PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Harga beras semakin tidak terkendali. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Di pasar-pasar tradisional kenaikan ada yang mencapai Rp5.000 per kilogram. Harga yang membuat masyarakat menjerit.
Pantauan Riau Pos di salah satu toko beras di Pasar Cik Puan, Jalan Tuanku Tambusai, Senin (11/9), harga jual beras dari berbagai merek yang sebelumnya tidak mencapai Rp20.000 per kilogram (kg), kini semakin meroket.
‘’Besok (hari ini, red) kami baru pakai harga baru karena menghabiskan harga lama dulu. Besok (hari ini, red) harga sudah Rp22.000 per kilogram untuk Anak Daro,” tutur Juriah, salah seorang pedagang beras kepada Riau Pos, Senin (11/9).
Juriah mengaku hingga kemarin harga jual beras Anak Daro sudah Rp17.000 per kg. Jika naik menjadi Rp22.000 per kg, maka terjadi kenaikan Rp5.000 per kg. Sedangkan harga merek Topi Koki masih berkisar Rp15.000 per kg, beras Belida Rp15.500 per kg. Untuk beras Bulog merek stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dijual seharga Rp58.000 per 5 kg.
“Beras Bulog dulu modalnya Rp50.000 per 5 kilogram dan dijual Rp53.500 per 5 kilogram. Sekarang modalnya Rp55.000 per 5 kilogram dan dijual Rp58.000 per 5 kilogram. Besok (hari ini, red) akan naik lagi harganya. Tapi belum tahu berapa. Stoknya juga nggak banyak dikasi ke pedagang walaupun peminatnya banyak,” ucapnya.
Ia mengaku kenaikan harga beras saat ini terjadi karena pasokan yang diberikan oleh pemerintah dan distributor tidak sesuai sehingga banyak yang mengalami lonjakan harga. “Sekarang kita perlu pasokan yang banyak agar harga tidak semakin naik,’’ ujarnya.
Menyikapi harga beras yang mengalami lonjakan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengakui, saat ini terjadi kenaikan harga beras di pasaran. Namun, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog terkait permasalahan tersebut.
“Harga beras di Kota Pekanbaru kembali naik mencapai Rp1 ribu hingga Rp3 ribu per kilogram. Kondisi itu pun dikeluhkan masyarakat akibat kenaikan yang cukup tinggi,” ucapnya.
Ia pun meminta masyarakat mulai beralih ke beras yang disediakan pemerintah dengan harga jauh lebih murah dibandingkan beras premium yaitu beras SPHP. “Beras SPHP yang dari pemerintah juga mengalami kenaikan, dari yang sebelumnya hanya Rp9 ribuan naik menjadi Rp11.500. Kemarin kami dengan Bulog sudah mengecek, jadi beras inilah yang bisa membantu masyarakat sekarang,” ujar Ami, sapaan akrabnya.
Menurutnya, beras yang disediakan pemerintah cukup berkualitas dan rasanya juga enak saat dimasak. Masyarakat bisa beralih ke beras tersebut dibandingkan harus membeli beras premium lainnya seharga Rp15.000 per kg-Rp16.000 per kg.
Ketersediaan beras SPHP mencukupi. Beras tersebut kini sudah tersedia di seluruh pasar rakyat di Kota Pekanbaru dan pihaknya telah mendistribusikan ke sejumlah pasar untuk memenuhi keperluan masyarakat.
“Saya cek kemarin ke gudang Bulog ketersediaan beras ini ada 3.600 ton lebih. Yang dalam perjalanan ke Pekanbaru ada 1.500 ton lebih. Jadi untuk keperluan warga Pekanbaru hingga 3 bulan ke depan,” sebutnya.
Ia menilai, kenaikan beras ini terjadi karena adanya gagal panen di daerah penghasil. Ada juga pengaruh cuaca yang menyebabkan gagal panen sehingga suplai kurang.
Selain beras kata Ami, komoditi lain yang mengalami kenaikan harga yakni cabai hijau. Sementara untuk harga cabai merah, bawang merah dan bawang putih mulai berangsur normal. “Kami akan tetap bersama satgas pangan mengawasi sejumlah komoditi di pasaran. Mereka mengawasi mulai dari distributor untuk mengantisipasi penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau M Job Kurniawan mengatakan, harga beras tersebut juga memicu kenaikan inflasi di Riau. Saat ini inflasi Riau ada pada angka 3,15 persen. Atau naik dibandingkan sebelumnya yakni 1,96 persen. “Adapun hal-hal yang membuat kenaikan inflasi di Riau yakni kenaikan harga beras dan BBM nonsubsidi,” ujarnya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah. Tercatat ada tiga lokasi prioritas operasi pasar murah.
“Untuk lokasi prioritas operasi pasar ada di Kota Pekanbaru dan Dumai. Kemudian di Kabupaten Indragiri Hilir yakni di Tembilahan,” sebutnya.
Selain faktor gagal panen di beberapa daerah produsen beras di Indonesia, faktor lainnya yang menyebabkan kenaikan harga beras yakni berkurangnya impor beras. Pasalnya, negara-negara produsen beras seperti India dan Thailand sudah mulai mengurangi ekspor berasnya.
“Negara-negara penghasil beras mulai mengurangi ekspor beras mereka karena ada ancaman kekurangan pangan. Karena itu mulai saat ini kita juga harus meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri utamanya di Riau,” ajaknya.
