PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pelibatan swasta dalam pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru berkemungkinan besar tak berlanjut pada 2023 nanti. Pasalnya, Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP saat ini sedang mengkaji penghapusan lelang pengangkutan sampah.
Di Pekanbaru, tahun 2022 ini pengangkutan sampah melibatkan dua pihak swasta pemenang lelang, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah (SHI). Dua perusahaan ini pula tiga tahun sebelumnya yakni sejak 2019 hingga 2021 yang menjadi mitra Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam pengangkutan sampah saat anggaran memakai sistem multiyears. Tahun 2022 tak kurang dari Rp80 miliar dikucurkan untuk pengangkutan sampah.
Pj Wako, Rabu (7/9) mengatakan, dengan anggaran yang disiapkan puluhan miliar itu, belum terlihat perubahan yang signifikan dalam kebersihan Kota Pekanbaru.
Karena itu, dia kini berencana menerapkan pengelolaan sampah dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini dilakukan agar pemborosan anggaran sampah tidak terjadi. "Tapi ini masih kajian ya, belum final. Dan ini masih dalam tahap rencana," ujar Pj Wako Pekanbaru.
Kondisi di Pekanbaru saat ini pengeluaran pemerintah untuk pengangkutan sampah dengan pemasukan yang diterima dari retribusi sampah memang tak sebanding. Dengan APBD yang dikeluarkan Rp80 miliar untuk pengangkutan tahun ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi paling hanya Rp4 miliar sampai Rp5 miliar.
"Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana ini diserahkan kepada pihak ketiga, mereka memungut melalui BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan prasarana. Artinya kita bebas APBD. Tapi ya ini saya katakan sekali lagi masih dalam kajian, ya," ungkapnya.
Dengan pengangkutan sampah diproyeksikan dengan sistem BLUD dan tanpa APBD, maka besaran Rp80 miliar untuk pengangkutan sampah bisa digeser untuk kebutuhan masyarakat yang lain. "Bisa digunakan untuk membangun sekolah SMP, atau fasilitas pendidikan lain, kesehatan dan juga UMKM Masyarakat," imbuhnya.
Pihaknya, kata Muflihun menggesa kajian yang dilakukan bisa tuntas akhir tahun 2022 ini. "Kita coba tahun depan tak pakai (pihak ketiga), atau minimal di APBD-Perubahan tahun depan," ungkapnya.
Pemko Pekanbaru hari-hari ini ucap Pj Wako Pekanbaru terus mendapatkan kritikan dan laporan dari masyarakat soal sampah. "Memang hari ini pihak ketiga tidak maksimal bekerja, makanya hari-hari kita terus dapat kritikan dan laporan dari masyarakat. Dan ketika kita kroscek ke lapangan itu perusahaan yang tidak jalan mobilnya. Ini akan segera kita panggil kembali. Walau memang bukan hanya sekali dua kali kita panggil mereka ini," jelasnya.(yls)
Laporan M ALI NRUMAN, Pekanbaru
