PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Hingga pertengahan Desember, atau menjelang berakhirnya kerja sama Pemko dengan dua perusahaan pengelolaan sampah 31 Desember, belum terlihat tanda-tanda proses lelang pengelolaan sampah 2024. Justru, Pemko melakukan pergantian kepala DLHK.
"Perubahan ini, tentu mengangetkan kita, tapi semua merupakan hak proregatif pimpinannya. Harapannya tentu lebih baik pengelolaan sampah Pekanbaru, meski tidak ada jaminan, " kata anggota DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar kepada wartawan, Senin (18/12).
Ditegaskan politisi PDIP ini, menjelang habis kontrak dengan pihak ketiga saat ini (PT Samhana Indah dan PT Ella Pratama Perkasa). Mereka bekerja mengangkut sampah di zona I dan Zona II. Kontrak kerja sama keduanya akan habis per 31 Desember 2023. Pemko diminta fokus pada proses lelang untuk kerja sama 2024 mendatang.
"Soal apakah dua perusahaan ini akan tetap dipertahankan atau kembali ikut proses lelang dari awal, itu diserahkan kepada Pemko, " paparnya.
Disampaikannya, saat ini jika terlambat prosesnya diyakini Pekanbaru akan kembali menjadi kota yang dikelilingi sampah-sampah. "Bayangkan saja, sehari itu produksi sampah Pekanbaru mencapai 800 ton, dan jika tak terangkat dalam dua hari saja itu sudah 1.600 ton, kalikan saja seminggu maka ada hampir 6.000 ton ini akan menutup wajah Pekanbaru, ini harus diantisipasi Pemko, " tuturnya lagi.
Sejauh ini, disampaikan Robin, baik secara lembaga DPRD maupun pribadi, belum mengetahui secara pasti, apakah proses lelang sudah berjalan atau masih vakum. Dia pun belum mendapat informasi secara resmi pergantian kepala DLHK yang digantikan oleh Asisten II Ingot Ahmad sebagai Plh Kadis DLHK.(gus)
