SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dikabarkan sedang melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap laporan keuangan (Lapkeu) Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti, tahun anggaran 2022.
Pemeriksaan ulang dilakukan untuk menelaah hasil pemeriksaan oleh BPK Wilayah Riau yang berlangsung tidak lama setelah ketua tim auditor BPK Riau di Meranti M Fahmi ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap Muhammad Adil Cs.
Informasi ini tak ditampik oleh Asisten III Administrasi Umum Pemkab Kepulauan Meranti Sudanri Jauzah kepada Riau Pos, Kamis (24/5/2023) siang.
"Sejak Senin kemarin pemeriksaan dilakukan oleh BPK Kepri. Jauh sebelum mereka ke Meranti juga telah memberikan pemberitahuan kepada kita," ungkapnya.
Namun ia menerangkan kegiatan BPK Kepri tersebut bukan malaksakan pemeriksaan ulang atas pemeriksaan BPK Riau yang telah berlangsung di Meranti bulan lalu, melainkan melanjutkan pemeriksaan yang tertunda.
"Bukan pemeriksaan ulang. Kegiatan lebih kepada melanjutkan hasil pemeriksaan BPK Riau lalu," ujarnya.
Di samping itu ia tidak menampik jika agenda pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Riau sebelumnya berakhir pada 5 April 2023 lalu. Namun itu belum bisa dikatakan rampung sebelum LHP terbit. Artinya, kata Danri, sebelum LHP terbit maka pemeriksaan lanjutan bisa saja dilakukan.
Memang Dandri tidak menampik jika pemeriksaan lanjutan dilaksanakan oleh BPK Kepri menjadi hal yang tidak biasa, namun wajar setelah ketua tim auditor terlilit kasus Adil.
"Tak pernah memang. Karena biasa itu BPK Riau. Mungkin karena kasus itu hingga BPK RI terjunkan BPK Kepri," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Adil Cs. Satu di antaranya auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M Fahmi.
Pejabat Humas BPK Riau, Solihin, mengatakan dalam operasi tersebut hanya MFA yang ditangkap. Bahkan tidak ada pegawai lain yang ikut terseret sejauh ini. Mereka bahkan sempat mengeluarkan press rilis bahwa siap mendukung penuh upaya KPK tersebut.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: Eka G Putra
