Pengusaha Jangan hanya Tergantung pada Proyek APBN

Nasional | Senin, 04 Maret 2019 - 13:30 WIB

SUMEDANG (RIAUPOS.CO) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pengusaha jangan hanya mengandalkan proyek-proyek APBN jika tidak ingin menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Hal itu mengingat banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih dan penuh ketidakpastian, serta masih sulit menghidari terjadinya praktik KKN.

Dia juga menegaskan ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan sebuah negara mewujudkan good and clean vovernance; yakni pemerintah, civil society, dan pelaku usaha. Saat ini pemerintah sudah mengelola keuangan negara yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Sejak terbukanya pintu demokrasi pasca reformasi 1998, peran civil society juga terus menguat, bahkan turut mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Baca Juga :Gunakan Dana APBN untuk Peningkatan Ekonomi

“Untuk mendukung pemerintah dan civil society, Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (ARDINDO) sebagai bagian dari pelaku usaha, punya peran besar mendorong terwujudnya good and clean governance. Yaitu dengan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam berbagai kegiatan usahanya,” ujar Bamsoet.

Sebagai Ketua Umum ARDINDO, Bamsoet berpesan agar para anggota ARDINDO yang tersebar di berbagai daerah, bisa menjalin kerja sama dan mendorong pergerakan barang dan modal ke arah yang lebih efisien, dinamis, efektif, dan berkesinambungan. Salah satunya dengan merangkul berbagai kalangan dari mulai pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai yang berskala besar.

“ARDINDO di berbagai wilayah harus mampu menghimpun, membimbing, dan melayani para pelaku usaha agar profesional, kuat dalam persaingan, serta terampil dan jujur dalam berusaha,” pesan Bamsoet.

Mantan wartawan ini menegaskan, kehadiran ARDINDO di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi juga harus menjadi entry point bagi berkembangnya pelaku usaha lokal dan pemasaran produk lokal. Khususnya yang berbasis industri kreatif dan pariwisata.

“Tahun 2018, kontribusi industri kreatif ke penerimaan negara mencapai Rp1,105 triliun. Sedangkan sektor pariwisata mencapai Rp200 triliun. Kedua sektor ini punya potensi besar untuk terus ditingkatkan,” papar Bamsoet.(jpnn)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook