PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sejumlah ruas jalan di dalam Kota Pekanbaru kembali terendam. Ini setelah hujan mengguyur Kota Bertuah sejak pagi hingga siang hari, Rabu (6/12). Terjadinya pendangkalan drainase disebut-sebut menjadi penyebab jalanan terendam.
Pantauan Riau Pos, jalan-jalan yang terendam kemarin di antaranya Jalan Cipta Karya Kecamatan Tuah Madani, Jalan HR Soebrantas dan Jalan Srikandi di Kecamatan Binawidya, dan Jalan Dharma Bakti Kecamatan Payung Sekaki.
Pantauan di Jalan Cipta Karya, air tak hanya merendam badan jalan. Tapi juga halaman dan rumah warga sekitar. Sampai kemarin siang, sejumlah rumah warga dan jalan masih terendam.
”Airnya meluap hingga ke jalan lagi. Sejak pagi air juga sudah mulai masuk ke perkarangan rumah. Kalau nanti malam hujan, kami takut rumah kembali terendam,” ungkap Imam, warga Jalan Cipta Karya, kemarin.
Sementara itu, sebagian Jalan HR Soebrantas juga terendam. Air meluap dari drainase yang berwarna sedikit keruh. Terjadi kemacetan panjang di jalan protokol tersebut.
”Sudah lama jadi langganan lah jalan ini tergenang. Jalan Soebrantas sudah terkenal sama banjir kalau hujan dan macet setiap hari,” ujar Heri, warga sekitar Jalan Soebrantas.
Menurut Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP, penyebab banjir yang selama ini melanda Kota Bertuah bukan lantaran adanya kenaikan volume debit air sungai. Melainkan karena terjadinya pendangkalan pada drainase.
Revitalisasi secara menyeluruh terhadap drainase di Kota Pekanbaru, dia nilai menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menanggulangi banjir yang selama ini terjadi. Namun hal itu masih belum dapat direalisasikan, mengingat revitalisasi drainase perlu anggaran yang sangat besar. ”Perlu anggaran besar untuk revitalisasi seluruh drainase yang ada di Kota Pekanbaru dan kita tidak punya uang. Saya melihat penyebab banjir karena sampah yang menyumbat drainase,” ujar Uun, panggilan akrab Muflihun. Menurutnya, penanggulangan banjir telah menjadi atensi pemko. Di mana pada tahun depan, 2024, Pemko Pekambaru telah menganggarkan sebesar Rp5 miliar untuk itu. Dan dari anggaran tersebut juga sudah diplot untuk pembelian mobil penyedot sampah dalam drainase.
”Jadi tahun depan kami order mobil karoseri untuk menyedot sampah dan pasir (normalisasi) drainase,” ujarnya lagi.
Ia juga mengajak masyarakat Kota Pekanbaru agar bisa melakukan kegiatan gotong-royong (goro) membersihkan parit dan drainase di tempat tinggal masing-masing. ”Kami juga sudah secara intens melakukan normalisasi drainase. Kemarin sudah di Jalan Teratai dan Jalan HR Soebrantas. Masyarakat harus mandiri ikut membersihkan drainase, jangan diserahkan ke pemko semuka karena sangat banyak drainase. Pemko tak bisa diselesaikan semuanya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah mengaku pihaknya sudah melakukan normalisasi terhadap drainase di sepanjang Jalan HR Soebrantas. Mereka melakukan pengerukan terhadap drainase yang tidak berfungsi karena banyak tersumbat sampah.
”Kami temukan banyak yang tersumbat, tim sudah mengeruk sampah, agar drainase bisa berfungsi kembali,” ucapnya, kemarin.
Ia menyebut, normalisasi menjadi salah satu penanganan jangka pendek mengatasi banjir. Normalisasi juga dilakukan di sejumlah drainase di beberapa wilayah. Mereka juga berupaya melakukan normalisasi anak sungai.
Menurut Edward Riansyah, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap masyarakat sadar pentingnya untuk tidak membuang sampah sembarangan.
