PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Riau siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peningkatan status ini diambil berdasarkan keputusan rapat penanggulangan karhutla di Posko Siaga Darurat Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (7/3).
Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung memimpin rakor itu. Hadir juga Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman, Danrem 031/WB Brigjen TNI Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan, Danlanud TNI AU Roesmin Nurjadin Pekanbaru Kolonel (Pnb) Henri Alfiandi, Kepala Badan Restorasi Gambut Nasional Nazir Foead serta para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya.
Plt Gubri Riau H Arsyajuliandi Rahman mengatakan, setelah Bengkalis dan Kepulauan Meranti yang lebih dulu menetapakan status darurat karhutla, kemarin menyusul empat kabupaten/kota lainnya seperti Siak, Dumai, Pelalawan dan rokan Hilir (Rohil).
’’Dengan pertimbangan itu, mulai hari ini Riau ditetapkan siaga darurat karhutla," ujar Andi Rachman (sapaan Plt Gubri) dalam konferensi pers, kemarin.
Peningkatan status ini, kata Andi dilakukan guna mengantisipasi karhutla di kabupaten/kota tidak meluas. Dengan ini pihaknya akan intensif melakukan patroli, penjagaan dan penanggulangan karutla yang ada di daerah-daerah. Baik penambahan personel dan anggaran. Status siaga darurat ini, ujar Andi, berlaku selama 3 bulan mendatang dan akan terus dievaluasi.
"Kami akan tekan supaya titik api tidak meluas di Riau ke depannya," ujar Andi.
Sementara Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung kesal. Ia merasa pasukannya bersama kepolisian hanya dianggap sebagai pembantu. Sementara leading sector yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, dari unsur pemerintah khususnya sektor kehutanan seakan bekerja hanya di belakang meja.
"Setelah saya amati, karhutla di Riau meningkat setiap Ahad. Kemungkinan saat TNI dan Polri istirahat, masyarakat membakar. Yang jadi pertanyaan kami, di mana kehutanan?" kata Pangdam I/BB di hadapan ratusan peserta rapat.
Ditambahkannya, pihak-pihak di institusi pemerintah, hendaknya jangan langsung lapor dan mengadukan kondisi ke aparat saja. Tapi harus dilakukan upaya dan langkah bersama terlebih dahulu. Memang nada bicara Pangdam I/BB selama memberikan pengarahan kemarin kerap meninggi.
"Jangan langsung SMS aparat saja. Karena situasi ini masih milik Anda, Bos. Jangan tidur Bos. Jangan Anda menari-nari di atas penderitaan kami, di atas penderitaan saya, Pak Gubernur dan Pak Danrem juga," sambungnya menyindir pihak kehutanan yang dinilainya kurang antisipatif saat mensosialisasikan pencegahan.
Pangdam dalam kesempatan tersebut memang lebih mempertanyakan kinerja jajaran kehutanan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang bertugas di Riau. Menurutnya mereka dinilai tak memberikan kontribusi terhadap masalah karhutla di Riau. Bahkan diajuga menceritakan bagaimana Plt Gubernur terus diteror oleh LSM setelah sempat berbincang sebelum Rakor kemarin.
"Saya ingin tahu berapa jumlah orang kehutanan yang ada di lokasi, saya akan cari, dan saya akan buat laporan kepada Panglima TNI dan Kapolri bahwa di lapangan hanya ada TNI dan Polri. Sementara yang punya leading sector tidak ada di lapangan," kesalnya.
Ke depan, dia tidak ingin hanya mendapat laporan melalui pesan singkat terkait kebakaran yang terjadi di Riau. Padahal dalam situasi di Riau sekarang, sebenarnya TNI dan Polri hanya sebatas membantu, dan bukan pembantu.
"Saya membantu, bukan pembantu. Saya tegaskan lagi polisi dan tentara itu membantu, bukan pembantu. Jangan dibuat konotasi pembantu, kalau demikian maka saya harus bangun pagi, karena saya pembantu," tegasnya lagi.
