PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP merespon keluhan wali murid di Kota Bertuah terkait penggunaan paket Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dirasa memberatkan. Dia memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mencarikan jalan terbaik.
Disampaikan Pj Wako Pekanbaru Muflihun pada Riau Pos, Kamis (19/1), kabar soal keluhan wali murid terkait LKS akan dipelajarinya. ''Teknis akan saya pelajari. Dan tolong (Disdik, red) ini ditangani dengan baik,'' tegas dia.
Disdik Kota Pekanbaru, sambung Muflihun adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan pada masyarakat. ''Disdik harus beri pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat,'' imbuhnya.
Dia memberikan penekanan bahwa dalam memberikan pelayanan tersebut, Disdik harus bisa melihat cara seperti apa yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk kebijakan pada masyarakat.
Hal ini menjadi penting karena kondisi masyarakat saat ini juga baru pulih dari Covid-19 yang sudah melanda tiga tahun terakhir. ''Mana yang bisa digratiskan, gratiskan. Kita lihat kondisi masyarakat saat ini,'' paparnya.
Pemko Pekanbaru kata Pj Wako lagi tak ingin siswa merasa disusahkan dalam menempuh pendidikan. ''Kita ingin anak Pekanbaru semua bisa bersekolah dan mendapatkan ilmu dengan maksimal. Bisa dipermudahkan,'' katanya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan menyarankan Disdik membentuk tim untuk membersihkan oknum yang melakukan aneka pungutan di sekolah negeri.
''Kepemimpinan Pak Abdul Jamal di Disdik Pekanbaru sekarang, kami yakin bisa membersihkan praktik ini,'' kata Ervan, kemarin.
Politisi Gerindra ini mengaku banyak menerima keluhan dari orang tua soal pembelian buku LKS. Apalagi di awal tahun, sempat muncul isu pembelian LKS yang terkesan memberatkan.
''Hal-hal seperti ini harus diberangus. Kita tidak mau lagi citra pendidikan di Kota Pekanbaru tercoreng,'' tegasnya.
Disebutkannya, pekan lalu seharusnya Komisi III DPRD Pekanbaru hearing denganDisdik Pekanbaru. Namun karena sesuatu hal, hearing ditunda, dan diagendakan lagi dalam waktu dekat ini.
''Hearing ini kami lakukan untuk membahas semua persoalan terjadi. Termasuk mengenai tidak ada lagi pungli ke depan,'' katanya lagi.(ali/gus)
