PEKANBARU(RIAUPOS.CO) - Mengatasi banjir Kota Pekanbaru yang sudah puluhan tahun, Pemko Pekanbaru memerlukan anggaran yang cukup besar. Tidak bisa hanya bergantung dengan APBD, dituntut harus bisa menarik anggaran provinsi, dan juga pusat, dengan membangun pendekatan dan kerja sama yang baik tentunya.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla. Dia menegaskan, APBD 2023 yang sudah diketuk palu, posting anggaran penananganan banjir dinilai tidak cukup.
‘’Maka Pemko diminta membangun kerja sama dengan semua pihak untuk dapat bersama-sama peduli dengan bencana banjir ini. Mulai jajaran pemerintahan provinsi dan pusat, ‘’katanya.
Diungkapkan Roni, di 2023, program banjir di Dinas PUPR itu hanya diangarkan sekitar Rp22 miliar.
‘’Ini tentu tidak akan cukup mengatasi banjir kota Pekanbaru yang sudah meluas dan perlu perhatian serius,’’ ujar Roni.
Dari anggaran banjir itu juga, ujarnya, ada pula untuk normalisasi sungai dan anak sungai.
‘’Kita masih membutuhkan dana yang cukup banyak untuk mengatasi banjir. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang bisa kita biarkan untuk provinsi bantu harus segera dilakukan pendekatan ke provinsi,’’ tuturnya.
Dilanjutkannya, maka yang harus dipahami bersama ialah lakukan kerja sama dengan siapa pun yang bisa membantu.
‘’Kita pahami adalah kerja sama semua pihak ini yang paling dapat membantu anggaran. Melibatkan masyarakat adalah yang paling utama,’’ sebutnya lagi.
Bagaimana dengan aturann membangun yang menjadi salah satu penyebab banjir? ‘’Ya, dunia usaha seperti developer dan sejenisnya harus ada pengawasan dan tindakan tegas bagi yang melanggar aturan,’’ tuturnya.
Titik Banjir Masih Ada, 2023 Seluruh Elemen Diajak Saling Peduli
Terkait masih adanya titik banjir di Kota Pekanbaru, tersebar di15 kecamatan, Pj Sekko Pekanbaru Indra Pomi Nasution tidak membantah, bahwa masalah banjir masih menjadi prioritas untuk diselesaikan di 2023. Kerja sama semua pihak akan dimaksimalkan dalam upaya mengatasinya.
Dikatakanya, dalam masterplan banjir Kota Pekanbaru, sudah menetapkan, karena itu hasil dari konsultan, ada lebih kurang 360 lebih titik masalah, dan titik masalah ini menyebabkan sekitar 112 titik banjir.
‘’Dari 360 lebih masalah itu, sebelum Pj Wako masuk bertugas, kami sudah menyelesaikan sekitar 80 titik masalah banjir. Kemudian ketika Pj Wako masuk, di 100 hari kerja pertamanya itu kami sudah menyelesaikan lebih kurang 80-an titik. Kemudian di triwulan keduanya kami menyelesaikan 70 titik. Dan masih ada lagi yang harus diselesaikan di 2023 lebih kurang 80-an titik banjir lagi,’’ ungkap Indra kepada wartawan.
Ditegaskannya, bahwa titik banjir di kota Pekanbaru ini bisa berulang kejadiannya. misalkan hari ini bebas, tapi mungkin besok atau lusa bisa banjir lagi.
‘’Contoh, awal pekan kemarin saya ngecek di Pasar Bawah, karena malam sebelumnya hujan dan air tergenang. Saya cek, saya tandai, mana-mana penyebab banjir, kan kami bisa identifikasi. Setelah itu besoknya saya kirim anggota untuk cek lagi, kami bongkar drainase,’’ paparnya.
Diungkapnya, dari situ, ternyata di dalam drainase itu ada banyak sampah.
‘’Ada keranjang buah atau bawang, ada ban mobil, ada plastik-plastik atap itu yang hijau. Dan ini yang membuat drainase kita tidak bisa mengalir dengan sempurna,’’ papar Indra.
Oleh sebab itu, ditegaskannya, Kota Pekanbaru adalah kota bersama.
‘’Dan kita ingin nyaman di kota in ikan? Jadi, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu untuk bagaimana kota ini menjadi sehat dan bersih,’’urainya.
Untuk itu, masih ditegaskan Pj Sekko, karena kalau pemerintah saja yang berbuat, tentu tidak bisa untuk menciptakan kota yang nyaman dan bersih.
‘’Artinya itu tanpa bantuan dan partisipasi dari seluruh masyarakat kita itu tidak dapat terwujud . Jadi, kepada RT/RW, lurah, camat dan lainnya. Kmai ingin semua peduli terhadap lingkungan ini dan kita bebas dari banjir dan penyakit,’’ pungkasnya.
Laporan: Agustiar
Editor: Edwar Yaman
