PEKANBARU (RIAIPOS.CO) - Komisi III DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru. Rapat membahas soal potret pendidikan Kota Pekanbaru saat ini.
Dalam hearing, Kepala Disdik Pekanbaru Abdul Jamal curhat kepada Komisi III. Mulai dari kekurangan sarana prasana pendidikan, minimnya anggaran, penerapan Kurikulum Merdeka, sampai ancaman kekurangan tenaga pengajar atau guru.
Usai hearing, Abdul Jamal kepada wartawan menyampaikan, pihaknya menyampaikan potret pendidikan di Pekanbaru sekarang ini. Seperti masalah sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang. Lalu soal persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023.
''Perlu penambahan sarana dan prasarana. Kami sekarang segera memulai pembangunan dua unit SMP baru. Dan juga akan ada penambahan ruang kelas baru (RKB),'' paparnya.
Terkait rencana pembangunan sekolah baru di 2024, titiknya bisa di Marpoyan Damai, Kulim, atau Tenayan Raya. Ini langkah antisipasi karena biasanya di SMPN 9, SMPN 22 dan SMPN 26 peminatnya membeludak.
''Kalau yang di Panam, sekarang kan ada sekolah baru di Damai Langgeng, ada Muhajirin, ada SMPN 21, saya rasa aman saja. Namun ada yang kurang lagi di Tuah Madani arah Kubang, atau Tarai Bangun. Ddi sana padat penduduk. Ini sudah kami sampaikan ke Komisi III. Ada juga lahan yang sudah kita survei untuk dibangun sekolah di lahan hibah dari masyarakat,'' paparnya.
Jamal juga menyampaikan soal status tenaga honor guru. Disampaikan Jamal, 2022 sekitar bulan November, ada PP dari Kementerian PAN RB, tidak ada lagi tenaga honorer guru.
''Sekarang itu, yang terjadi guru kita separuh adalah guru honor, dan honor BOS. Maka saat ini kami sedang mendata dan sudah keluar peraturan PMK-nya. Maka besok itu juga status guru itu cuma ada dua, PNS dan PPPK,'' sebutnya.
Untuk 2022,masih kata Jamal, Pemko sudah dapat sekitar 820 guru, karena keuangan tak cukup maka baru diangkat itu 260 orang.
''Guru-guru honor ini digaji sekarang ada yang Rp1 juta, mungkin ada di bawah itu. Ke depan kita sesuai UMK. Rp1 juta apa yang dapat? Untuk hidup di Pekanbaru tak kan bisa. Tapi kalau dikasih senilai UMK baru bisa tuntut mutunya,'' ujarnya.
Soal penerapan Kurikulum Merdeka, Jamal katakan secara bertahap sudah dimulai dan targetnya itu 2024 sudah bisa diterapkan penuh di seluruh sekolah.
''Dengan berbagai cara akan dilakukan agar kurikulum ini bisa berjalan. Tentunya dengan menggandeng sekolah yang bagus dari swasta, kami minta dapat melibatkan guru-guru negeri ketika menggelar pelatihan yang mendatangkan orang-orang hebat dari pusat itu agar dapat berbagi ilmunya,'' paparnya lagi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos menegaskan, bahwa untuk kekurangan anggaran di Disdik, pihaknya dalam waktu dekat akan menemui Pj Wali Kota Muflihun agar dicarikan solusinya.
Sebab hingga sekarang, anggaran pendidikan di Kota Pekanbaru tidak sampai 20 persen, sesuai amanat UU. ''Dari APBD Pekanbaru, belum penuh 20 persen. Kita akui, sekarang banyak sekolah yang tidak layak. Makanya perlu tambahan anggaran,'' sebutnya.
''Setelah kami mendengar keluhan dari Disdik Pekanbaru, ternyata Pemprov Riau tak ada bantu. Alasannya tak ada regulasinya. Sementara di sisi lain, pusat bisa membantu, kan tidak masuk akal provinsi tak bisa membantu,'' tegasnya.(yls)
Laporan AGUSTIAR, Kota
