PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sampai saat ini pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih belum maksimal, dan masih jauh dari harapan bersih. Diakui, memang persoalan sampah ini sangat komplek sebelumnya. Untuk itu dalam waktu dekat DLHK kembali akan dipanggil hearing oleh Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru untuk mempertanggungjawabkannya.
Pasalnya, penumpukan sampah masih terlihat dari beberapa titik pasar dan pemukiman, serta TPS ilegal. Terhadap hal ini DLHK Pekanbaru sebagai OPD teknis diminta bertanggung jawab. "Dari dulu sampai sekarang, pengelolaan sampah begitu-begitu terus. Kami minta pihak ketiga mengelola sampah ini dengan serius," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduard, kepada wartawan, ketika dihubungi, Kamis (27/5).
Dia menyebutkan, DLHK sebagai leading sektor harusnya punya tanggung jawab mengawasi pengelolaan ini. Jangan sampai, persoalan penumpukan sampah ini mencuat ke publik lagi. Dan jangan pula menutup mata terhadap kondisi di lapangan.
"DLHK jangan lepas tangan begitu saja. Lihat dong kinerja mereka (operator) dan faktanya memang kami lihat kinerja pihak ketiga mengelola sampah ini memang belum maksimal. Penumpukan di mana-mana," kata politisi PDIP ini.
Untuk itu, dalam upaya menjalankan tupoksinya, Komisi IV DPRD Pekanbaru bakal menjadwalkan untuk memanggil DLHK Pekanbaru guna mempertanyakan persoalan tersebut. Harapannya tentu ada pertanggung jawaban dari operator.
"Akan kami hearing kembali. Tentu fokus yang kami tanyakan soal sampah ini masih terjadi penumpukan, dan solusi yang solutif lah," katanya lagi.
Soal pengelolaan sampah yang di pihak ketiga kan ini tentu harus ada tanggung jawab moralnya tidak begitu-begitu saja. "Itu dibayar pakai uang rakyat. Kerja harus yang benar. Apa duitnya kurang, ini yang akan kami gali dan pertanyakan nanti," tegasnya.(lim)
Laporan AGUSTIAR (Pekanbaru)
