JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Agama (Kemenag) langsung tancap gas melaksanakan persiapan haji 2024, Khususnya segera mengumumkan nama-nama jemaah calon haji (JCH) yang berhak berangkat ke Arab Saudi. Para JCH diminta mulai bersiap, khususnya pada sektor kesehatan masing-masing. Persiapan penyelenggaraan haji 2024 itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Rabu (1/11). Dia mengatakan sistem haji saat ini sudah serbadigital. Jadi kuncinya adalah akses pada sistem e-hajj milik Pemerintah Arab Saudi. “Sistem e-hajj baru dibuka 4 November,” katanya.
Hilman menegaskan, pelaksanaan haji tidak cukup hanya berdasarkan dokumem-dokumen perjanjian atau kontrak. Nantinya dalam sistem e-hajj itu akan muncul secara detail kuota Indonesia, termasuk dengan pemesanan layanan untuk jemaah.
Meskipun begitu dalam rangka persiapan, Kemenag sejatinya sudah melakukan pendataan JCH yang berhak berangkat tahun depan berdasarkan kuota awal 221 ribu orang. Data ini sudah diserahkan ke masing-masing kantor wilayah Kemenag di tingkat provinsi. Setiap kanwil mengkomunikasikan data tersebut ke tiap-tiap jemaah.
Sedangkan soal kepastian tambahan kuota yang 20 ribu kursi itu, Hilman mengatakan nanti akan muncul di sistem e-hajj juga. Setelah semua akses terbuka, Hilman mengatakan Kemenag akan merilis secara terbuka seluruh JCH yang masuk kuota atau porsi pemberangkatan haji 2024 nanti.
Hilman menyampaikan haji 2024 berlaku sistem baru untuk pemeriksaan kesehatan. Biasanya pemeriksaan kesehatan dilakukan setelah pelunasan. Tapi untuk sekarang, pemeriksaan atau skrining kesehatan dilakukan sebelum pelunasan biaya haji. JCH yang dinyatakan sehat dan mampu berhaji secara kesehatan bisa melakukan pelunasan biaya haji pada saatnya nanti.
Sebaliknya jika ada jemaah yang tidak sehat, diminta untuk menjalani proses penyehatan dulu. Kemudian melakukan cek kesehatan lagi. Jika lolos maka bisa melunasi biaya kesehatan seperti yang lain. Jika tidak lolos, terpaksa harus menunda dulu keberangkatan hajinya.
Hilman mengatakan aspek istitaah (kemampuan) kesehatan itu penting. Supaya jemaah nyaman dan aman selama melaksanakan rukun Islam kelima itu. Pengalaman tahun ini, kasus jemaah haji yang wafat sangat tinggi. Mencapai lebih dari 700 orang. Umumnya karena penyakit bawaan yang dibawa sejak dari Tanah Air.
Terkait teknis pelaksanaan tes kesehatan, Hilman mengatakan kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Termasuk lokasi pemeriksaan di tingkat puskesmas atau RSUD, juga menjadi kewenangan Kemenkes. Dia mengatakan Kemenag akan terus berkoordinasi dengan Kemenkes soal pemeriksaan kesehatan itu.
Adanya tes kesehatan yang berulang itu, berimbas pada biaya yang bertambah. Sempat muncul kabar supaya tes kesehatan itu biaa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Namun Hilman mengatakan belum ada keputusan soal itu. “Biasanya tes kesehatan biaya mandiri,” katanya.
Namun Kemenag berupaya berdiskusi dengan Kemenkes, supaya biaya tes kesehatan haji dibuat standar. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dia menyadari upaya ini perlu koordinasi juga dengan pemerintah daerah selaku pemilik fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengatakan pemerintah tahun depan serius pada aspek istitaah kesehatan. “Ini bukan berarti menghalangi masyarakat untuk berhaji,” katanya.
Tetapi untuk kenyamanan jemaah sendiri. Dia menceritakan ada beberapa kasus jemaah terpaksa sendirian di kamar hotel. Sementara temannya yang lain rutin beribadah ke Masjidilharam atau masjid-masjid lainnya di Makkah. Kondisi itu tentu membuat jemaah yang berbaring terus tidak nyaman.
Arsad mengatakan haji tahun ini jadi pelajaran berharga. Khususnya tingginya angka jemaah wafat. Bahkan melampaui angka jemaah wafat 2015 lalu. Seperti diketahui saat itu ada kasus crane jatuh di Masjidilharam. Kemudian pada tahun itu juga ada insiden jemaah berdesakan di Mina.
Dia menegaskan aspek istitaah ini juga sesuai dengan hasil kajian mudzakarah perhajian beberapa waktu lalu. Sejumlah organisasi keagamaan Islam mendukung penguatan aspek istitaah ini, termasuk juga parlemen ikut memberikan dukungan.(wan/jpg)
