PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Masih dikeluhkannya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di wilayah Pekanbaru, mendapat respon negatif dari Komisi II DPRD Kota Pekanbaru. Dewan menilai Pertamina selaku distributor tidak transparan. 

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru H Fathullah. Pihaknya pun akan menanyakan hal ini secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. "Dalam waktu dekat, kami akan panggil manajemen Pertamina," katanya kepada wartawan, Selasa (1/12). 

Pemanggilan ini menurutnya bukan tanpa alasan. Keluhan masyarakat soal susahnya mendapatkan premium sudah terlalu lama. "Padahal, sesuai aturannya, yang membeli premium ini adalah kalangan terbatas. Tapi, mengapa bisa langka,kan subsidi?" tanya politisi Gerindra ini. 

Harusnya, disampaikan Fathullah, kelangkaan premium yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ini tidak boleh terjadi. Apalagi, dalam waktu dekat, ada perayaan natal dan tahun baru. Jadi, diminta harus ada jaminan atas ketersediaannya. 

"Jangan sampai, atas lambannya respon Pertamina untuk jaminan ketersediaan dicap ada sabotase. Ini kami minta menjadi tanggungjawab Pertamina," ungkapnya. 

Saat dipanggil hearing nanti, kata Fathullah, pihaknya akan minta riil untuk distribusi Pekanbaru. Pihaknya pun akan memastikan kuota resmi dan tambahan yang dimaksud Pertamina. 

"Disebutkan tidak ada pengurangan, tapi di lapangan kenapa langka? Ini aneh menurut kami. Kemana mereka opor lagi minyak jatah Pekanbaru itu? Ini harus dijelaskan," tegas Fathullah.(azr)

Laporan: AGUSTIAR (PEKANBARU)