PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola retribusi agar menggunakan pembayaran digital. Pihak perbankan dirangkul untuk bekerja sama dalam pembayaran nontunai ke bentuk QRIS.
Hal ini dianggap agar pendapatan asli daerah (PAD) tidak bocor. ”Kami komitmen juga dengan beberapa OPD. Kami sudah bekerja sama dengan pihak bank, dalam pembayaran pajak secara digitalisasi di Bapenda,” ujar Uun, sapaan akrab Muflihun akhir pekan lalu usai membuka high level meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Menara Bank Riau Kepri Syariah.
Dengan upaya tersebut, diharapkan Muflihun tidak akan ada PAD dari sektor pajak yang bocor sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatannya. Jika begitu maka pembangunan akan dapat terwujud secara merata di Kota Bertuah ini. ”Supaya tidak ada bias pendapatan asli daerah, akhirnya pendapatan terus meningkat,” tambahnya.
Adapun intansi yang belum secara maksimal terapkan pembayaran digitalisasi ia contohkan seperti, pelayanan kesehatan, persampahan, pemakaman, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat Damkar, pelayanan tera, pengendalian menara telekomunikasi, terminal, pelabuhan, persetujuan bangunan gedung (PBG) atau retribusi IMB dan pemakaian kekayaan daerah.
Di samping itu Muflihun mengapresiasi Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Pekanbaru yang telah memulai pembayaran retribusi melalui QRIS di rumah potong hewan (RPH).(ilo)
