JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 14 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019 sepakat untuk menandatangani pakta integritas Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diinisiasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dua partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak hadir dalam penandatanganan SIPP tersebut.
Penandatanganan SIPP ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Aula Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12). Sebelum melakukan penandatanganan, para pimpinan partai politik diberikan kesempatannya untuk berbicara.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) setuju dengan sistem integritas yang dicanangkan oleh lembaga antirasuah. Menurut OSO, KPK harus jadi cermin untuk tak lagi melakukan perbuatan korupsi.
“KPK harus menjadi cermin untuk mengurangi rasa untuk melakukan korupsi,” ucap OSO.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menuturkan, bahwa memberantas korupsi harus menggunakan hati nurani, sesuai dengan nama partainya.
“Korupsi ini hanya bisa dilawan dengan hati nurani. Bagaimana mau berhenti. Saya bilang hati nurani semua sudah curiga,” urai OSO.
Ada empat poin integritas yang ditandangani pimpinan partai politik. Keempat poin integritas parpol tersebut yakni menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku konsep yang ada di dalam SIPP ini sudah dimiliki PKB dalam program dan visi-misi partainya. Senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya telah menjalankan poin-poin yang ada di dalam sistem integritas tersebut.
“Kami juga menjalankan sistem integritas tersebut. Karena tidak ada anggota partai pun yang senang saat anggotanya tertangkap tangan KPK,” ucap Hasto.
Selain itu, Partai Perindo yang diwakili Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq mengatakan, partainya mendukung upaya KPK untuk memperkuat integritas sistem partai politik. Pakta integritas ini, lanjut Rofiq sejalan dengan apa yang sedang dilakukan partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo. (rdw/jpg)