Pangdam menegaskan, rata-rata hutan yang terbakar adalah lahan tak bertuan. Sehingga persoalan karhutla memang merupakan tanggung jawab bersama. TNI dan Polri sebagai bagian dari upaya dan dukungan penanganan atas persoalan yang terjadi.
Sebagai komandan, Pangdam meminta laporan dari setiap Dandim, terkait data dan personel yang bersama-sama turun di lapangan, termasuk berapa banyak anggota kehutanan yang ada. Sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dalam pertemuan yang akan dibahas lebih lanjut bersama Panglima TNI kedepannya.
Saat pengarahan dari Pangdam I/BB, unsur pimpinan yang duduk di depan hadirin tampak lesu. Termasuk Plt Gubri. Menurut Lodewyk Pusung, semua pihak yang terkait dalam hal pencegahan, dianggap telah gagal dalam melaksanakan tugas. Selama ini, upaya sosialisasi yang sudah dilakukan tidak berhasil. Buktinya masih ada saja masyarakat yang membuka lahan dengan membakar.
Karenanya Pangdam I/BB usai Rakor kemarin langsung turun ke lapangan untuk mengecek. Dengan melihat langsung kondisi di Dumai. Ia juga meminta bantu kepada seluruh masyarakat dan media untuk mensosialisasikan agar tidak membakar lagi dalam membuka lahan.
Kekuatan penuh, tegasnya akan diturunkan di Riau. Di mana seluruh satuan Kodim, di BKO-kan kepada Korem dibawah komando Danrem 031/WB Brigjen TNI Nurendi. Kemudian As Op juga diterjunkan 4 SSK lagi atau sekitar seribu prajurit Seni Infanteri dari satuan cadangan untuk membantu beberapa Kabupaten seperti Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Meranti, dan Rohil serta di daerah yang terpantau titik api ked epannya selama status ditetapkan.
"Belum ada bantuan dari pusat. Saya imbau kehutanan supaya ikut juga bersama-sama dengan kami. Sekarang jangan cari siapa benar siapa salah, sama-sama untuk memadamkan api yang terbakar," bebernya.
Sementara mengenai penggunaan peluru tajam oleh anggota TNI. Dibenarkan Pangdam I/BB pasukannya dibekali untuk patroli di lapangan.
"Untuk bekal anak buah saja. Kalau ada yang nakal siapa tau mau melawan kita. Yang jelas semua areal lahan yang berpotensi terbakar menjadi target utama kita untuk dijaga," tegasnya.
Di sisi lain Menteri LHK RI Siti Nurbaya membantah tudingan Pangdam I BB yang menilai pihaknya tidak serius mengatasi karhutla di Riau.
"Sebelum TNI terlibat dalam kegiatan karhutla kan selama ini yang bekerja Manggala Agni. Dan sudah lama 5 provinsi termasuk Riau yang menjadi target penanganan. Dan pada tahun 2015 masalah itu bukan di hutan tapi di lahan gambut Sumsel dan di kebun-kebun. 2015.
Sumber masalah bukan di Riau sebetulnya, saya sudah tangani sejak November 2014 di Riau dan titik apinya menurun. Jadi saya kira pelru dicek lagi validitas pernyataan Pangdam itu," kata Siti Nurbaya sambil memaparkan laporan harian Daops Manggala Agni dari lapangan di beberapa provinsi.
Hingga update data hot spot Senin (7/3) pukul 16.00 WIB dari BMKG Riau, terpantau hanya empat hot spot di Sumatera. Terjadi di Riau, yakni Bengkalis 3 dan Meranti 1. Dengan tingkat konfiden di atas 70 persen adalah Bengkalis 1 dan Meranti 1.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Riau Fadrizal Labay ketika coba dikonfirmasi usai rakor kemarin enggan berkomentar. Ia langsung lari menuju kendaraan dinasnya tanpa memberikan komentar. Terkait upaya dan langkah dari pihak kehutanan selama pencegahan karhutla dilakukan. Demikian pula saat dihubungi dan dikirim pesan singkat, dia juga tidak memberikan jawaban apapun atas pertanyaan yang dilontarkan Riau Pos.
