JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pembahasan biaya haji 2023 segera masuk tahapan finalisasi. Saat ini perwakilan Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari unsur pemerintah dan DPR berada di Arab Saudi. Mereka mengecek langsung perkembangan tarif layanan haji di sana. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berharap ada efisiensi tarif layanan haji.
Harapan tersebut disampaikan anggota BPKH Indra Gunawan. Dia menegaskan keuangan haji yang ada di BPKH siap untuk penyelenggaraan haji. ''Kami menunggu keputusan dari DPR dan Kemenag. Berapa finalnya BPIH nanti,'' katanya, Rabu (31/1).
Indea menegaskan dana haji yang disetor jemaah aman. Dia mengatakan saat ini ada 5,3 juta calon jemaah yang antre. Setiap jemaah membayar setoran awal Rp25 juta.
Jadi jika ditotal ada Rp132,5 triliun. Tapi pada kenyataannya dana haji di BPKH saat ini sebanyak Rp166 triliun.
Dia kembali mengingatkan bahwa BPIH 2023 yang diusulkan Kemenag sebesar Rp98,9 juta per jemaah. Dari dana tersebut, yang diusulkan ditanggung jemaah haji adalah Rp69 jutaan. Sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Atau dengan proprosi 70 persen tanggungan jemaah dan 30 persen subsidi dari BPKH.
''Kami semua berharap dari komponen-komponen (layanan haji),'' jelasnya. Dia mencontohkan biaya penerbangan sebelumnya diusulkan sebesar Rp33 juta. Kemudian juga living cost hampir Rp6 juta per jemaah. Dan komponen-komponen layanan haji lainnya.
Pada kesempatan itu Indra juga menyampaikan rencana investasi biaya haji ke depannya. Di antaranya adalah membentuk syirkah atau perusahaan di sektor layanan haji. Menurut dia, posisi Indonesia sangat strategis. Untuk haji saja, Indonesia adalah pengirim jemaah terbanyak. Belum lagi jumlah jemaah umrah yang mencapai dua jutaan orang tiap tahunnya. ''Artinya Indonesia marker besar untuk Saudi,'' jelasnya.
Dia berharap secara pemerintahan, kedua negara menjalin kerja sama G to G untuk membangun bisnis bersama. ''Kami sudah mengarah ke sana. Kami konsultasi juga ke Kemenag,'' katanya. Pasalnya harus dilakukan dengan landasan regulasi yang tepat. Sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.
Dia menegaskan jika entitas bisnis atau syirkah di Saudi sudah mendapatkan persetujuan pemerintah Saudi, BPKH siap menjalankannya. Termasuk juga harus ada izin dari pemangku kebijakan di Tanah Air. Dia mengatakan layanan yang mereka berikan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan Saudi.
Selanjutnya dia juga menyampaikan kesiapan sistem saat pelunasan biaya haji dibuka. Indra menegaskan bahwa jadwal pelunaaan biaya haji merupakan kewenangan dari Kemenag. Jadwal pelunasan nantinya akan diumumkan saat BPIH sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. ''Kami tentunya harus siap untuk memberikan nilai manfaat, untuk (menutup) gap yang harus sitanggung jemaah dan sisanya yang harus kami tambal,'' jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih menunggu surat keputusan (SK) penetapan Embarkasi Haji Antara (EHA) Riau dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Pasalnya, setiap tahun EHA yang ada di Indonesia harus ditetapkan.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy mengatakan, saat ini di Riau masih berstatus embarkasi haji antara, maka setiap tahunnya atau sebelum pelaksanaan ibadah haji harus ditetapkan kembali. ''Kami sudah mengajukan untuk penetapan Embarkasi Haji Antara Riau, kan setiap tahun harus dikeluarkan penetapan oleh Menteri Agama,'' katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika nantinya sudah dikeluarkan SK penetapan EHA Riau, maka pihaknya akan melakukan rapat persiapan pemberangkatan jemaah calon haji (JCH) Riau. Rapat tersebut dilaksanakan bersama instansi terkait seperti Kanwil Kemenag Riau, pihak kesehatan, termasuk dengan aparat keamanan.
