dia menyatakan bahwa layanan vaksinasi Gotong Royong tidak boleh dilakukan di fasyankes milik pemerintah. Penyelenggaraan bisa dilakukan di fasyankes milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.
”Dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan abupaten atau kota setempat,” tuturnya. (sol/wan/lyn/mia/jpg)
