JAKARTA (RIAUPOS.CO) - KINERJA anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih on the track. Per September 2023, APBN surplus Rp67,7 triliun. ‘’APBN sampai dengan September posisinya masih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan,’’ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers, Rabu (25/10).
Surplus tersebut berasal dari pendapatan negara senilai Rp2.035,6 triliun yang lebih besar daripada belanja negara yang mencapai Rp1.967,9 triliun. Surplus itu juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022. Saat itu, APBN mencatatkan surplus Rp61,2 triliun atau 0,31 persen dari PDB.
Dari sisi pendapatan negara, Ani –sapaan karib Sri Mulyani– menjelaskan, angka Rp2.035,6 triliun tersebut tumbuh 3,1 persen atau setara dengan 82,6 persen dari target. Pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Dia memerinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.583 triliun. Jumlah itu terdiri atas penerimaan pajak Rp1.387 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp195,6 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp451,6 triliun.
Secara umum, lanjut dia, total pertumbuhan pajak tahun ini sebesar 5,9 persen. Jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencatat pertumbuhan cukup tinggi, yakni 54,2 persen. Meski tak setinggi tahun lalu, Ani menyebut capaian itu lebih baik dari Juni–Agustus sebelumnya yang tercatat negatif.
Pada September 2023, pertumbuhan pajak sudah kembali positif. ‘’Yang harus kita lihat growth dari sisi penerimaan pajak ini memang akan ternormalisasi. Tumbuh 50 persen kan nggak mungkin terus-menerus. Jadi, kita lihat memang akan terjadi perlambatan pertumbuhan,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Dari sisi belanja negara, per September 2023 tercatat Rp1.967 triliun atau 64,3 persen dari target. Realisasi itu tumbuh 2,8 persen secara tahunan. ‘’Pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja negara terjaga positif, namun perlu diwaspadai penurunan pertumbuhan pendapatan,’’ imbuhnya.
Belanja pusat tercatat Rp1.396 triliun atau 62,2 persen dari pagu yang ditetapkan. Sementara itu, belanja K/L mencapai Rp669,6 triliun atau 66,9 persen dari pagu.
Menkeu menyebutkan, realisasi belanja pemerintah pusat dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan pemilu. Sementara itu, belanja non-K/L hingga Agustus 2023 terealisasi Rp727,3 triliun atau baru 58,4 persen dari pagu. Belanja tersebut antara lain terdiri atas belanja perlindungan sosial, realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), pensiun, program kartu prakerja, subsidi pupuk, dan pembayaran bunga utang. ”Belanja pemerintah pusat manfaatnya langsung dinikmati masyarakat,” jelasnya.(dee/fal/esi)
