TELUKKUANTAN(RIAUPOS.CO) - DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) mempertanyakan komitmen dan keseriusan pemkab untuk bersama-sama menuntaskan dan mengesahkan RAPBD 2024 menjadi APBD 2024.
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan dilayangkan DPRD Kuansing. Pasalnya, dalam hearing pembahasan RAPBD 2024, Tim Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan Rabu (22/11) pukul 09.00 WIB tak satu pun anggota TAPD hadir.
Padahal, Tim Banggar DPRD sudah hadir di ruang hearing. Hingga pukul 11.00 WIB tidak juga terlihat Tim TAPD hadir, Wakil Ketua I DRPD Kuansing Drs H Darmizar yang memimpin rapat terpaksa harus menyekor hearing hingga pukul 13.00 WIB menunggu Tim TAPD hadir.
Darmizar, Ketua DPRD Dr Adam SH MH, Mawardi, Desta Harianto, Syafril ST, Satria Mandala Putra dan lainnya, terpaksa keluar ruangan dan menunggu. Padahal, para kepala dinas, badan, tampak hadir dalam peringatan hari guru Rabu (22/11) pagi di Lapangan Limuno bersama Sekda H Dedy Sambudi mendampingi Bupati Kuansing H Suhardiman Amby AK MM yang menjadi inspektur upacara.
Setelah menunggu, satu persatu datang. Ketua Tim TAPD Sekda H Dedy Sambudi SKM MKes, Asisten II H Maisir, Asisten III Drs Muradi, Kepala Bappeda H Samsir Alam, Kadisdukcapil H Refendi Zukman, serta beberapa Kepala OPD dan eselon III OPD terkait.
Namun tak terlihat Kepala BPKAD yang merupakan Tim TAPD. BPKAD Kuansing diwakili Sekretaris BPKAD Dwi Yanti M Yulis.
“Jadi siapa yang memperlambat pembahasan RAPBD ini. Diundang DPRD untuk hearing pembahasan tak lengkap. Bahkan tadi pagi sempat tak satu pun anggota Tim TAPD hadir memenuhi undangan. Termasuk Kepala BPKAD Delis Martoni,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kuansing Drs H Darmizar didampingi sejumlah anggota Banggar dan Ketua DPRD Kuansing Dr Adam SH MH.
Kehadiran Tim TAPD secara lengkap termasuk Kepala BPKAD Kuansing Delis Martoni, sangat penting dalam pembahasan. Seluruh anggota DPRD Kuansing meski tanpa tunjangan, telah bersepakat dan komitmen untuk melakukan proses pembahasan sesuai tahapan dan optimistis RAPBD dapat disahkan menjadi APBD 2024 tepat waktu. Tentu saja Tim TAPD juga berkomitmen yang sama.
Kehadiran Kepala BPKAD Kuansing Delis Martoni sangat penting. Ini karena BPKAD memiliki peran dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Delis Martoni juga tidak pernah hadir dalam rapat-rapat pembahasan bersama dengan DPRD. “Ada apa?” tanya Darmizar.
Selain itu, DPRD terutama Tim Banggar, lanjut Darmizar perlu meminta klarifikasi pada Kepala BPKAD Delis Martoni soal pernyataannya pada salah satu anggota DPRD dan Tim Banggar DPRD Kuansing soal mereka siap melakukan Perkada bila program mereka tak disahkan.
“Perkada apa. Program yang mana. Kita hari ini baru menjadwalkan membahasnya di Banggar, tapi gagal hari ini. Kalau memang ada program prioritas sampaikan di pembahasan Banggar ini, biar sama-sama kita bahas. Jangan tidak datang. Tidak datang, tebarkan berita Perkada lagi,” tegas Darmizar yang diamini anggota Banggar lainnya.
Waktu pembahasan RAPBD menjadi APBD 2024, lanjut Darmizar masih ada delapan hari kedepan sebelum 30 November. DPRD telah komitmen melakukan pembahasannya siang malam. Karena itu, dia meminta pada Kepala BPKAD Delis Martoni tidak menebar pemberlakuan Perkada. “APBD ini kepentingan masyarakat, ayok kita bahas bersama. Waktu masih ada,” ujarnya.
“Kepala BPKAD Delis Martoni tak pernah hadir dalam hearing pembahasan RAPBD 2024. Saya tidak pernah berpikir untuk tidak mengesahkan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kita tetap optimistis untuk disahkan, kan masih ada waktu,” sambung Syafril ST anggota tim Banggar DPRD Kuansing.
Sementara anggota Banggar DPRD Kuansing lainnya, Satria Mandala Putra mengatakan, pernyataan Kepala BPKAD Kuansing Delis Martoni kalau Pemkab siap memberlakukan Perkada, di sampaikan pada dirinya dalam perbincangan lain.
Satria pun mengaku dibuat terperangah dengan pernyataan Delis Martoni itu. Dia pun menanyakan, apa yang menjadi alasan. Rupanya, Pemkab khawatir kalau beberapa program yang diusulkan dalam RAPBD 2024 seperti pembelian kendaraan dinas camat, asisten, BPD se-Kuansing tidak mendapatkan persetujuan.
Pendapat seperti itu menurutnya ironi. Karena pembahasan baru saja akan dimulai di Banggar, tetapi Kepala BPKAD malah menebarkan soal Perkada dan terlihat enggan menghadiri hearing.
Dalam pembahasan RAPBD, lanjut Satria Mandala Putra, hal yang biasa bila dalam pembahasan RAPBD ada tambah kurang. DPRD dalam pembahasan tetap berpedoman pada skala prioritas dan anggaran yang mencukupi.
Meski hari ini pembahasan RAPBD 2024 antara Tim Banggar dan TAPD gagal, dua pimpinan DPRD Kuansing, Dr Adam SH MH dan H Darmizar tetap akan mengundang Tim TAPD untuk melakukan pembahasan termasuk dengan menghadirkan Kepala BPKAD Kuansing Delis Martoni.
Tim TAPD Bungkam
Terkait pertanyaan DPRD Kuansing soal komitmen Pemkab dalam penuntasan RAPBD menjadi APBD 2024, tim TAPD Pemkab Kuansing tak satu orang pun yang menanggapinya. Mereka memilih bungkam.
Riau Pos berkali-kali menghubungi Ketua Tim TAPD Sekda H Dedy Sambudi SKM MKes melalui sambung telepon dan pesan WA. Hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban, meski telepon dan WA-nya aktif.
Begitu pula anggota tim TAPD lainnya, Asisten III Drs Muradi yang hadir dihampiri Riau Pos juga tak berkomentar apa-apa. Sementara Asisten I Setda Kuansing dr Fahdiansyah SpOG yang dihubungi dirinya tengah dalam penugasan agenda lain. “Dan tidak ada instruksi pada saya untuk menghadiri hearing itu. Mungkin sudah ada yang ditunjuk,” kata Fahdiansyah singkat.
Kondisi ini bertolak belakang dengan pidato pengantar Bupati Kuansing H Suhardiman Amby AK MM tentang RAPBD 2024 pada paripurna DPRD Kuansing 7 November 2023 lalu. Dia berharap dan yakin kalau RAPBD 2024 bisa disahkan menjadi APBD 2024 tepat waktu. Bupati pun meminta pembahasannya disegerakan antara OPD dan DPRD Kuansing.(dac)
