PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebanyak 235 kepala keluarga (KK) di Kota Pekanbaru masuk dalam kategori miskin esktrem. Hal ini tercatat dalam data yang dimiliki Dinas Sosial (Dissos) Kota Pekanbaru yang baru-baru ini melakukan verifikasi data.
Menurut Kepala Dissos Pekanbaru Idrus SAg, Kamis (25/5), dari hasil verifikasi data yang dilakukan oleh pihaknya, ada dua ratus lebih kepala keluarga tergolong kemiskinan esktrem di Kota Pekanbaru. Di mana, hasil data warga miskin ini sudah mencapai 90 persen dari 83 kelurahan.
''Data awal ada 5.880 orang yang tergolong dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Tapi setelah dilakukan verifikasi, hanya dua ratus lebih yang benar-benar masuk dalam kategori miskin ekstrem,'' terangnya.
Lanjut Idrus, saat melakukan verifikasi terhadap data tersebut, para petugas di lapangan melakukan pengecekkan langsung guna memastikan masyarakat tersebut memang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Apalagi, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut di antaranya pangan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal hingga akses pendidikan. Itu membuat warga yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrem tersebut hidup dalam keprihatinan.
''Kami sudah melakukan verifikasi dengan mengerahkan potensi yang ada untuk mendata masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrim,'' sebutnya.
Idrus memastikan, meski tak banyak masyarakat yang dalam kondisi kemiskinan ekstrem, tetapi keberadaan masyarakat dalam kondisi kemiskinan ekstrem tetap menjadi perhatian khusus pemerintah kota.
Bahkan pemerintah kota saat ini terus berupaya menjangkau seluruh masyarakat agar bisa mendapat layanan kesehatan. Mereka nantinya bakal mendapat bantuan asuransi kesehatan lewat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK.
Idrus juga menyatakan, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekanbaru cenderung menurun. Awalnya pada tahun 2022 lalu jumlah penerima PKH mencapai 13.000 KK.
Sementara tahun ini, turun menjadi 12.205 PKH. Jumlah penerima PKH berkurang sebab kehidupan para penerima PKH mulai membaik. ''Untuk PKH tentunya dari dinas sosial bersama pendamping memasukkan data ke DTKS. Penentuan nantinya oleh Kementerian Sosial,'' paparnya.
Mereka yang diusulkan menerima PKH adalah warga yang sudah sudah memiliki KTP dan KK Pekanbaru. Mereka yang tidak punya KK dan KTP dibantu lewat program bantuan sosial lainnya.
''Kita akan usahakan yang tidak mendapatkan bantuan dari program PKH akan mendapatkan bantuan dari program sosial lainnya baik itu dari pemerintah kota maupun provinsi dan pusat,'' tuturnya.(ayi)
