(RIAUPOS.CO) - Elemen buruh dan mahasiswa terus menyuarakan penolakan kepada Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam unjuk rasa peringatan Hari Buruh Dunia atau May Day di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5), hal itu juga yang menjadi topik utama orasi.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan, perwakilan buruh telah menemui Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar MK memutus gugatan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini secara adil.
“Kami meminta kepada MK agar membuat putusan yang adil karena kami berharap ketika kami ajukan gugatan UU Cipta Kerja ke MK, kami percaya MK menjadi benteng pengadilan akhir di konstitusi tanah air,” kata Andi di lokasi unjuk rasa, Sabtu (1/5).
Andi menilai, putusan MK akan berisiko besar kalau tidak berimbang dan tidak adil. Oleh karena itu, buruh berharap MK berpihak kepada kaum buruh. “Kami ingatkan MK melakukan sidang dengan baik dari kajian yang sudah kami lakukan. Kami sangat yakin MK akan berpihak kepada kebenaran,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, elemen buruh akan terus melakukan aksi massa. Terutama dalam mengawal gugatan Omnibus Law Cipta Kerja di MK. “Penolakan kepada UU Cipta Kerja meluas dan masif. Tujuh gubernur menolak. Gubernur Jabar, Jakarta, Sumbar, hampir 50 bupati/walikota menolak ini secara meluas, komponen bangsa Indonesia dan buruh ini menolak,” ujarnya.
Kemarin, sejumlah perwakilan buruh merangsek memasuki Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perwakilan buruh tersebut menyampaikan petisi terkait penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu perwakilam buruh yang diutus yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dia turut didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Menurut Wakil Presiden KSPI, Riden Hatam Aziz, perwakilan buruh yang mendatangi MK sekitar 20-30 orang. Kedatangan tersebut tidak lain untuk menindaklanjuti gugatan terkait Omnibus Law yang sudah didaftarkan di MK. “Kami paham gugatan sudah masuk, kami serahkan petisi,” kata Riden di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Sabtu (1/5).
Riden Hatam Aziz dalam orasi saat unjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya yakni agar Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. “Dalam aksi perayaan May Day 2021 ini tema kami usung adalah Gelegar Perlawanan Terhadap UU Omnibus Law. Kemudian tuntutan kami hanya satu batalkan dan cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Riden di lokasi, Sabtu (1/5).
Riden mengatakan, meski di tengah pandemi Covid-19, buruh akan tetap menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, sebagian buruh ada yang menggelar aksi secara virtual. Adapun unjuk rasa virtual diikuti oleh anggota KSPI di 24 provinsi, terdiri dari 136 kabupaten/kota. Sementara itu, tuntutan yang disuarakan pun tetap sama, yakni meminta Omnibus Law dicabut.
Dalam aksi kemarin, para buruh memasang sejumlah replika batu nisan sebagai lambang keterpurukan buruh sekarang. Terlebih atas disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam batu nisan yang dipajang terdapat tulisan seperti RIP Cuti Melahirkan hingga RIP Satuan Upah Per-jam. Selanjutnya, para buruh juga melakukan kegiatan tabur bunga di atas replika batu nisan tersebut. Sebelumnya, buruh di seluruh dunia hari ini merayakan Hari Buruh Dunia atau yang biasa disebut May Day. Khusus di Indonesia, Hari Buruh ini juga kerap diperingati dengan kegiatan unjuk rasa.
Mengantisipasi hal itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan. Polisi memperkirakan akan tetap terjadi kegiatan massa meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung. “Sebanyak 6.394 personel diturunkan yakni gabungan TNI, Polri dan pemerintah daerah (pemda),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Sabtu (1/5).
Yusri menuturkan, khusus di wilayah DKI Jakarta, ada tiga titik utama unjuk rasa. Para buruh yang turun ke jalan sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. “Memang betul sudah ada pemberitahuan (demo) di beberapa tempat yang terpusat di Patung Kuda kemudian di MK, kemudian kantor ILO,” ujarnya.(das)
Laporan JPG, Jakarta
