JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal belum ditahannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Sigit menyebut, penahanan tersangka merupakan kewenangan tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. “Ya ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subyektif, namun kemudian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik. Saya kira semuanya tetap berproses,” kata Sigit di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12).
Terpenting dalam kasus ini, pihaknya berkomitmen untuk membawa perkara yang menjerat Firli Bahuri ke pengadilan. Ia pun memastikan, Polri tak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi ini. “Dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dituntaskan,” tegas Sigit.
Sehari sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, meminta Polda Metro Jaya segera melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. “Penahanan segera akan meminimalisir semua potensi yang akan timbul,” paparnya, Ahad (3/12).
Ada banyak variabel yang bisa muncul bila penahanan tidak segera dilakukan. Salah satunya, adalah potensi upaya menghilangkan alat bukti. Dampak lain, di luar perkara adalah kasus ini akan menjadi nilai negatif dalam upaya penegakan hukum.
Polda Metro Jaya sebelumnya menaikan status Firli sebagai tersangka. “Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” ucap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11) lalu.
Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.
Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran valuta asing (valas) dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.
Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di GOR bersama Firli pada Maret 2022.
Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.
Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun e-mail, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.
Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP. (das)
Laporan JPG, Jakarta
