TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Pimpinan dan ketua fraksi-fraksi DPRD Kuantan Singingi melakukan pertemuan tertutup di ruang Komisi III, Senin (23/10). Pertemuan ini dihadiri lengkap oleh sembilan fraksi di DPRD Kuansing.
Wakil Ketua I DPRD Kuansing Drs H Darmizar menjadi pemimpin pertemuan.Sembilan fraksi yang hadir adalah Fraksi Gerindra dihadiri Gusmir Indra selaku ketua, Fraksi Demokrat H Hamza Alim selaku ketua, Fraksi PAN diwakili Desta Harianto, Fraksi Golkar dihadiri Adam selaku ketua, Fraksi PPP dihadiri Drs H Darmizar selaku ketua, Fraksi Partai Nasdem dihadiri Muslim selaku ketua, Fraksi PDIP diwakili Satria Mandala Putra, PKB Mawardi sebagai ketua, dan Fraksi PKS dihadiri Syafril juga selaku ketua.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB ini cukup alot dan baru mencapai kesepakatan tepat pukul 13.15 WIB. “Ya, kami baru saja selesai rapat internal bersama ketua fraksi-fraksi. Kesembilan fraksi hadir dalam pertemuan,” kata Wakil Ketua I DPRD Kuansing Drs H Darmizar ditemui Riau Pos usai memimpin rapat internal fraksi-fraksi.
Darmizar yang ditunjuk sebagai juru bicara menegaskan, hasil rapat internal fraksi-fraksi sepakat untuk mencari solusi dan menjernihkan tentang pertanyaan-pertanyaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi terkait lembaga DPRD dan masyarakat dengan mengambil langkah persuasif.
Caranya, DPRD akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan terkait apa-apa yang terjadi dan mengemuka ke publik. Bila OPD yang bersangkutan mangkir atau tidak datang, DPRD akan menyurati kembali sebab ini sangat penting untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi.
Misalnya, dalam pertemuan itu dibahas soal APBD 2024. Sampai sekarang, Pemkab Kuansing selaku eksekutif belum menyerahkan buku Ranperda APBD 2024. Padahal, KUA PPAS sudah disepakati Agustus 2023. Padahal, Jumat (20/10) lalu, DPRD Kuansing sudah menyurati eksekutif agar segera mengirimkan buku Ranperda 2024 ke DPRD untuk segera dibahas bersama.
“Ini dimaksudkan jangan ada lagi keterlambatan. Jangan pula nanti DPRD yang disalah-salahkan. Jangan sampai lima hari menjelang batas waktunya, baru diserahkan. Ya, mana bisa dibahas DPRD kalau seperti itu,” ujar Darmizar.
Politikus PPP ini berharap, Bupati Kuansing Suhardiman Amby bisa segera menanggapinya dengan segera mengirimkan buku Ranperda APBD 2024 untuk dibahas bersama. Rapat juga membahas dua anggota DPRD Kuansing PAW yakni Marwardi dari Fraksi PKB dan Asih Rilyanti dari Fraksi PPP dari Dapil Kuansing II sampai sekarang juga belum menerima gaji.
Terhadap hal ini, DPRD pernah bertanya mengapa itu terjadi dan mempertanyakan alasan pemda yang mengatakan SK keduanya belum sampai ke bupati. Poin selanjutnya, soal gaji DPRD Kuansing cair tanpa tunjangan.
DPRD bahkan sudah berkonsultasi pada Kementerian Dalam Negeri RI. “Kebetulan saya yang ke sana untuk konsultasi. Hasilnya sudah saya sampaikan pada pemda. Tapi tak mungkin saya sampaikan ke publik, karena kita ingin mencari solusi,” papar Darmizar.
Karena itu, semua fraksi sepakat untuk memanggil kepala BPKAD Kuansing guna mendengarkan penjelasan dan alasannya. “Dalam hearing bersama BPKAD nanti, DPRD akan meminta Sekda selaku Ketua TAPD ikut serta,” sambung Darmizar.
Ditanya apakah dalam pertemuan kemarin menyinggung 12 poin yang disepakati enam fraksi sebelumnya, Darmizar membenarkan. Makanya, untuk mengetahui secara akurat apa alasan pemerintah daerah, mereka sepakat meminta penjelasan dari OPD terkait seperti BPKAD, Inspektorat, Diskes, Dinas Sosial PMD, BKPP ,dan OPD terkait lainnya.
Rencananya, hearing bersama OPD terkait tersebut dilakukan satu per satu sesuai persoalan.
Terkait rekomendasi pemakzulan terhadap bupati, Darmizar mengaku tak terlalu detail disinggung. “Tak detail kita membahas soal pemakzulan. Sebab, prosesnya panjang. Langkah kita yang kongkret meminta penjelasan dari OPD terkait,” kata Darmizar.(dac)