”Sampah ini apabila dibuang sembarangan, bisa menumpuk di saluran drainase. Sehingga menyebabkan saluran air terhambat dan banjir,” pungkasnya.
Ia juga menyebutkan ada sekitar 10 titik banjir yang akan ditangani tahun depan. ”Lebih dari 10 titik penanganan banjir tahun depan. Ada di Jalan Soebrantas, Jalan Arifin Achmad, Jalan Soekarno Hatta, dan di Rumbai,” katanya sambil menambahkan bahwa banjir di jalan disebabkan sedimentasi dalam drainase.
Belum Maksimal
Di tempat terpisah, DPRD Pekanbaru menilai upaya penanganan banjir yang dilakukan pemko belum maksimal. Ini terbukti dengan masih terjadinya genangan-genangan di ruas jalan yang sama seperti sebelumnya.
”Kami melihat, memang ada pemko melakukan pembersihan, pengerukan dan lain sebagainya sebagai antisipasi banjir, namun tak maksimal,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru H Wan Agusti SH MH kepada wartawan, kemarin.
Ia memaklumi bahwa untuk menyelesaikan masalah banjir memerlukan anggaran yang besar dan perlu dukungan masyarakat serta semua elemen yang ada. Termasuk juga dukungan anggaran dari Pemerintah Povinsi Riau dan juga pemerintah pusat dengan melakukan komunikasi dan lobi-lobi secara intensif.
”Untuk mengatasi banjir tak cukup hanya pengerukan drainase saja, perlu dibentangkan semua persoalan, dan dibahas bersama mencari solusi. Kita kan sudah punya master plan, mengapa tidak mengacu ke situ, sembari mencari dukungan anggaran tambahan dari provinsi dan pusat,” paparnya.
Ditambahkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan, soal penganggaran penanganan banjir ini harusnya realistis, dan serius dalam membahasnya maka serius pula penganggaran. ”Karena memang, mengatasi banjir ini tidak bisa dengan sambil lalu, harus serius, dan anggarannya pun serius, tak cukup dengan Rp5 miliar, tapi bisa ratusan miliar dengan di-support oleh semua kalangan,” tegas Nurul.
Tidak hanya itu, mestinya, karena banjir ini bukan masalah baru terjadi di Pekanbaru, maka perlu menjadi perhatian utama untuk menyelesaikannya secara bersama dari semua elemen. Setidaknya ada beberapa OPD Pemko wajib untuk berkoordinasi untuk mengatasi supaya tidak ada titik baru lagi masalah banjir ini. Mulai dari pemberian izin bangunan, lalu pengawasan pembangunan, serta penerapan sanksi harus jelas.
”Rasanya semua itu ada dalam perda Kota Pekanbaru, dan harus dijalankan, bukan dibiarkan, atau cukup sampai menjadi lembaran aturan saja. Awasi pembangunan dan terapkan sanksi bagi yang tidak sesuai dengan aturan,” tegas Nurul.
Begitu juga sanksi terhadap kebiasaan masyarakat yang masih saja sembarangan membuang sampah. ”Ini terjadi di semua zona, ada saja sampah menumpuk dan akhirnya masuk parit atau drainase sehingga menyumbat. Harus selalu menjadi perhatian, jangan hanya pelepas tanya saja,” tuturnya lagi.
Untuk itu, Nurul sangat yakin, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, apalagi masalah banjir ini. ”Intinya ada kemauan, dan didukung dengan anggaran serta dukungan masyarakat, maka dapat diselesaikan,” ujarnya.
Di tengah masyarakat, disampaikan Nurul, tentu harus kembali memulai kebiasaan budaya gotong royong di wilayah masing-masing, dan ini harus dikomando oleh camat dan lurah. Begitu juga Dinas PUPR, yang disebut memiliki kewenangan penuh untuk mengatasi masalah banjir.
”Mari saling mengingatkan dan saling menjaga wilayah untuk tetap bersih dan tangkal banjir bersama-sama,” ajaknya.(ilo/gus/dof/yls)
Laporan TIM RIAU POS, PEKANBARU