''Rapat tersebut nantinya akan dipimpin oleh Sekdaprov Riau. Di dalam rapat tersebut akan dibahas semua persiapan pemberangkatan jemaah calon haji Riau,'' ujarnya.
Pihaknya juga akan mengecek kondisi bangunan EHA Riau yang ada di Jalan Mekar Sari, Kota Pekanbaru. Pasalnya, saat tidak ada pemberangkatan jemaah haji lokasi tersebut digunakan sebagai tempat isolasi mandiri pasien positif Covid-19 di Riau. ''Kondisi bangunannya juga akan di cek. Kalau ada yang rusak diperbaiki, termasuk loket imigrasi dan pemeriksaan dokumen juga akan disiapkan,'' sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, terkait penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M membawa kabar baik bagi masyarakat. Pasalnya, kuota haji Indonesia tahun 2023 menjadi 221.000 jemaah.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Riau Mahyudin mengatakan, kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2023 tersebut merupakan kuota normal sebelum pandemi Covid-19. ''Karena Covid-19, kuota dikurangi lebih dari separuh. Namun sekarang sudah kembali ke kuota normal seperti tahun 2018 dan 2019,'' kata Mahyudin.
Dengan kuota haji tahun 2023 kembali normal, maka dikatakan Mahyudin kuota haji Provinsi Riau pada tahun 2023 sebanyak 5.060 jemaah, termasuk petugas. ''Kuota Riau 5.060 jemaah itu kembali seperti normal seperti dulu. Itu secara otomatis kuotanya,'' sebutnya.
Apakah jemaah yang sebelumnya tidak berangkat karena pandemi Covid-19 akan menjadi prioritas pada keberangkatan haji tahun 2023? Mahyudin menyatakan, jika kuota haji sudah ada urutan porsi.
''Jadi jemaah yang tahun 2022 tidak berangkat, termasuk usianya yang lewat 65 tahun, otomatis masuk tahun ini,'' ujarnya.
Seleksi Petugas Haji Berlanjut
Sementara itu, tahapan persiapan keberangkatan terus dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Riau. Sembari menunggu informasi resmi dari pusat Kemenag Riau telah melaksanakan seleksi petugas haji. Seleksi petugas haji salah satu tahapan pelaksanaan haji, Selasa (31/1).
Seleksi untuk tahap dua telah dilaksanakan sekitar pekan lalu dan diikuti 62 calon petugas yang terdiri dari 22 untuk TPHI, 22 untuk TPIHI, 2 untuk bimbingan ibadah, 4 untuk pelayanan transportasi, 6 untuk pelayanan akomodasi, dan 6 untuk pelayanan konsumsi.
Mahyudin mengatakan, rekrutmen petugas haji ini sangat penting karena merupakan bagian dari bagian dari proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji. ''Dengan adanya kegiatan rekrutmen petugas ini dapat menghasilkan calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter yang memiliki dedikasi, loyalitas serta profesionalitas,'' ujarnya.
Tahap pertama seleksi dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama kab/kota se-Riau. Tahap kedua dilaksanakan di antor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, baik melalui penilaian tes kompetensi/CAT dan tes wawancara.
''Ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan kepada peserta tes. Pertama, seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi petugas haji melalui persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan,'' sebutnya.
''Kedua, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rekrutmen petugas untuk menjunjung tinggi nilai nilai sportivitas, fair, dan berlaku professional. Ketiga, kepada peserta yang nantinya belum beruntung dan tidak terpilih sebagai petugas haji tahun ini, kami berharap tidak berkecil hati karena kesempatan untuk melayani tamu tamu Allah terbuka luas pada tahun yang akan datang,'' tambahnya.
Seleksi tahap kedua ini akan mencari 33 petugas PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter dalam memberikan layanan kepada 5.008 JCH asal Provinsi Riau yang akan berangkat pada musim haji tahun 2023.(wan/sol/ilo)