Presiden Joko Widodo, Senin (11/9) meninjau ketersediaan stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, dan Kelapa Gading, Jakarta. Stok beras secara nasional yang disimpan di gudang Bulog mencapai 1,6 juta ton. “Dalam perjalanan 400 ribu ton sehingga akan ada stok 2 juta ton,” kata Jokowi.
Jumlah yang ada di gudang ini cukup besar. Sebab biasanya stok beras hanya 1,2 juta ton. Dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya, Jokowi berharap tidak ada kekhawatiran.
Meski stok beras di gudang Bulog cukup, Kepala Negara memandang pemerintah masih perlu melakukan impor beras. Menurutnya untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara. “Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino,” bebernya.
Lebih lanjut, Jokowi memastikan bahwa dirinya telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara untuk mengimpor beras ke Indonesia. Selanjutnya, menurut Presiden proses negosiasi dilakukan oleh Bulog untuk memastikan terjadinya transaksi atau tidak. “Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri Hun Manet (PM Kamboja), Presiden Bangladesh, Perdana Menteri Modi (PM India), dan dengan RRC juga dengan Premier Li,” ucapannya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyalurkan beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jokowi mengatakan bahwa bantuan pangan untuk masyarakat akan disalurkan mulai bulan September hingga November. “Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November,” ungkapnya.
Jokowi berjanji program penyaluran beras akan dilanjutkan. Adanya bantuan sosial beras ini diharapkan dapat menurunkan harga beras yang meroket. Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyebutkan, setelah pembagian beras sebesar 640 ton untuk 21,3 KPM akan dilakukan gerakan pangan murah atau operasi pasar.
Dia berharap setelahnya harga akan turun. ”Kalau produksi GKP (gabah kering panen) itu banyak, otomatis harga turun. Karena semester 2 cuma 30 persen, ini waktunya gelontorkan stok,” ucapnya.
Salurkan Bansos Beras
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah memberikan instruksinya pada BUMN pangan seperti Perum Bulog untuk mengoptimalkan program bantuan pangan.
Menurut Erick, BUMN memiliki peran besar tak hanya sebagai agen pembangunan, melainkan juga dalam aspek sosial seperti menjalankan penugasan untuk membantu masyarakat melalui program bantuan pangan. ”Saya sudah meminta BUMN untuk memastikan agar distribusinya bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar tepat sasaran,” tegas Erick.
Erick menambahkan, Bulog akan dibantu PT Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan beras. Dengan jangkauan yang luas, Erick menyampaikan Pos Indonesia memiliki kemampuan dalam menyalurkan bantuan ke seluruh penjuru negeri.
”In sya Allah BUMN terus bersinergi satu sama lain, seperti Bulog dan Pos Indonesia yang mulai hari ini (kemarin, red) mendistribusikan bantuan beras ke-34 provinsi di Indonesia,” beber Erick.
Erick mengkonfirmasi bahwa presiden Jokowi telah memastikan bahwa stok beras di Gudang Bulog yang sebesar 1,5 juta ton masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Erick menyampaikan program bantuan pangan sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat (PKM) dan Keluarga ber-Risiko Stunting (KRS) akan didistribusikan selama tiga bulan ke depan.
”BUMN akan terus berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk Badan Pangan Nasional hingga kementerian dan lembaga lain untuk memastikan penyaluran bantuan dapat berjalan secara maksimal,” ujar Erick.
Sementara itu, pemerintah mulai kemarin menyalurkan bansos beras untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga menerima 10 kg beras. Awalnya bantuan ini disalurkan pada November hingga Desember nanti. Tetapi dimajukan, untuk antisipasi dampak el nino. Masyarakat bisa mengecek sendiri secara online, apakah jadi sasaran penerima bantuan atau tidak.
Masyarakat Diimbau Tak Boros Pangan
Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau mengikuti rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi daerah bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (11/9). Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat tidak boros pangan dengan konsumsi secukupnya.
Disampaikan Tito, saat ini inflasi cukup terkendali. Komoditas utama pekan lalu, yaitu cabai rawit dan cabai merah sudah mulai terkendali dengan gerakan tanam sendiri di daerah. Namun, komoditas penyumbang inflasi lainnya, yaitu beras, masih harus diwaspadai.
“Diharapkan dari daerah untuk mengecek cadangan beras masing-masing dan bekerja sama dengan Bulog. Cek setiap hari kenaikan harga beras untuk cari solusinya,” ujarnya.
Tito menambahkan, pemda bisa melakukan distribusi bantuan subsidi logistic sehingga harga beras di daerah yang sulit atau terpencil tidak mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi. “Kami berharap inovasi kreasi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kenaikan harga beras agar tidak memberatkan masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy mengatakan, Badan Pangan Nasional sudah mengadakan sosialisasi tentang kenyang tidak harus nasi untuk mengurangi konsumsi beras masyarakat.
“Masyarakat juga diimbau untuk tidak boros pangan dan belanja bijak. Ada banyak makanan yang terbuang sia-sia tiap tahunnya. Harus disosialisasikan pada rumah makan, pada masyarakat, agar paham pentingnya mengurangi food waste,” jelasnya.
Sarwo Edhy menambahkan, masyarakat juga diminta untuk tidak belanja secara berlebihan. Selain untuk stabilisasi harga, ini juga termasuk toleransi kepada yang memerlukan.(ayi/sol/wan/lyn/agf/das)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
