PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dalam APBD Pekanbaru 2023, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Pekanbaru mendapatkan anggaran sebesar Rp156 miliar. Sebanyak Rp83 miliar diprioritaskan untuk penyelesaian infrastruktur skala lingkungan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru Mardiansyah saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan Komisi IV DPRD Pekanbaru, Selasa (7/3).
''Rp83 miliar itu untuk penyelesaian infrastruktur skala lingkungan. Baik jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, dan kegiatan operasional pemeliharaan seperti pembersihan parit-parit di lingkungan masyarakat,'' papar Mardiansyah yang hadir bersama sekretaris dinas dan kepala bidang.
Mardiansyah menambahkan, kegiatan Dinas Perkim Kota Pekanbaru lain yang menjadi prioritas di tahun 2023 adalah program padat karya bersama organisasi masyarakat setempat (OMS) di 15 kecamatan. ''Untuk pelaksanaan program padat karya, kami prioritaskan anggarannya itu akan ada daerah banjir skala lingkungan. Itu akan kami tangani,'' ujarnya.
Disampaikannya juga, bahwa Pemko Pekanbaru di tahun ini juga mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Riau untuk pembangunan 50 unit rumah layak huni (RLH).
''Kita juga mendapatkan Bankeu dari Pemprov Riau sebanyak 50 rumah layak huni. Di tahun ini akan kita jalankan,'' terang Mardiansyah.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan meminta Dinas Perkim untuk bisa tancap gas merealisasikan semua program dan harapan masyarakat di tahun anggaran 2023.
''Anggaran itu sudah menjadi DPA. Jadi kami mendesak Dinas Perkim untuk segera melaksanakan kegiatan yang sifatnya menyentuh masyarakat. Tancap gas lagi,'' kata Nurul kepada wartawan usai hearing.
Ditambahkannya, untuk Dinas Perkim ada beberapa catatan yang menjadi fokus hearing. Salah satunya mendesak segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyentuh seperti masalah drainase.
''Jangan sampai permukiman-permukiman di Pekanbaru ini terendam dan tergenang karena drainase tidak baik. Ini harus diperhatikan segera,'' pinta Nurul.
Ia juga minta Dinas Perkim dapat memaksimalkan anggaran Rp5,6 miliar untuk kegiatan yang
dilakukan organisasi masyarakat setempat (OMS) di 15 kecamatan. ''Kegiatannya masih seputar infrastruktur. Terutama masalah genangan air. Jadi mana skala prioritas harus bisa dikerjakan segera,'' ucapnya.
Selain itu, politisi Gerindra ini juga menyoroti perihal anggaran operasional dan pemeliharaan (OP) yang dimiliki Dinas Perkim Kota Pekanbaru di tahun 2023 ini berjumlah sebesar Rp20 miliar.
''Kami ingatkan agar dapat berhati-hati dalam menggunakan anggaran OP tersebut, supaya pemanfaatan anggaran di Dinas Perkim Kota Pekanbaru tidak tercampur aduk dengan OPD lain. Sebab, Dinas Perkim dan Dinas PUPR Kota Pekanbaru sama-sama memiliki anggaran OP,'' ungkapnya.(gus)
