PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru. Sementara, Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru sangat berharap SK PPPK formasi guru bisa secepatnya keluar mengingat saat ini pihaknya kekurangan guru untuk mengajar SD dan SMP negeri.
Untuk diketahui, kuota penerimaan PPPK formasi guru Kota Pekanbaru tersebut mencapai 610 guru. PPPK ini berasal dari guru yang statusnya guru honorer di lingkungan Pemko Pekanbaru. Nantinya mereka akan disebar di SD dan SMP negeri se-Kota Pekanbaru.
Berdasarkan data BKPSDM Pemko Pekanbaru, guru yang telah melalui tahapan administrasi hanya sebanyak 567 orang. Sementara sisanya tidak diketahui alasannya tidak mengikuti seleksi administrasi tersebut.
Formasi guru untuk PPPK di lingkungan Pemko Pekanbaru tidak mengikuti ujian lagi seperti formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Karena mereka sudah lulus prioritas 1 (P1) di tahun 2021.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Dr H Abdul Jamal MPd berharap BKPSDM Pekanbaru bisa mengeluarkan SK pengangkatan ratusan guru yang lulus P1 tersebut. Sehingga para guru bisa segera disebar untuk bertugas di SD dan SMP negeri di Kota Bertuah ini. Pekanbaru memang sedang kekurangan guru. Penambahan guru diklaim Abdul Jamal memang sangat mendesak segera dipenuhi.
”Pemberkasan sudah selesai, saat ini kami tinggal menunggu SK-nya. Saya berharap Desember ini SK sudah keluar. Ini tergantung BKPSDM. Kami mengusulkan kalau dapat Januari 2024 ya (SK). Sehingga bisa kami sebarkan di sekolah SD dan SMP negeri se-Kota Pekanbaru. SK-nya belum, yang lulus itu tidak mencapai 610 guru. Karena ada yang tidak ikut pemberkasan,” ujar Abdul Jamal, Jumat (8/12).
Abdul Jamal menyebutkan guru PPPK tersebut memang lebih banyak ditempatkan untuk tingkat SDN, ketimbang di SMPN. Sebab SDN jumlah lebih banyak. Namun teknisnya menunggu SK tersebut.
”Sebarannya lebih banyak di SD ketimbang SMP negeri. Namun secara teknisnya pembagian guru PPPK masih menunggu dari BKPSDM Pemko Pekanbaru. Jadi ini diperentukan untuk sekolah negeri. Sekolah SD negeri memang yang paling banyak ketimbang sekolah SMP negerinya,” terangnya.
Guru honorer yang diangkat statusnya menjadi guru PPPK tersebut, diperuntukkan khusus untuk sekolah negeri. Adapun kekurangan guru di sekolah negeri setakat ini masih diperlukan sebanyak 1.400 orang guru lagi. Mengingat guru yang pensiun serta yang masuk masa pensiun terus bertamba setiap bulannya.
”PPPK ini sebenarnya diperuntukan untuk mengganti guru yang pensiun.Apaka ini sudah mencukupi, belum ya. Kalau diangkat ini semua yang formasi guru PPPK, kita masih ada kekurangan lagi sekitar 1.400 guru lagi. Kami maunya juga dipertimbangkan juga. Makanya saya selalu mensuarakan supaya kalau bisa PPPK ini mengambil guru-guru yang sudah honor. Tentu ada syaratnya, lulus CAT, administrasi dan ada juga pemberkasannya,” terangnya.
Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Pekanbaru Ahmad Nurdinsyah mengatakan SK para guru memang belum dikeluarkan dan sifatnya masih menunggu dilakukan pemberkasan secara online terlebih dulu.
”Nantinya Panselnas mengumumkan kelulusan untuk guru P1-nya. SK dikeluarkan nanti setelah mereka dinyatakan lulus, terus melakukan pemberkasan secara online di aplikasi BKN, dan ditetapkan NIP-nya,” ujar Ahmad Nurdinsyah.(yls)
Laporan JOKO SUSILO, Pekanbaru
