JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penyelenggaraan haji 2024 sempat diliputi persoalan minimnya kuota untuk petugas haji. Saat kuota jemaah ditambah 20 ribu orang, Indonesia hanya mendapat kuota petugas haji 2.200 orang. Dalam perkembangannya, Arab Saudi menambah kuota petugas haji Indonesia 100 persen atau dua kali lipat.
Perkembangan kuota petugas haji itu disampaikan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (Dirlola dan Sihdu) Kemenag Jaja Jaelani di Jakarta Jumat (15/12) malam. ”Berkaitan dengan tambahan kuota petugas haji, alhamdulillah ini berkat diplomasi Pak Menteri Agama,” katanya setelah mengikuti Annual Meeting 2023 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Jaja menjelaskan, pada musim haji 2023, Indonesia mendapatkan kuota petugas haji 4.600 orang. Mereka bertugas melayani 221 ribu jemaah haji. Tahun depan total kuota haji Indonesia sebanyak 241 ribu. Semula kuota petugas haji hanya 2.200 orang. Kemudian ditambah menjadi 4.400 orang. ”Sebenarnya masih di bawah kuota petugas haji 2023. Padahal, tahun depan ada tambahan 20 ribu jemaah haji,” jelas Jaja. Karena itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan kembali melobi Saudi supaya menambah kuota petugas haji Indonesia. Minimal sama seperti tahun lalu atau bahkan lebih banyak.
Menurut Jaja, alokasi petugas haji itu akan disebar di sejumlah pos penugasan. Mulai petugas kloter yang terdiri atas unsur kesehatan dan bimbingan ibadah. Kemudian, petugas nonkloter yang akan mengawal layanan jemaah di Arab Saudi. Mulai layanan hotel, katering, transportasi, keamanan, hingga kesehatan. Saat ini sedang berproses rekrutmen petugas haji.
Pada kesempatan itu, Jaja juga menyampaikan perkembangan pelunasan biaya haji. Jaja menegaskan bahwa yang sedang berproses sekarang adalah cicilan pelunasan. Calon jemaah haji yang memiliki uang bisa menyetor ke bank penerima setoran (BPS) tempat mendaftar dulu. Sambil menunggu dibukanya masa pelunasan biaya haji secara resmi oleh Kemenag.
Menurut Jaja, saat ini sedang berlangsung proses penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). ”Semoga secepatnya bisa keluar,” katanya. Nanti ditetapkan besaran BPIH di tiap embarkasi. Jaja mengatakan, tidak ada perubahan jumlah embarkasi dibandingkan haji 2023.
Dia juga merespons soal wacana penambahan setoran awal biaya pendaftaran haji. Saat ini setoran awal hanya Rp25 juta. Sudah belasan tahun tidak direvisi. Menurut Jaja, idealnya saat ini setoran awal haji Rp30 juta sampai Rp40 juta. Dengan begitu, ketika pelunasan, tidak ada selisih yang signifikan. Contohnya, untuk haji 2024, JCH membayar uang pelunasan sekitar Rp31 juta atau lebih dari uang setoran awalnya. Jaja mengatakan, urusan penetapan setoran awal bakal dibahas bersama DPR dulu. Pembahasannya tidak terkait dengan pelaksanaan haji 2024. Pada forum yang sama, anggota BPKH Harry Alexander menanggapi rencana revisi besaran biaya pendaftaran haji. ”Itu kewenangan DPR dan pemerintah,” katanya. Meski demikian, dia menyampaikan, sebaiknya biaya pendaftaran haji tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Jangan sampai terkesan memberatkan.
Yang paling penting, lanjut Harry, dibukanya masa cicilan pelunasan atau top up dana haji yang lebih panjang. Misalnya, CJH yang antre sampai lima tahun ke depan diperbolehkan top up tabungan haji mereka. Contohnya, bagi para petani, menunggu panen dahulu. Dengan sistem tersebut, JCH tidak kaget ketika saatnya pelunasan nanti. Sebab, uang tabungan hajinya sudah melebihi angka Rp25 juta.(wan/c19/oni/jpg)
