PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 Kota Pekanbaru masuk dalam tahap finalisasi. Dipastikan nilai RAPBD 2023 tidak akan dikurangi, sesuai dengan kesepakatan antara DPRD-Pemko Pekanbaru yaitu Rp2,699 triliun.
"Tidak akan ada pengurangan anggaran lagi (sesuai MoU KUA PPAS 2023, red)," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM kepada wartawan, Selasa (15/11).
Ia menegaskan, DPRD siap memberikan dukungan terhadap program priorotas pemko. "Pada prinsipnya DPRD tidak akan mengurangi anggaran yang sudah di-MoU-kan. Selagi sesuai dengan proyeksi pendapatan dan tidak terbebani dengan utang-utang jangka panjang," jelasnya lagi.
Politisi PAN ini juga menyinggung soal utang tunda bayar yang masih tersisa pada APBD 2022. Termasuk juga kewajiban pemko kepada PLN, soal lampu jalan.
"Harusnya bisa dilunasi kemarin, tapi karena minimnya keuangan kita, dilakukan pelunasan dengan menyicil," ungkapnya lagi.
Terkait program prioritas pada 2023 nanti, Nofrizal memberikan masukan. Pertama soal penyelesaian masalah banjir. Ia mendorong pemko aktif dan perkuat lobi-lobi atau kerja sama dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
"Karena tidak mungkin dengan kondisi anggaran pemko saat ini bisa menyelesaikannya masalah banjir," tegasnya.
Bagaimana dengan penganggaran penanganan banjir yang hanya Rp11 miliar dalam APBD, Nofrizal katakab bahwa masalah banjir bukan hanya tanggung jawab pemko saja. Tapi semua pihak.
"Jadi saran kami, buat satgas banjir ke kecamatan-kecamatan yang bergerak menghandle-nya. Karena jika melibatkan stakeholder seperti kecamatan otomatis seluruh elemen masyarakat terlibat ni, apakah itu provinsi, ataukah pusat ini juga bisa terlibat, sehingga penanggulangannya itu tidak berdasarkan nilai nominal anggaran yang ada di APBD, karena kalau nilai anggaran yang dianggarkan Rp11 miliar itu tidak tahu sejauh mana efektivitasnya, ini tidak mengefek. Dan ini tentu belum cukup," tegas Nofrizal.
Kedua, masalah sampah. Sampah ini disampaikannya, sudah sering kali memberi masukan, supaya pemko mengaktifkan bank sampah di setiap unit RW. "Kalau ini bisa dilaksanakan, tentu pengelolaan sampah tidak akan serumit sekarang. Artinya, kalau dipihak ketigakan pengelolaan sampah ini sudah jelas. Tapi untuk metode ini bank sampah ini, bisa membantu pengurangan sampah-sampah yang tak terkendali itu," ulasnya.(gus)
