JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kasus pembantaian warga Rohingnya, Myanmar direspons cepat oleh pemerintah Indonesia. Diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui State Counsellor Myanmar, Aung San Suu Kyi di Rakhine State.
"Atas perintah Presiden RI dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini (kemarin) saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi," ujar Menlu RI Retno Marsudi dalam keterangan tertulisnya, dilansir RMol.co (Jawa Pos Grup).
Pemerintah Indonesia, kata Retno, telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Myanmar segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
"Pemerintah meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia (HAM) masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim," terangnya.
Pihaknya berkomunikasi dengan Penasehat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State. Hal itu mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State sejauh ini.
"Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani bantuan kemanusiaan," paparnya.
Adapun sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, Kemenlu pada 31 Agustus 2017 meluncurkan Program "Humanitarian Assistance for Sustainable Community" (HASCO) untuk Myanmar.
"Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)," bebernya.
Dia menyatakan, program itu bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State. Empat prioritas bantuan berfokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas.
