PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banjir yang melanda sejumlah ruas jalan dan permukiman warga pada Selasa (12/12) sore dan malam hari mengganggu aktivitas warga Kota Pekanbaru. Banyak tempat usaha yang ada di pinggir jalan terendam banjir. Belum lagi kemacetan panjang harus dihadapi dengan kesabaran oleh pengendara.
Upaya Pemko Pekanbaru mengatasi banjir dengan melakukan pengerukan atau normalisasi drainase dinilai tidak cukup. Pemko didesak untuk merealisasikan masterplan penanganan banjir yang sudah lama ada.
”Kan sudah ada masterplan penanganan banjir Pekanbaru itu, jadi jalankanlah dengan maksimal dan fokus,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan kepada wartawan, Rabu (13/12).
Nurul mengatakan, semua upaya sudah dirangkum dalam masterplan itu. ”Jadi, kalau mau selesai masalah banjir ini, harus fokus penanganannya. Tidak bisa setengah hati,” tambahnya lagi.
Ia menambahkan, pada APBD Perubahan Pekanbaru 2023 tidak ada anggaran yang cukup untuk penanganan banjir. Sementara di APBD Pekanbaru 2024, Pemko hanya menganggarkan Rp5 miliar saja untuk penanganan banjir.Jumlah ini, sebut Nurul sangat tidak cukup di mana idealnya memang memerlukan anggaran yang cukup besar untuk penanganan banjir. ”Sementara pemko hanya menguncurkan sedikit anggaran saja. Kita lihat lah setiap tahun, anggaran penanganannya hanya miliaran rupiah. Bahkan tahun 2024 nanti, hanya diposkan di APBD Pekanbaru Rp5 miliar. Nilai ini tidak cukup,” tegasnya.
Persoalan banjir sudah menjadi masalah klasik di Kota Pekanbaru. Namun pergantian pimpinan atau wakil kota, masalahnya tak kunjung teratasi. ”Semua sama saja, masalah tak selesai juga,” kata politisi Partai Gerindra.
Bahkan, saat pelantikan, Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru Muflihun diberi tugas menyelesaikan tiga masalah kota. Yatu banjir, sampah dan jalan rusak.
Nurul memberikan masukan kepada pemko bahwa meski anggran daerah minim, pemko bisa melakukan sharing budget dengan Pemprov Riau dan juga pemerintah pusat.
Selain itu, Nurul menyarankan bisa juga meminta bantuan anggaran kepada perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru, melalui program CSR-nya. ”Kalau mau serius, pasti ada jalan keluarnya. Sekarang tinggal komitmen dan kemauan pemerintah saja,” pungkasnya.
Di satu sisi, disampaikan Nurul lagi, kalau hanya penanganan seadanya, maka dipastikan masalah banjir takkan pernah selesai di Kota Pekanbaru. ”Bahkan bisa jadi makin bertambah titiknya,” terangnya.
Mewakili Komisi IV DPRD Pekanbaru, dia meminta kepada Pj Wali Kota Pekanbaru, untuk selalu turun lapangan melihat langsung saat banjir di Kota Pekanbaru. Sehingga tidak menerima laporan saja dari bawahan, untuk progres dan langkah berikutnya.
Nurul meminta, agar pemko dengan segala kekuatan dan kemampuannya, bisa action langsung di lapangan. Bahkan jika memungkinkan kata Nurul, dana OP di Dinas PUPR dan Perkim yang masih ada, maka laksanaakan langsung penanganan jelang akhir tahun ini.
”Saat ini tentu kita minta pemko memaksimalkan semua kekuatan yang ada,” ujarnya.(yls)
Laporan AGUSTIAR, PEKANBARU
