JAKARTA (RIAUPOS.CO) - TIM Mitigasi IDI dan perhimpunan lima organisasi profesi dokter mengatakan bahwa fasilitas kesehatan sudah kolaps. Sehingga harus ada upaya tegas dari pemerintah.
"Dari laporan yang saya terima, terutama Jawa, overload perawatan di rumah sakit dan puskesmas," ungkap Ketua Tim Mitigasi IDI dr Adib Khumaidi SpOT, kemarin (27/6). Menurutnya, hal ini harusnya jadi perhatian serius.
Adib menegaskan bahwa tenaga kesehatam memiliki keterbatasan. Dia menjabarkan, keterbatasan itu terkait fasilitas dan sumber daya manusia. Kondisi fisik dan psikis tenaga kesehatan menurutnya sedang tidak baik-baik saja. "Hari ini (kemarin, red) bertambah empat orang dokter yang meninggal. Sehingga pada Juli saja ada 30 dokter yang meninggal," katanya.
Selain itu, juga banyak tenaga kesehatam yang dirawat. Adib mencontohkan di Kudus saja 231 orang yang melakukan isolasi mandiri. Bahkan di Surabaya ada lebih dari 100 dokter yang dirawat dan dua orang di antaranya harus dibantu dengan alat medis. "Kondisi saat ini yang sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi di mana kolapsnya fasilitas kesehatan," tuturnya.
Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa tenaga kesehatan harus mendapatkan prioritas perawatan ketika terpapar Covid-19. Adib mengatakan organisasi profesi sudah mengkoordinasikan. Namun, dia menyayangkan bahwa di lapangan belum semua ada prioritas tersebut.
"Ada perawatan yang meningkat, jadi kesulitan bagi fasilitas kesehatan," bebernya.
Dia pun meminta agar rumah sakit bisa mengakomodasi perawatan untuk nakes yang terpapar. Lebih lanjut Adib mewakili Tim Mitigasi IDI dan lima organisasi profesi menyampaikan sarannya untuk penanganan pandemi yang lebih tegas. Dia meminta agar pemerintah pusat memberlakukan PSBB ketat serentak terutama di Pulau Jawa dengan durasi minimal dua minggu. Lalu implementasi serta penerapan PSBB harus dipastikan berjalan maksimal.
Rekomendasi lainnya, agar pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi untuk semua target populasi. Ini termasuk untuk anak dan remaja dan tercapai sesuai target.
"Bila mungkin vaksinasi lebih dari 2 juta perhari dan memperluas tempat pelayanan vaksinasi," katanya.
Tracing dan testing, menurut Adib harus dilakukan dengan masif. Agar kasus ditemukan sedini mungkin. Tracing dan terting ini juga harus termasuk untuk anak dan remaja.
"Jumlah tracing per 1.000 orang per minggu sesuai dengan standar WHO dijadikan kinerja setiap kepala daerah," ungkapnya.
Selanjutnya, masyarakat harus dipastikan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berpergian jika tidak mendesak, dan menjalankan protokol kesehatan lainnya.
Ketua Umum Perhumpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Agus Dwi SpP pada kesempatan yang sama mengatakan pada daerah di zona merah, rumah sakit sudah overload. Artinya ada beban peningkatan perawatan kasus Covid-19.
"Melihat data internasional, sampai saat ini belum ada satu negarapun yang berhasil menangani pandemi dengan bertumpu pada peningkatan layanan kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, seharusnya ada keseimbangan dengan menurunkan kasus pada masyarakat. Dia meminta ada upaya nyata untuk penurunan kasus. "Kalau kolaps ini terjadi tidak hanya berdampak pada layanan kesehatan tapi juga pada ekonomi," tuturnya.
Spesialis Paru lainnya, dr Erlina Burhan SpP menambahkan adanya keterpaparan tenaga kesehatan akan mengurangi kemampuan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sebab tenaga kesehatan ini harus menjalani isolasi atau perawatan.
"Sementara kita dituntut untuk melakukan pelayanan yang lebih banyak karena tempat tidur (untuk pasien Covid-19, red) ditambah," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa sekarang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Bahkan pemerintah menyatakan bahwa kondisi sekarang merupakan keadaan yang luar biasa.
"Maka saya mengimbau, lakukan intervensi yang sifatnya extraordinary," ujarnya.
Di sisi lain, tingginya pertumbuhan kasus Covid-19 belakangan ini memaksa pemerintah bergerak lebih cepat untuk menyuntikkan vaksin kepada masyarakat. Untuk membantu pemerintah mencapai target vaksinasi, Mabes TNI turut menggerakan seluruh jajaran mereka di berbagai daerah. Melalui serbuan vaksinasi, mereka berusaha membantu percepatan vaksinasi. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah berulang menyampaikan bahwa vaksinasi penting untuk membentuk herd immunity.
Untuk itu, orang nomor satu di tubuh TNI tersebut memastikan bahwa TNI bersama Polri berada di garda depan mendorong pelaksanaan vaksinasi. "Kegiatan (serbuan vaksinasi) itu akan terus kami laksanakan," tegasnya.
Dia memastikan, tidak hanya di Jawa, daerah lain di luar Jawa tidak luput dari serbuan tersebut. Belum lama, Hadi sudah keliling bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Salah satu agenda yang mereka pantau langsung adalah serbuan vaksinasi. Khusus TNI, personel dari tiga matra ikut ambil bagian dalam serbuan tersebut. Tidak heran program itu dilaksanakan di berbagai satuan. Baik yang berada di bawah naungan TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Di Manokwari misalnya, rencananya serbuan vaksinasi dilaksanakan hari ini (28/6). Kodam XVIII/Kasuari memastikan hal itu usai mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.
